Aksi mahasiswa dalam menolak keras pengesahan sejumlah produk legislasi oleh DPR RI berakhir ricuh antara massa dengan aparat keamanan. Aksi demikian tentu menimbulkan tanda tanya bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.
Kepastian hukum menjadi faktor yang amat mempengaruhi investor dalam berinvestasi. Aksi yang berujung kericuhan hingga merusak fasilitas umum semakin menumbuhkan rasa keraguan para investor ini.
Aksi unjuk rasa yang dimotori oleh mahasiswa tentu berimbas bagi laju pertumbuhan ekonomi di tanah air. Contohnya, telah terjadi penekanan terhadap nilai rupiah dalam pasar keuangan. Nilai tukar rupiah pun melemah dalam beberapa waktu terakhir.
Keberhasilan mahasiswa sedikit terbukti dengan penundaan pengesahan RUU Pertanahan meski penundaan bukan hal yang sebenarnya diinginkan oleh massa.
Pemerintah langsung memberi pernyataan bahwa penundaan bukan sekadar meredam aksi mahasiswa. Akan tetapi membuka ruang bagi publik yang ingin memberi masukan terhadap perbaikan hukum pertanahan kedepannya.
Revisi UU KPK diklaim memiliki dampak negatif paling kuat. Beberapa akademisi menyatakan bahwa investasi dipastikan terhambat apabila pemberantasan korupsi kian melemah.
Alasannya lagi-lagi dalam penanaman modal dibutuhkan kepastian hukum dari negara bersangkutan. Korupsi terbukti menjadi musuh besar bagi global sehingga mengancam kestabilan ekonomi.
Aksi mahasiswa yang berujung rusuh juga merugikan sektor penjualan ritel. Gerai makanan dan minuman merasakan betul dampak yang ditimbulkan
Kedua gerai kerap beroperasi secara harian, namun terpaksa tutup lapak akibat aksi mahasiswa hingga omzet harian mau tidak mau harus rela terpotong.
Akses transportasi mesti ditutup di beberapa titik guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Dampaknya kembali dirasakan oleh sektor ritel dimana pengiriman logistik terganggu dan membutuhkan ongkos tambahan.
Tindakan represif yang mewarnai setiap aksi turun ke jalan memang dinilai ampuh dalam mengubah suatu produk legislasi. Beberapa Undang-undang yang awalnya akan disahkan ternyata kini ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Jika metode aksi turun ke jalan hingga bertindak diluar batas mampu mengubah suatu keputusan, maka besar kemungkinan metode yang sama akan terulang kembali.
Aksi diwarnai tindakan represif sehingga mampu mengubah suatu produk legislasi, maka besar kemungkinan metode itu akan diulang kembali. Secara tidak langsung para investor akan mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia.
Negara yang dikenal sebagai Negara Hukum semestinya bisa menemukan solusi yang tepat dalam menuntaskan masalah yang tengah terjadi. Perdebatan mengenai pengesahan hukum tidak mesti diselesaikan dengan turun ke jalan.
Hal itu dapat dilakukan apabila dalam penyusunan produk legislasi mengedepankan transparansi dan masukan dari masyarakat. Publik akan mengetahui latar belakang dan tujuan dalam pembuatan hukum tersebut.
Terlebih Indonesia memerlukan dukungan investasi dengan jumlah besar dalam mempercepat laju perekonomian dan memenuhi target pemerintah yang sudah direncanakan tempo hari.
Fakta yang tidak boleh dilupakan yakni posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus tolak ukur perekonomian di berbagai daerah dalam negeri maupun pihak asing dalam memandang Indonesia.
Jika ketegangan yang melanda Jakarta tak kunjung reda, investor akan berpaling ke negara yang memiliki kepastian hukum dan jaminan insentif lebih menguntungkan. Dengan demikian potensi krisis semakin terbuka lebar.
Malang, 28 September 2019
