Presiden Prabowo baru saja melakukan reshuffle kabinet. Efeknya bikin pasar keuangan bereaksi. Sri Mulyani lengser dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu), digantikan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sekilas ini cuma soal pergantian pejabat. Tapi di baliknya, ada taruhan besar yaitu arah ekonomi, nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan stabilitas dompet rakyat.
Begitu reshuffle diumumkan, IHSG langsung jatuh sekitar 1,3%. Investor panik, bursa terguncang. Tapi uniknya, rupiah justru menguat sekitar 0,7% intrahari. Pasar bingung, ada yang khawatir disiplin fiskal akan goyah, ada yang optimis dengan wajah baru di kursi Menkeu. Purbaya langsung bikin headline: "Pertumbuhan ekonomi 8% bukan mustahil." Optimisme itu terdengar manis, tapi pasar tak hanya butuh janji, mereka butuh bukti.
APBN Jadi Medan Tempur
Reshuffle ini terjadi di saat RAPBN 2026 sedang dibahas di DPR. Angkanya belum final, dan pergantian Menkeu membuka peluang revisi besar-besaran. Asumsi pertumbuhan, target pajak, penerimaan negara, bahkan belanja prioritas dapat berubah. Satu angka kunci jadi sorotan yaitu defisit APBN.
Kalau defisit dapat ditekan di bawah 3% dari Produk Domestik Bruito (PDB), kepercayaan investor terjaga, bunga utang stabil, rating kredit aman. Tapi kalau belanja digeber tanpa hitung-hitungan, risiko langsung naik dengan bunga Surat Berharga Negara (SBN) bakal melonjak, utang makin mahal, dan ruang fiskal makin sempit.
Ujian Pertama: Lelang SUN 9 September 2025
Sembilan September, pemerintah akan melelang SBN senilai Rp27 triliun. Ini jadi "tes kepercayaan" pertama bagi Menkeu baru. Kalau minat investor tinggi dan imbal hasil stabil, pasar tenang. Tapi kalau permintaan lesu, pemerintah harus menawarkan bunga lebih tinggi. Efek domino-nya cepat maka bunga kredit naik, utang negara makin berat, dan APBN tertekan.
KSSK: Tim Penjaga Stabilitas
Purbaya kini memimpin Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), forum yang mengkoordinasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Latar belakang Menkeu baru di LPS membuatnya paham cara menyelamatkan bank dan menjaga kepercayaan sistem keuangan. Keuntungannya, koordinasi dapat lebih cepat. Tantangannya, jangan sampai fokus penjaminan bank mengalahkan disiplin fiskal.
Dampak ke Rakyat: BBM, Pajak, dan Subsidi
