Bongkar Protokol Kartu Prakerja

Pemerintah meluncurkan situs resmi program Kartu Pra Kerja pada Sabtu, 21 Maret 2020. Namun, pendaftaran baru dibuka pada tanggal 10 April 2020. 

Ini sebetulnya merupakan realisasi dari salah satu dari Tiga Kartu Sakti Jokowi yang diumumkan pada Deklarasi Kebangsaan penghujung tahun 2018, yang merupakan kegiatan yang diselenggarakan menjelang Pilpres April 2019. Lebih jauh lagi, di penghujung tahun 2019, Presiden Jokowi memberikan perintah kepada Stafsus Milineal untuk terlibat dalam penggodokan kartu sakti Kartu Pra Kerja (KPK).

Kartu Pra Kerja, yang untuk tahun 2020 saja menelan dana APBN sebesar Rp20 triliun, merupakan hal yang baru dan tentu saja masih banyak perlu perbaikan di sana sini. Penulis percaya Tim KPK Kementerian Koordinator Perekonomian terbuka atas berbagai kritik konstruktif. 

Untuk itu, kita coba membedah berbagai kekurangan KPK ini termasuk unsur-unsur yang berpotensi mengarah kepada terjadinya moral hazard dan benturan kepentingan. Berbagai kelebihan dari KPK ini biar kita dengar dari siaran resmi pemerintah.

Kita mulai dulu dengan tujuan utama dari disediakannya Kartu Pra Kerja (KPK) ini. Menurut beberapa dokumen resmi pemerintah, tujuan utama dari KPK ini adalah PENINGKATAN KETRAMPILAN pekerja dan calon pekerja sehingga mereka itu memiliki nilai tambah sehingga memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Di sisi lain, dunia usaha juga akan terbantu dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang memiliki kompetensi dan ketrampilan yang lebih tinggi.

Fitur Utama Kartu Pra Kerja

Syarat memperoleh Kartu Pra Kerja sangat ringan yang mencakup Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Selain itu, prioritas diberikan pada orang yang kena PHK dan/atau dirumahkan tanpa dibayar akibat kebijakan PSBB terkini.

Setiap peserta akan mendapatkan hibah dari pemerintah senilai Rp 3.550.000 per orang. Peruntukan uang ini adalah sebesar Rp 1 juta digunakan sebagai biaya pelatihan, uang saku peserta Rp 600.000 per bulan diberikan selama 4 bulan, dan Rp 150.000 akan dibayar jika mengisi survei kebekerjaan setelah selesai program pelatihan.

Ikut dan menyelesaikan pelatihan itu wajib. Peserta dapat memilih sendiri pelatihan yang diingini yang tersedia pada situs-situs: (i)Ruangguru; (ii) Maubelajarapa; (iii) Sekolah.mu; (iv) Tokopedia, dan (v) Bukalapak. Selain itu ada juga: (vi)Pintaria; (vii) Kemenaker dan (viii) Pijar Mahir.

Secara umum, jenis pelatihan yang diberikan bersifat soft skill seperti bagaimana memulai bisnis warung kopi, make up, dan bagaimana cara agar lulus CPNS. Pada laman Skillacademy milik Ruangguru, yang didirikan oleh Stafsus Presiden Jokowi,  Adamas Belva Devara, misalnya, terdapat Paket Pelatihan Ojek Online seharga Rp 1 juta. 

Selain itu, ada juga Pelatihan Teknik Pengelola Stres Agar Kerja Bisa Lebih Produktif Rp 200.000, Pelatihan Manajemen Waktu Agar Kerja Lebih Produktif Rp 200.000 dan Tenang di Hari Tua, Siapkan Dana Pensiun dari Sekarang Rp 200.000.

Kalau kita melirik laman maubelajarapa.com, kita antara lain akan mendapatkan paket training online e-worksop: (i) Belajar Membuat Kroket Ayam Keju dengan tarif Rp 400.000; (ii) Belajar Mengenai Google Ads dan Google Analytics Rp 450.000, (iii)  Menciptakan Pelayanan Unggul untuk Mencapai Kepuasan Pelanggan, dan (iv) Bahasa Inggris Dasar untuk Pelaku Pariwisata. 

Selanjutnya, jika kita berkunjung ke situs sekolah.mu, terdapat beberapa kelas yang mencakup: (i) Promote Business Using Instagram Rp900.000, dan, (ii) Intro to Website Rp 600.000.  

Moral Hazard Kartu Pra Kerja

Isu moral hazard dikupas secara mendalam topik principal-agent problems. Topik yang berada dalam domain Teori Organisasi ini dalam kasus KPK ini memposisikan peserta pelatihan sebagai agen dan Tim KPK Pemerintah sebagai principal. Principal menginginkan agar peserta pelatihan berhasil meningkatkan ketrampilan dan dengan demikian memiliki daya tawar yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja. Selain itu, principal juga memberikan bantuan sosial tunai pada peserta PHK.

