Politik "Mencari Aman" Saat Pandemi

Bukankah PDIP adalah partai pengusung utama Jokowi? Kalau sekarang PDIP sudah kritik pemerintah secara tajam dan terbuka maka kedepan  bisa saja partai pengusung  lain akan melakukan hal yang sama. Mungkin  lebih tajam dari PDIP.

Diawali Effendi Simbolon, politisi senior PDIP menyalahkan Jokowi. Menurutnya Jokowi telah salah langkah sejak awal dalam penanganan Covid 19. Kenapa tidak diberlakukan lokcdown sejak awal? 

Jokowi dianggap telah menyalahi aturan sebab UU Kekarantinaan Kesehatan telah mengamanatkan  hal tersebut. Secara tidak langsung Effendi Simbolon menuduh Jokowi langgar konstitusi. Ini tuduhan yang serius karena dikaitkan dengan  pelanggaran konstitusi.

Selang beberapa waktu disusul kemudian oleh Masinton Pasaribu yang mendukung kritik teman sejawatnya di partai Effendi Simbolon. Dia menegaskan pernyataan Effendi Simbolon yang menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Indonesia menuju jebakan pandemi sebetulnya kritik untuk seluruh elemen pemerintah. 

Tak hanya itu, Masinton secara khusus menyoroti kinerja Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang belakangan ditunjuk sebagai koordinator penanggulangan COVID-19.

Masinton menyoal lebih jauh kinerja para pembantu Jokowi yang bertindak secara seremonial dan cenderung menyepelekan COVID-19. Dia lantas menyoroti salah satu pernyataan Luhut yang sempat menyebut Corona terkendali tapi keesokannya justru terjadi lonjakan kasus. Tidak cukup sampai di sini, terakhir Puan Maharani juga melakukan hal serupa.

Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan data anak yatim atau piatu dampak Covid. Ujarnya, hingga kini cukup banyak anak yang kehilangan orangtua lantaran meninggal dunia karena Covid-19. Apa pemerintah mendata? Dia menegaskan dirinya belum menyaksikan data anak yatim tersebut.

 Dalam jangka pendek, lanjut Puan, anak-anak yatim atau piatu akibat Covid-19 harus segera mendapat pendampingan untuk pemulihan dampak psikologis akibat kehilangan orang tua mereka. Mereka wajib dianggarkan.

Sebenarnya ini bukan yang pertama, putri Megawati tersebut sebelumnya telah menyampaikan kritik prihal pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes). 

Kritik memang sah dilakukan oleh siapa pun. Tapi bagi partai pengusung tak bijak jika dilakukan secara terbuka, konfrontatif seperti menyerang. Bukankah kritik mereka dapat dilakukan secara senyap di internal partai?

Manuver politik PDIP sangat menarik untuk dikaji. Disamping karena tak lazim juga   penuh makna. Ada target yang ingin dicapai.  Saya  memahaminya dengan asumsi-asumsi berikut. Pertama, terkait dengan pencapresan Puan Maharani.