Jika metode aksi turun ke jalan hingga bertindak diluar batas mampu mengubah suatu keputusan, maka besar kemungkinan metode yang sama akan terulang kembali.
Aksi diwarnai tindakan represif sehingga mampu mengubah suatu produk legislasi, maka besar kemungkinan metode itu akan diulang kembali. Secara tidak langsung para investor akan mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia.
Negara yang dikenal sebagai Negara Hukum semestinya bisa menemukan solusi yang tepat dalam menuntaskan masalah yang tengah terjadi. Perdebatan mengenai pengesahan hukum tidak mesti diselesaikan dengan turun ke jalan.
Hal itu dapat dilakukan apabila dalam penyusunan produk legislasi mengedepankan transparansi dan masukan dari masyarakat. Publik akan mengetahui latar belakang dan tujuan dalam pembuatan hukum tersebut.
Terlebih Indonesia memerlukan dukungan investasi dengan jumlah besar dalam mempercepat laju perekonomian dan memenuhi target pemerintah yang sudah direncanakan tempo hari.
Fakta yang tidak boleh dilupakan yakni posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus tolak ukur perekonomian di berbagai daerah dalam negeri maupun pihak asing dalam memandang Indonesia.
Jika ketegangan yang melanda Jakarta tak kunjung reda, investor akan berpaling ke negara yang memiliki kepastian hukum dan jaminan insentif lebih menguntungkan. Dengan demikian potensi krisis semakin terbuka lebar.
Malang, 28 September 2019
