Mohon tunggu...
Kang Mizan
Kang Mizan Mohon Tunggu... Penulis - Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I. email: kangmizan53@gmail.com

Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kabinet Jokowi-Maruf Amin & Program Anti Kabut Asap dan Karhutla?

22 September 2019   19:20 Diperbarui: 23 September 2019   10:35 71
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: JokowiMa'ruf (Detik); Kabut asap Riau (Bisnis.Com), dan Kabut Asap KL (SindoNews.Com)

Untuk program dan kegiatan berbagai infrastruktur dasar tersebut Beliau intensif sekali melakukan peninjauan lokasi. Liputan berbagai media juga tak kalah intensif-nya. Laporan langsung ke publik juga diperkaya dengan berbagai Vlog yang eye dan ear catching.

Mirisnya, jarang sekali, jika ada, terdengar laporan kemajuan proyek-proyek Anti Kabut Asap dan Karhutla itu. Orang-orang umumnya kemudian baru ingat pentingnya program dan kegiatan tersebut sejak dua bulan terakhir ini seiring dengan tebalnya kabut asap dan sangat banyaknya titik-titik api di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Singapura dan Malaysia kembali protes. Mereka menawarkan kembali bantuan untuk penanggulangan kabut asap dan Karhutla tersebut. Jokowi dengan halus menolak tawaran tersebut dan menyatakan malu untuk berkunjung ke Malaysia dan Singapura karena kabut asap di tahun 2019 ini.

Ini kutipan pernyataan Jokowi tersebut, seperti yang dilansir oleh CNNI:

"Saya kadang-kadang malu. Minggu ini saya mau ke Malaysia dan Singapura. Tapi, saya tahu minggu kemarin sudah jadi headline, jadi HL, jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebu ini apa, ternyata asap (kabut)" 

Menarik untuk mengulas sedikit pernyataan Jokowi yang dirilis oleh Kompas.com, 16 September 2019, yang tayang dengan artikel berjudul, Jokowi: Kita Lalai soal Kebakaran Hutan dan Kabut Asap. Ini adalah pernyataan Jokowi ketika memimpin rapat dengan jajaran Pemda Riau, di Pekanbaru, 16 September 2019, yang lalu

"Setiap tahun sebetulnya sudah tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis menjelang musim kemarau itu semunya harus sudah siap. Sebetulnya itu saja, tetapi ini kita lalai lagi sehingga asapnya jadi membesar."

"Kita memiliki semuanya tapi perangkat ini tidak diaktifkan secara baik, kalau infra ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah ketahuan sebelum sampai jadi ratusan titik api,"

Selain itu, Pak Jokowi dalam kesempatan terdahulu juga mengatakan bahwa sangat urgen untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Beliau tidak suka jajarannya baru tergopoh-gopoh dan hiruk pikuk setelah api membesar melahap kawasan hutan dan lahan, seperti yang terjadi dalam dua bulan terakhir ini.

"Jangan sampai api sudah membesar baru kita bingung. Nunjang palang. Menanggulangi. Kalau sudah gede, apalagi di hutan gambut, sangat, sangat sulit sekali padamnya," 

Sekarang di beberapa wilayah di Riau, Kalimantan Utara dan Selatan hujan mulai turun, walaupun sebagian katanya hujan buatan. Kabar baiknya, menurut BMKG musim hujan akan segera tiba di penghujung September atau awal Oktober ini. Kabut asap segera lenyap dan titik-titik api areal yang terbakar juga akan padam. Namun, pesan Pak Jokowi untuk berpikir ke depan itu jangan juga ikut mati dan padam. 

Ini momentum yang baik sekali. Bulan depan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin akan terbentuk. Ini merupakan kesempatan emas bagi Presiden Jokowi untuk menghindari tekanan politik sehingga berhasil mendapatkan Menteri Kabinet, mungkin Menteri LH dan Kehutanan, yang lebih mampu menyiapkan dan mengeksekusi program dan kegiatan Anti Kabut Asap Karhutla.

Sosok Menteri Anti Kabut Asap dan Karhutla ini perlu memiliki kapasitas koordinatif yang tinggi karena ini merupakan kegiatan Interdep dan lintas jenjang pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota). Sosok ini juga perlu ramah dengan berbagai masukan dari ahli-ahli forestry, perkebunan, dan pertanian termasuk LSM Walhi. Selain itu, sosok ini juga perlu tidak bias ke perkebunan besar seperti perkebunan sawit. 

Diatas kesemua itu, Presiden Jokowi juga perlu secara langsung monitoring program Anti Kabut Asap dan Karhutla ini. Kegiatan ini mencakup monitoring fakta lapangan ekspansi perusahaan perkebunan sawit besar. 

Kita tentunya tidak ingin kembali terusik dengan kabut asap ini di tahun-tahun mendatang. Kerugian kesehatan, kematian, dan materi sangat besar. Beberapa estimasi menunjukan ratusan nyawa sudah melayang akibat kabut asap dan Karhutla ini. Ribuan rakyat menderita ISPA. Kerugiam ekonomi dalam beberapa estimasi terkini mencapai 300 triliun rupiah.

God Save the Jokowi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun