PHK massal dan Transformasi Industri dalam Sudut Pandang Sosiologi: Mencari Solusi di Tengah Krisis terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Dalam belakangan terakhir, Indonesia banyak menghadapi masalah didalam perekonomian. Permasalahan perekonomian ini dapat menimbulkan berbagai dampak, salah satunya dampak untuk para pekerja seperti meningkatnya kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada banyak pekerjaan dan perusahaan. Kasus PHK ini tercatat  timbul karena berbagai macam faktor, seperti disrupsi teknologi, efisiensi untuk mengurangi kerugian, relokasi, dan perubahan kebijakan terhadap ekonomi.

Kasus PHK ini sangat berpengaruh terhadap para pekerja dan kesejahteraan masyarakat. Dari kasus PHK banyak sekali tenaga kerja yang mengalami kerugian seperti hilangnya pendapatan mereka didalam perekonomian yang dapat menyebabkan krisis ekonomi didalam kesejahteraan kehidupan para tenaga kerja.

Seperti  mereka yang awalnya hidup dengan sejahtera karena perekonomiannya stabil tetapi hidup mereka menjadi sulit karena dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut yang menyebabkan perekonomian mereka mengalami penurunan drastis dan sangat berdampak kepada kesejahteraan hidup mereka.

Menurut berbagai data dan informasi yang terjadi akhir-akhir ini gelombang PHK sudah sangat mengkhawatirkan karena banyaknya perusahaan besar yang memutus para pekerja mereka dalam waktu yang dekat secara bersamaan, hal ini membuat masyarakat menilai bahwa PHK ini merupakan PHK Massal yang disebabkan karena tren pasar serta teknologi yang sudah memanfaatkan kecerdasan buatan seperti AI.

Kasus ini membuat banyak pihak seperti, pemerintah serta pemangku kepentingan yang dibuat bingung akan apa yang harus mereka lakukan untuk menanggulangi permasalahan terkait Pemutusan Hubungan Kerja yang sangat berdampak terhadap kesejahteraan sosial serta perekonomian bagi banyak pihak.

Selain berpengaruh besar terhadap para pekerja, PHK massal ini juga sangat berdampak kepada perusahaan dan para pengusaha yang melakukan efisiensi terhadap bisnis mereka.

Hubungan kerja merupakan hubungan antara dua pihak yang telah disepakati dan disetujui secara bersama oleh para pekerja dan pengusaha kerja, akibatnya para pengusaha tidak bisa memutuskan hubungan kerja secara sepihak karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah perusahaan sepakati bersama oleh para pekerja.

Ketika perusahaan atau para pengusaha ingin melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, mereka harus memberikan kompensasi kepada pekerja, karena PHK adalah tindakan merugikan yang menyebabkan para pekerja kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka. 

Hal ini akan menjadi tantangan untuk para perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh permasalahan mengenai finansial perusahaan yang mereka naungi karena mereka harus menyeimbangkan antara bagaimana mereka menangani masalah finansial di perusahaan mereka dan memberikan kompensasi akibat tindakan mereka yang memutus para pekerja.

Untuk menyelesaikan kasus PHK massal ini, dibutuhkan metode yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Dalam kajian sosiologi kasus ini merupakan kasus yang masuk kedalam teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, bahwa PHK massal merupakan kasus konflik antara kaum borjuris dan kaum proletar atau biasa disebut sebagai kaum yang “memiliki modal” dan kaum “tenaga pekerja.” 

Dalam  kasus ini, tenaga kerja (kaum proletar) diperlakukan sebagai orang yang tenaganya dapat diperdagangkan sesuai dengan tingkat kebutuhan atau tingkat pemasaran yang dibutuhkan oleh pasar. 

Salah satu faktor PHK massal itu adalah tren pasar dimana perusahaan harus menyesuaikan antara perubahan industri dan juga ekonomi, dalam hal ini di garis bawahi tren pasar yang dimaksud adalah tren pasar yang disebabkan oleh Transformasi teknologi, dimana pada saat ini banyak dari sebagian orang yang lebih memilih menggunakan AI dibandingkan dengan teknologi yang dikendalikan oleh kaum mereka sendiri.

Karl Marx menegaskan tentang teori konflik yang dikembangkan dengan sebutan Komodifikasi para tenaga kerja, dalam teori ini Karl Marx berpendapat bahwa para pekerja hanya dimanfaatkan tenaga kerjanya untuk berfokus kepada bagaimana mereka bisa menghasilkan banyak keuntungan bagi para perusahaan dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Jika para pengusaha yang memiliki perusahaan tersebut merasa bahwa para tenaga kerja tidak lagi efisien, pengusaha akan memilih untuk melakukan pemangkasan terhadap tenaga pekerja agar tidak terlalu membebani mereka didalam pembiayaan atau pembengkakan terhadap pengeluaran biaya yang mereka keluarkan untuk upah bagi para pekerja atau yang biasa disebut sebagai biaya operasional perusahaan yang dikeluarkan supaya perusahaan dapat berjalan dengan maksimal dalam menghasilkan barang dan juga jasa tanpa memikirkan dampak-dampaknya terhadap tenaga kerja yang akan terdampak. 

