Qodari dan Jalan Tengah Benang Kusut Komunikasi Pemerintah

Sebuah kebijakan, sehebat apa pun desainnya, akan menjadi barang mati bila tidak memiliki bahasa yang menjangkau orang banyak. Itulah pesan awal yang ditegaskan Muhammad Qodari, "Kebijakan publik adalah hulu, dan komunikasi adalah hilirnya. Kebijakan publik tidak akan berjalan tanpa ada komunikasi publik."

Kalimat sederhana itu sesungguhnya adalah kunci. Sebab komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menghubungkan niat baik pemerintah dengan persepsi masyarakat. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dirancang dengan serius justru kehilangan makna karena gagal dikomunikasikan. Presiden bisa merancang program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, atau Sekolah Rakyat. Tetapi jika yang sampai ke telinga publik hanyalah potongan berita soal isu keracunan makanan, atau polemik di lapangan, jika tidak ada mitigasi komunikasi maka yang tersisa hanyalah keraguan dan pesimisme.

Inilah benang kusut komunikasi pemerintah selama ini: kebijakan sering berhenti di dokumen, sementara narasi publik dikuasai oleh simpang siur informasi. Suara pemerintah terdengar, tetapi kerap cempreng, terputus, bahkan kontradiktif.

Qodari, dengan latar belakang peneliti politik dan pengamat opini publik, paham betul akar masalah ini. Ia tahu bahwa rakyat tidak membaca kebijakan dari teks regulasi, melainkan dari cerita yang beredar di sekitar mereka. Ia juga tahu bahwa bahasa komunikasi publik harus sederhana, jujur, dan terbuka.

Di sinilah keunggulan Qodari: ia memahami semesta komunikasi dan tahu bagaimana membangun keterhubungan. Hubungan baik dengan Angga Raka sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, akan menjadi modal besar. Jika komunikasi pemerintah selama ini seperti orkestra dengan nada yang sering sumbang, maka Qodari berpotensi menjadi dirigen yang menyatukan irama.

KSP di bawah kepemimpinannya bisa memainkan peran sebagai pengurai masalah komunikasi lintas lembaga. Alih-alih membiarkan ego sektoral membuat pesan pemerintah terpecah, Qodari mampu menawarkan jalan tengah: koordinasi, kesamaan narasi, dan kesatuan pesan. Bukan dengan cara menutup kritik, melainkan dengan keberanian membuka ruang komunikasi yang sehat.

Pada akhirnya, kepemimpinan Qodari di KSP akan diuji dari sini: sejauh mana ia bisa menjadikan komunikasi publik bukan sekadar tempelan, tetapi fondasi. Karena kebijakan tanpa komunikasi adalah kesia-siaan, dan komunikasi tanpa substansi hanyalah kebisingan. Tugasnya adalah memastikan keduanya berjalan beriringan---dari hulu ke hilir, dari meja kebijakan sampai ke telinga rakyat.