Jelas sekali kesemua itu merupakan mega proyek yang menelan ratusan triliun rupiah bahkan bisa mencapai lebih dari ribuan triliun rupiah.Â
Dalam hal terjadinya mark up proyek sekecil apapun yang lolos dari OTT KPK dan atau aparat penegak hukum yang lain, uang negara yang amblas bisa mencapai ratusan triliun rupiah, yang sebagian besar uang ini, jika tidak seluruhnya berasal dari utang jangka panjang yang perlu dibayar oleh anak cucu kita. Situasinya akan tambah parah jika juga terjadi kesalahan perencanaan yang fatal.
lihat juga: Rasionalisasi Warisan Utang Negara untuk Anak Cucu
Lihat itu KA Bandara Manggarai - Soetta. KA ini sangat sepi penumpang dan terus merugi. Ini bukan saja membebani PT KAI tetapi juga membebani APBN. APBN perlu selalu menyuntikan dana segar agar proyek prestisius ibu kota negara ini dapat bertahan hidup.Â
Hal yang serupa terjadi juga di LRT Palembang. Biaya operasional yang sangat tinggi, penumpang sangat sepi, uang pemasukan sangat sangat kecil dan Pemda Sumsel menolak untuk diserahkan kewajiban pengoperasiannya. Proyek ini sudah tidak sanggup lagi membayar listrik PLN, klik disini. Banyak pihak yang memprediksi LRT Palembang ini segera akan menjadi besi rongsokan.
Dalam kedua kasus diatas, semangat Jokowi:Â
"Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat," menjadi meleset.
Adalah PR Jokowi - Ma'ruf Amin untuk menjamin SETIAP RUPIAH uang negara tersebut. PR Â yang gampang secara teknis tetapi super sulit secara politis. Akankah mimpi ini menjadi kenyataan?Â
lihat juga:Â Yuk Kawal Visi Indonesia SICC Jokowi.