Dalam kasus PHK massal yang ramai akhir-akhir ini, tenaga kerja tidak lagi efisien karena seiring dengan perkembangan zaman, AI lebih sering digunakan oleh manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka, sebagian manusia menganggap AI itu lebih efisien didalam berbagai hal.

Belakangan  waktu ini banyak industri media yang sedang ramai diberitakan karena telah melakukan PHK massal terhadap para pekerja mereka seperti TVOne, CNN Indonesia dan Kompas TV serta perusahaan industri media lainnya, setidaknya sudah terdata oleh KSPN “Konfederasi Serikat Pekerja” yang mencatat bahwa sekitar 23.000 para pekerja telah terkena PHK dan Kemnaker “Kementerian Ketenagakerjaan” mencatat bahwa pekerja yang terkena PHK sudah menginjak pada angka 24.036 orang.

Disebutkan bahwa bahwa PHK ini banyak dilakukan didalam wilayah sektor padat karya yang diakibatkan karena pengambilan alih pekerjaan oleh platform digital seperti AI yang dianggap semakin maju dibandingkan manusia seperti dalam proses produksi atau liputan berita yang saat ini bisa dilakukan dengan mudah oleh AI sehingga banyak argumen tentang tenaga kerja seperti jurnalis dan juga editor atau para pekerja industri TV itu sudah “tidak terlalu efisien” dalam pelaksanaan pekerjaan didalam industri media.

Kasus ini menggiring banyak opini diberbagai kalangan yang mendorong tentang bagaimana solusi yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi PHK massal yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat.

Banyak masyarakat yang menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah terhadap bagaimana cara menanggulangi permasalahan gelombang PHK supaya hal ini tidak terus berkelanjutan secara terus menerus

Mereka berfikir jika dibiarkan kasus ini akan terus menyebar dan akan menambah jumlah pengangguran didalam negeri yang dapat berakibat sangat buruk seperti meningkatnya kasus kriminal akibat terganggunya perekonomian mereka untuk memenuhi kebutuhan sosialnya dan kehidupan sehari-harinya.

Dalam perspektif sosiologi, PHK massal dianggap sebagai sebuah fenomena sosial yang berdampak luas terhadap masyarakat karena memengaruhi hubungan sosial seperti rusaknya kesejahteraan sosial didalam masyarakat serta dapat menimbulkan kesenjangan sosial terhadap kaum atas dan kaum menengah ke bawah.

Oleh karena itu solusi untuk gelombang PHK massal ini tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan berbagai strategi yang dirancang dengan baik dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan kasus ini dan melalu pendekatan sosial supaya lebih menciptakan solusi yang efektif, efisien dan optimal.

Solusi yang saat ini diperkirakan sebagai solusi yang efisien yaitu dengan cara melakukan reformasi terhadap tenaga kerja dengan pemerataan kesempatan pekerjaan bagi para pekerja dengan cara mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya penciptaan kesempatan tenaga kerja yang didistribusikan secara merata untuk masyarakat, khususnya terhadap masyarakat sipil yang berstatus sebagai kaum menengah ke bawah. 

Melakukan  program bantuan sosial dan juga dukungan penguatan untuk mereka yang terdampak PHK massal sebagai kompensasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu mengadakan program pelatihan yang lebih mengikuti perkembangan zaman dan dapat memenuhi kebutuhan pasar supaya para pekerja dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan perindustrian saat ini.

Dalam kajian sosiologi, baik untuk melakukan pendekatan konflik sebagai salah satu cara untuk mengatasi gelombang PHK massal.

Seperti  dengan membiarkan pemerintah untuk mengontrol peraturan tentang tindakan untuk mengendalikan dan memastikan berbagai perusahaan supaya perusahaan bisa lebih memperhatikan kondisi kesejahteraan para pekerja bukan hanya mengutamakan keuntungan untuk kepentingan perusahaan saja.

PHK massal ini bukan hanya menimbulkan tantangan bagi perekonomian tetapi juga kekuatan dan ketahanan didalam kehidupan sosial, maka dari itu harus segara ditindaklanjuti bukan hanya dalam menciptakan solusi untuk jangka pendek tetapi juga solusi yang berkelanjutan (jangka panjang) supaya kasus PHK massal ini tidak terus menerus terjadi dan memberikan dampak yang lebih luas dan lebih buruk lagi.