Sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak bisa dimungkiri telah berhasil memberi banyak warna di ruang publik belakangan ini. Padahal awalnya dia sempat diragukan bisa mengimbangi ketokohan dan kapabilitas seorang Sri Mulyani yang reputasinya memang sudah mendunia.
Awal Purbaya dilantik menjadi Menkeu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita langsung turun cukup dalam dan itu dianggap sebagai salah satu bentuk respon nyata para pelaku pasar/investor.
Tapi siapa yang menyangka, Purbaya dengan cepat berhasil "mencuri" perhatian publik. Gaya bicaranya yang khas, "to the point", blak-blakan, namun tetap menebarkan nada-nada optimis membuatnya cepat menjadi pusat perhatian. Kebijakan yang diambilnya juga terlihat sangat bertolak belakang dari kebijakan yang diambil Menteri Keuangan sebelumnya.
Purbaya memulai dengan rencana besarnya menarik dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun dan menyalurkannya ke lima bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI). Purbaya beralasan, tidak mau melihat uang menganggur dan lebih memilih untuk menyalurkannya ke pasar dan sistem ekonomi yang dianggapnya saat ini sedang kekeringan likuiditas.
Kebijakan besar berikutnya berkaitan dengan pajak. Purbaya mengatakan belum tertarik untuk berbicara soal itu karena sadar bahwa kebanyakan masyarakat saat ini masih sedang dalam kesulitan ekonomi. Rencana pengenaan pajak untuk e-commerce yang sempat heboh beberapa waktu lalu sepertinya belum akan diterapkan di era Purbaya, minimal dalam waktu dekat.
Purbaya juga sempat melontarkan kekesalannya karena merasa "dibodoh-bodohin" bawahannya berkaitan dengan aplikasi Coretax. Ya, aplikasi yang sempat menjadi sorotan publik karena dianggap tidak jelas manfaat dan fungsinya padahal sudah menghabiskan anggaran yang sangat besar. Purbaya berjanji akan melakukan pembenahan dalam waktu singkat.
Masih berkaitan dengan pajak, Purbaya juga mengambil jalan yang sangat berbeda berkaitan dengan cukai rokok. Purbaya mengatakan akan mengevalusi hal tersebut sembari menegaskan komitmennya yang tidak ingin industri rokok dalam negeri terus mengalami kerugian apalagi sampai bangkrut. Purbaya bahkan berjanji akan menindak tegas peredaran rokok-rokok ilegal yang menurutnya berpotensi membunuh industri rokok tanah air.Â
Pada sisi lain, Purbaya juga berkomitmen mengejar para penunggak pajak yang konon nama-namanya, sekitar 200 orang, sudah dimiliki pemerintah. Purbaya bahkan sudah menyebut angka Rp60 triliun yang berpotensi menjadi pendapatan negara bila berhasil mengejar para penunggak pajak tersebut. Sekali lagi, ini juga bertolak belakang dengan rezim sebelumnya yang menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sampai berjilid-jilid.
Purbaya juga seperti berusaha keras ingin menghapus kesan peran Menteri Keuangan yang terkadang dimaknai layaknya sekadar kasir atau juru bayar. Beberapa waktu setelah mengucurkan dana Rp200 triliun, Purbaya langsung melakukan sidak guna memantau sekaligus memastikan dana tersebut memang benar-benar sudah disalurkan dengan baik. Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi bank pertama yang sudah dikunjunginya kemudian disusul Bank Mandiri.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan pemerintah saat ini, tak luput dari perhatian Purbaya. Tanpa basa-basi, Purbaya langsung mengeritik penyerapan anggaran yang dianggapnya terlalu lambat. Tak cukup sampai disitu, Purbaya bahkan mengancam akan menarik dana yang lambat diserap dan dialihkan ke program/sektor lain yang lebih produktif.
