Bongkar Protokol Kartu Prakerja

Kalau kita melirik laman maubelajarapa.com, kita antara lain akan mendapatkan paket training online e-worksop: (i) Belajar Membuat Kroket Ayam Keju dengan tarif Rp 400.000; (ii) Belajar Mengenai Google Ads dan Google Analytics Rp 450.000, (iii)  Menciptakan Pelayanan Unggul untuk Mencapai Kepuasan Pelanggan, dan (iv) Bahasa Inggris Dasar untuk Pelaku Pariwisata. 

Selanjutnya, jika kita berkunjung ke situs sekolah.mu, terdapat beberapa kelas yang mencakup: (i) Promote Business Using Instagram Rp900.000, dan, (ii) Intro to Website Rp 600.000.  

Moral Hazard Kartu Pra Kerja

Isu moral hazard dikupas secara mendalam topik principal-agent problems. Topik yang berada dalam domain Teori Organisasi ini dalam kasus KPK ini memposisikan peserta pelatihan sebagai agen dan Tim KPK Pemerintah sebagai principal. Principal menginginkan agar peserta pelatihan berhasil meningkatkan ketrampilan dan dengan demikian memiliki daya tawar yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja. Selain itu, principal juga memberikan bantuan sosial tunai pada peserta PHK.

Dua tujuan principal ini menimbulkan kecenderungan yang sangat kuat untuk terjadinya moral hazard.  Peserta sebetulnya sudah memiliki kompetensi yang lebih dari cukup di bidangnya dan/atau paket-paket pelatihan yang tersedia terlalu rendah untuk nya. Yang dia perlukan sekarang sebetulnya uang untuk makan karena di PHK sebab tabungan sudah ludes. Namun, ia terpaksa mengikuti pelatihan karena bantuan sosial tersebut hanya diberikan jika ia ikut pelatihan.

Sebagai ilustrasi, misalkan A sebelum di PHK bekerja sebagai pramu wisata dengan jabatan Tour Leader. Si A sudah lebih dari dua bulan nganggur karena tidak ada ada kegiatan tour wisata. Ia mendaftar Kartu Pra Kerja dengan tujuan utama mendapatkan uang. Mengingat ketentuan kartu ini harus ikut pelatihan maka ia pilih yang paling gampang yaitu kursus bahasa Inggris dasar untuk pelaku pariwisata.

Sebagai Tour Leader tentunya ia sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bukan saja dasar tetapi mahir. Ini berarti kursus yang ia ambil tidak akan meningkatkan ketrampilan nya dan tujuan program Kartu Pra Kerja principal ini tidak tercapai

Benturan Kepentingan

Di atas sudah disinggung bahwa penyedia pelatihan RuangGuru termasuk dalam daftar mitra program Kartu Pra Kerja. Bisnis ruang guru ini antara lain didirikan oleh Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu tokoh milineal Adamas Belva Devara. Di atas juga sudah ditulis bahwa Presiden Jokowi pada penghujung tahun 2019 memerintahkan Stafsus Milineal untuk ikut serta dalam pengembangan program Kartu Pra Kerja.

Sekarang ternyata RuangGuru terdaftar sebagai salah satu pilihan pelatihan online peserta KPK. Dengan demikian, sulit sekali untuk menyatakan bahwa tidak ada unsur benturan kepentingan atau lebih tajam lagi adanya dugaan KKN dalam penetapan RuangGuru sebagai mitra program KPK pemerintah.

Lebih jauh lagi, bukanlah hal yang mustahil bahwa KKN juga berlaku pada beberapa atau bahkan hampir seluruh mitra program KPK pemerintah tersebut diatas. Dugaan ini diperkuat dengan kasus Andi Taufan Garuda Putra yang mencoba mempengaruhi beberapa Camat untuk membantu perusahaannya di tengah Pandemi Corona saat ini.