"Gede Pasek Suardika setelah keluar dari partai Hanura, kemudian di ajak bergabung dengan Inisiator Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang merupakan partai baru hasil besutan para loyalis Anas Urbaningrum"Â
Mantan DPR RI sekaligus mantan ketua Umum partai Demokrat Anas Urbaningrum yang saat ini sedang menjalani masa tahanannya telah di mintai restu oleh para laoyalisnya untuk mendirikan partai baru.
Partai baru yang kemudian diberi nama dengan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini merupakan besutan para loyalis AU yang saat ini partai baru ini di gerakkan oleh Gede Pasek Suardika yang merupakan sahabat AU ketika masih sama-sama aktif di partai Demokrat.
Dilansir dari tempo.co, salah satu inisiotor Sri Mulyono mengatakan "sebenarnya, begitu mendengar seringnya ide dan gagasan politiknya dihambat, sehingga tidak bisa maksimal, kami sudah meminta GPS keluar saja dan merintis dari nol dan lebih sehat".
Sri Mulyono sebagai Inisiator yang sekaligus sebagai sekjen PKN memang meminta Gede Pasek Suardika sebagai ketua umum, karena Gede di anggap memiliki kapasitas yang mempuni untuk menjadikan partai baru ini sebagai organisasi politik yang ikut serta menjadi wadah untuk menampung aspirasi rakyat.
Para loyalis AU yang mendirikan partai baru ini sebagai sebuah kegelisahan atas gagasan politiknya yang kerap tidak menemukan tempat untuk diperjuangkan.
Dengan pendirian partai baru tersebut, apakah AU akan bergabung ? Tentu saja pertanyaan tersebut masih belum ada jawabannya, sebab AU sendiri masih harus menjalani masa tahanannya karena tersangkut kasus korupsi.
Gede Pasek Suardika dan Sekjennya Sri Mulyono cukup optimis dengan partai barunya, sebab partai hasil besutannya tersebut sudah memiliki banyak kader yang akan direkrut, baik itu loyalis AU, Mantan Kader Demokrat maupun mantan kader Hanura juga bisa di ajak bergabung untuk membesarkan partai tersebut.
Akankah partai baru ini mampu menawarkan solusi bagi Negeri yang plural
Organisasi politik memang masih cukup efektif menjadi kendaraan untuk merebut kekuasaan, Baik kekuasaan di ranah eksekutif maupun legislatif.
