Pindah Ibu Kota dan Momentum Tata Ulang ASN

Rencana memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur tinggal selangkah lagi. Presiden Jokowi tinggal menunggu persetujuan DPR saja dan rasanya tidak begitu berat menunggu persetujuan tersebut jika dilihat dari komposisi koalisi partai pendukung Jokowi.

Banyak hal yang beraura positif menunjang kesuksesan mega proyek pindah ibukota negara ini. Misal, dari rencana biaya pemindahan dan pembangunan IKN baru tersebut yang berjumlah Rp466 triliun, hanya Rp97 triliun yang berasal dari APBN. Selebihnya berasal dari investor swasta dan BUMN. Artinya pihak swasta dan BUMN melihat potensi bisnis yang baik dari lokasi, posisi, serta secara umum prospek dari IKN yang sebagian berlokasi di Semboja, Bukti Soeharto tersebut.

Adanya sedikit kekhawtiran IKN itu akan terjebak seperti nasib Naypyidaw, Myanmar mungkin dapat dikesampingkan. Tentang IKN baru Myanmar tersebut ditulis oleh Truston Jianheng Yu dan diulas oleh Kompasianer Almizan53  yang disini dikatakan bahwa IKN Naypyidaw itu adalah sangat sepih seolah-olah "Kota Hantu."

Walaupun demikian, mega proyek dan kegiatan pindah IKN Indonesia itu, yang menurut Dahlan Iskan berada di posisi kiri dalam Teluk Balikpapan yang sangat jauh menjorok ke daratan dari laut serta sangat indah, klik disini,  sudah diambang pintu. Itu mencakup mega proyek tangible infrastruktur dan intangible infrastruktur termasuk infrastruktur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan bagian integral terpenting dari sukses atau tidaknya mega proyek ini.

Menurut Menteri PAN RB, Syafruddin, ada sekitar 180 ribu orang ASN pusat yang akan dipindahkan ke IKN di Kaltim itu. Walaupun demikian, menurut Beliau, tidak semuanya akan pindah. Sebagian akan pensiun dan jumlahnya sekitar 30 persen.  Yang akan pindah umumnya berusia muda, demikian menurut Menpan RB ini. 

Sedikit berseberangan dengan pernyataan Syafrudi itu, hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM), yang diulas oleh Kompasianer Rustan Ibnu Abbas, klik disini, dan Kompasianer Almizan53 memperlihatkan kuatnya keengganan ASN untuk pindah dari Jakarta ke Kaltim. Kutipan dari narasi Almizan53 disajikan sebagai berikut:

Menurut survei ini 94,7 persen ASN menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Alasan penolakan mereka  93,7 persen menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak yang kurang bermutu, 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibu kota baru. Lebih jauh lagi, 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya, 19,8 persen akan ikut pindah. 

Penulis sebetulnya berada pada posisi netral atas hasil survei diatas. Menurut penulis temuan survei itu dapat saja berubah drastis jika survei dilakukan setelah adanya pengumuman Presiden Jokowi pada tanggal 28 Agustus yang lalu. Juga, hasil survei berpotensi akan berbeda secara significant jika pemerintah sudah melakukan kampanye pindah IKN yang lebih intensif.

Walaupun demikian dan terlepas dari hasil survei diatas, rangkaian kegiatan pindah IKN ini sebetulnya memberikan momentum yang sangat berharga untuk menata ulang ASN dari berbagai perspektif. Tata ulang yang terpenting dan yang paling mendasar adalah membangun rasa kebersamaan, Esprit De Corps,  yang tinggi antara seluruh ASN yang bedol ibukota. Mereka dalam perahu yang sama menuju IKN Indonesia baru di teluk Balikpapan nun jauh di sana. Seluruh penumpang perahu tersebut perlu memiliki Esprti de Corps agar perahu berlayar mulus sampai ke tujuan dan mendarat di Bukit Soeharto.

Prasyarat terbangunnya Esprit De Corps yang tangguh dan berkelanjutan itu sebtulnya tidak lah sulit-sulit benar. Hanya dibutuhkan kehadiran negara untuk memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada seluruh penumpang perahu bedol IKN itu. Misalnya, adil dan setara dalam pemberian kompensasi gaji dan tunjangan. Mereka dengan beban kerja yang lebih tinggi perlu diberikan kompensasi gaji dan tunjangan penghasilan yang lebih tinggi juga tanpa memandang di instansi negara mana mereka bekerja. 

Kondisi yang sekarang tidak demikian adanya. Misalnya, kesejahteraan dan penghasilan (take home pay) pegawai Kementerian Keuangan terpaut sangat jauh dengan pegawai Kementerian Agama dan Kementerian Sosial, misalnya. Tapi, ironisnya, ini tidak berarti bahwa semua pegawai Kementerian Keuangan memiliki beban kerja dan risiko kerja yang lebih tinggi dari pegawai-pegawai di kedua kementerian tersebut.