Dua tujuan principal ini menimbulkan kecenderungan yang sangat kuat untuk terjadinya moral hazard.  Peserta sebetulnya sudah memiliki kompetensi yang lebih dari cukup di bidangnya dan/atau paket-paket pelatihan yang tersedia terlalu rendah untuk nya. Yang dia perlukan sekarang sebetulnya uang untuk makan karena di PHK sebab tabungan sudah ludes. Namun, ia terpaksa mengikuti pelatihan karena bantuan sosial tersebut hanya diberikan jika ia ikut pelatihan.

Sebagai ilustrasi, misalkan A sebelum di PHK bekerja sebagai pramu wisata dengan jabatan Tour Leader. Si A sudah lebih dari dua bulan nganggur karena tidak ada ada kegiatan tour wisata. Ia mendaftar Kartu Pra Kerja dengan tujuan utama mendapatkan uang. Mengingat ketentuan kartu ini harus ikut pelatihan maka ia pilih yang paling gampang yaitu kursus bahasa Inggris dasar untuk pelaku pariwisata.

Sebagai Tour Leader tentunya ia sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bukan saja dasar tetapi mahir. Ini berarti kursus yang ia ambil tidak akan meningkatkan ketrampilan nya dan tujuan program Kartu Pra Kerja principal ini tidak tercapai

Benturan Kepentingan

Di atas sudah disinggung bahwa penyedia pelatihan RuangGuru termasuk dalam daftar mitra program Kartu Pra Kerja. Bisnis ruang guru ini antara lain didirikan oleh Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu tokoh milineal Adamas Belva Devara. Di atas juga sudah ditulis bahwa Presiden Jokowi pada penghujung tahun 2019 memerintahkan Stafsus Milineal untuk ikut serta dalam pengembangan program Kartu Pra Kerja.

Sekarang ternyata RuangGuru terdaftar sebagai salah satu pilihan pelatihan online peserta KPK. Dengan demikian, sulit sekali untuk menyatakan bahwa tidak ada unsur benturan kepentingan atau lebih tajam lagi adanya dugaan KKN dalam penetapan RuangGuru sebagai mitra program KPK pemerintah.

Lebih jauh lagi, bukanlah hal yang mustahil bahwa KKN juga berlaku pada beberapa atau bahkan hampir seluruh mitra program KPK pemerintah tersebut diatas. Dugaan ini diperkuat dengan kasus Andi Taufan Garuda Putra yang mencoba mempengaruhi beberapa Camat untuk membantu perusahaannya di tengah Pandemi Corona saat ini.

Lebih miris lagi, juga tidak tertutup kemungkinan bahwa mitra Kartu Prakerja ini selain menerima pembayaran atas jasa pelatihan juga menerima fee kemitraan dengan pemerintah.

Bongkar Pasang Jangka Pendek

Mengingat pelatihan, paling tidak untuk sementara, merupakan wajib bagi pemegang Kartu Pra Kerja dengan anggaran Rp20 triliun untuk tahun 2020, maka untuk mengendalikan benturan kepentingan dan menjamin ketersediaan paket pelatihan yang mencukupi, para peserta diberikan kebebasan untuk memilih sendiri jenis pelatihan dan lembaga penyelenggara. 

Maksudnya, peserta diberikan kemudahan untuk memilih sendiri lembaga pelatihan online selain dari 8 lembaga seperti tersebut diatas. Di era digital saat ini tersedia ribuan penyedia jasa training online dalam berbagai bidang.

Misalnya, StudiIlmu menyediakan 150 kursus ketrampilan. Bitdegree menyediakan ratusan kursus ketrampilan online yang mencakup bidang IT dan Gaming, Marketing, dan HRD. 

Yang lebih spektakuler lagi, Udemy menyediakan 100.000 kursus online. Ini mulai dari sales, pasar uang dan pasar modal, hingga IT dan Programming. Lebih jauh lagi, 100.000 kursus online tersebut dikemas dalam tiga kluster yaitu: (i) Bisnis; (ii) Pengembangan, dan (iii) TI dan Perangkat Lunak.

Peran Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan merupakan anggota Tim Pengarah Kartu Prakerja yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Walaupun demikian, biasanya menteri Keuangan lebih berperan sebagai penyedia dana saja. Menteri Keuangan tidak begitu terlibat dalam penetapan Protokol kartu ini. Maksudnya porsi Menteri Keuangan  relatif kecil dalam penyiapan substansi rambu-rambu agar tujuan program Kartu Prakerja ditengah Covid-19 saat ini dapat berlangsung mulus dan efisien. 

Berbeda dengan beberapa lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia ketika memberikan bantuan. Masing-masing mereka itu mengikat agar pemerintah dan/atau executing agency pemerintah penerima loans untuk menyiapkan SOP/Protokol yang menjamin loans itu digunakan dengan sebaik-baiknya dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.