Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah

COVID-19 dan Kebijakan Pemerintah COVID-19,siapa yang tidak mengerti virus yang ditemukan baru-baru ini, tepatnya di akhir tahun 2019. segala media mulai ramai membicarakan kasus yang kian hari kian memanas dan seperti tidak ada akhirnya. Kasus ini masih menjadi kasus utama yang harus diselesaikan di berbagai negara di seluruh dunia,terutama Indonesia. Kasus pertama covid-19 di Indonesia dikonfirmasi pada tanggal 2 Mei 2020 oleh Presiden Indonesia,Joko Widodo. 

Hal ini menyebabkan sekolah tatap muka dihentikan dan kemudian dilakukan secara online atau biasa disebut daring. Kebijakan daring ini mulai diterapkan pada tanggal 23 Mei 2020 dan dihimbau untuk seluruh sekolah di Indonesia. Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud,Ade Erlangga Masdiana menerangkan,"Proses kegiatan mengajar dapat merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 Pada Satuan Pendidikan,dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (CorVID-19),serta Surat Edaran dan petunjuk dari Kepala Daerah,dan Rektor masing-masing Universitas,". 

Selain kebijakan pembelajaran dari rumah,COVID-19 juga mengakibatkan pembatalan Ujian Nasional pada siswa SMA thun ajaran 2019/2020. Padahal,rencananya Ujian Nasional terakhir diadakan pada tahun 2020,namun harus batalkan karena adanya virus tersebut. Selain sektor pendidikan,virus ini juga berdampak pada banyak sektor lainnya. 

Mulai dari ekonomi,pariwisata,kesehatan dan banyak sektor lainnya di Indonesia.virus ini mendapat perhatian khusus dari seluruh penduduk di dunia ini,tidak terkecuali penduduk Indonesia yang ikut merasakan dampak langsung dari bahayanya virus COVID-19. Berbagai upaya telah diusahakan oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari kebijakan daring,penutupan tempat wisata sampai pelaksanaan vaksin gratis untuk masyarakat. 

Namun,kasus covid tidak juga turun,malah semakin lama semakin parah. Setiap hari jumlah daerah zona merah maupun zona hitam terus bertambah. Mulai dari tingkat provinsi,kota,kecamatan bahkan desa. Hingga adanya kebijakan terbaru pemerintah yang menimbulkan pro dan konta masyakat,yakni PPKM. 

Banyak keluhan yang terdengar dikarenakan adanya kebijakan PPKM ini,kebanyakan dari masyarakat menengah kebawah khususnya pedagang. Apalagi pedagang makanan yang menjual barang yang cepat basi jika tidak kunjung habis. Akibatnya,bisa di tebak,para pedagang makanan banyak yang merugi. 

Apalagi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengakibatkan banyaknya komentar-komentar atau kecaman terhadap kebijakan pemerintah,tidak terkecuali kebijakan PPKM ini. Banyak pedagang menyebut PPKM ini memberatkan kalangan pedagang karena tidak adanya bantuan pemerintah yang sepadan untuk kehidupan mereka,sedangkan mata pencaharian mereka dibatasi tanpa solusi yang pasti. 

Padahal tanpa adanya kebijakan PPKM omset yang didapat juga belum tentu cukup untuk menghidupi mereka beserta keluarga,apalagi jika ada kebijakan yang membatasi pekerjaan mereka.

Selain dari kalangan pedagang,PPKM juga mendapat komentar kontra dari banyak kalangan lainnya. Para tukang becak,supir angkot dan banyak lagi. "Semua jalan di tutup,kami mau lewat mana." Begitu ucap salah seorang tukang becak saat ditanya bagaimana ia menyikapi adanya kebijakan PPKM ini. 

Memang tidak dapat dipungkiri,para pekerja di sektor transportasi sangat membutuhkan jalan untuk mencari pendapatan mereka. Dengan adanya PPKM ini,yang berarti adanya pembatasan jalan,maka bisa dipastikan pendapatan mereka menurun. Apalagi banyaknya kasus COVID-19 yang tidak kunjung turun,pastinya mengakibatkan para penduduk takut untuk keluar rumah apalagi menaiki transportasi umum yang biasanya berkerumun. 

Padahal pendapatan mereka bergantung pada banyaknya penumpang yang datang setiap harinya. Ditambah jalan yang biasanya mereka lewati harus ditutup karena adanya PPKM ini. Selain kebijakan PPKM,pemerintah juga memiliki kendala dalam meyakinkan masyakat. Banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia. hal ini malah diakibatkan banyaknya kasus COVID-19 yang bertambah setiap harinya. 

Masyarakat menganggap ini hanya akal-akalan pemerintah bahkan banyak yang menganggap virus ini hanya konspirasi. Apalagi adanya kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat menengah kebawah. Adanya kebijakan yang tidak disertai solusi yang pasti. Namun,benar atau tidaknya tudingan dan komentar masyarakat,pun benar tidaknya kinerja pemerintah. Kita sama-sama tau bahwa pandemi ini merupakan situasi yang sulit untuk kita semua. Menjadi masyakat yang harus memenuhi kebutuhan diri dan keluarga yang pebuh tantangan pun menjadi pemimpin yang terasa lebih berat di era pandemi ini.