Mobilisasi Bonus Demografi

Pendidikan

Di bidang pendidikan, menurut mentri pendidikan dan kebudayaan, mohammad nuh, bonus demografi yang harus di beri perhatian, khususnya layanan pendidikan yang memadai. Jika tidak , jumlah yang besar ini niscaya akan menjadi bencana kependudukan."tidak ada cara lain unuk menggeser dari bencana menjadi bonus , kecuali dengan meningkatkan kualitas manusia yang diukur dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapita" demikian papar kemendikbud. Lantas bagaimana wajah Indonesia 2035 jika pendidikan di Indonesia dikorupsi, baru baru ini  Salah satu modus korupsi sumbangan pendidikan yang tercium adalah pungutan liar (pungli). Tak tanggung-tanggung Irjen Kemendikbud telah mendeteksi adanya pungli sebesar Rp 120 juta pertahunnya. Malah, sudah ada yang tertangkap basah dan Itjen berhasil mengumpulkan bukti sebesar Rp 30 juta. Irjen Kemendikbud Haryono Umar mengungkapkan, fakta itu dikumpulkan saat pihaknya inspeksi mendadak (sidak) di berbagai sekolah di Pulau Jawa. Pungli berasal dari setoran tunjangan yang didapat oleh guru-guru. Tanpa malu-malu, uang tersebut langsung diberikan kepada petugas Disdik setempat. Alibinya, itu adalah uang terima kasih.''Tunjangan kan diberikan tiap tiga bulan sekali. Setoran itu sebagai ucapan terima kasih karena sudah dapat tunjangan,'' jelasnya di KPK.

Kenakalan dan tawuran remaja juga harus diminimalisir bahkan bukan remaja laki-laki saja yang akhir-akhir ini terlibat tawuran, remaja perempuan juaga tak luput dari aksi-aksi seperti ini misalnya saja di Jakarta, Belasan remaja terlibat dalam aksi tawuran di Jl Bangunan Barat, Kayu Putih, Jakarta Timur. Polisi pun menahan 2 orang remaja tanggung dalam aksi tersebut.
"Anak-anak SMP, katanya putus sekolah. Ada 2 yang diamankan, 1 perempuan dan 1 lagi laki-laki," ujar petugas piket Polsek Metro Pulogadung, Bripka Amril, saat dikonfirmasi, Minggu (31/8/2014). Dengan begitu apakah Indonesia akan siap mendapatkan bonus demografi jika praktek-praktek tersebut tetap berlanjut. Kualitas sarana dan prasarana juga harus ditingkatkan lagi, di Nunukan, Ratusan siswa SMAN 1 Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terpaksa belajar di lantai karena hingga kini belum memiliki meja dan kursi kelas.
"Memang siswa kami harus belajar di lantai karena belum punya meja dan kursi," aku Husin Manu, Kepala SMA Negeri 1 Nunukan Selatan di Nunukan, Sabtu.
Husin Manu mengatakan, proses belajar mengajar (PBM) di sekolah binaannya terganggu karena siswa siswi duduk di lantai saat menerima pelajaran dari guru.
Ia menambahkan, PBM dengan duduk di lantai sejak memasuki tahun ajaran baru (2014-2015) meskipun telah mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah setempat. Peremajaan gedung-gedung sekolah juga harus ditingkatkan lagi agar kondisi belajar yang nyaman terciptakan dan jangan sampai nyawa anak-anak bangsa melayang di bangku sekolah, di bogor jawa barat SDN 05 cilaku yang belum mendapatkan dana rehabilitasi sejak 1985 membuat tampak tak nyaman bila dipandang karena kondisi tembok yang kusam, kaca jendela yang bolong, atap yang sering bocor bila hujan melanda dan kusen-kusennya yang keropos sehingga membuat suasana anak-anak yang belajar menjadi was-was atau peristiwa ambruknya SDN Kalicupak Lor kecamatan Kalibagor di Banyumas terulang kembali. 

Tata Pemerintahan Yang Baik

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mempunyai 8 kategori yaitu, partisipasi aktif, tegaknya hukum, transparansi, responsif, berorientasi musyawarah mufakat, keadilan dan perlakuan yang sama, efektif dan ekonomis, dapat dipertanggungjawabkan. Sampai sekarang kinerja pemerintah layak mendapat acungan jempol terutama di bidang penegakan hukum yang tidak pandang bulu serta transparansi hasil kerja dan anggaran. Kita sebagai masyarakat patut memberikan pujian kepada dua lembaga hukum yang bertanggung jawab atas terciptanya kondisi yang seperti ini yaitu POLRI dan KPK. Contoh dari hasil kinerja tersebut adalah yang terbaru di tilangnya mobil mewah Lamborghini B 1285 SHP warna hijau milik Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana yang tidak memiliki surat sesuai hukum regulasi dan masih banyak lagi kasus korupsi yang terungkap. Dengan aturan yang ketat dan tetap lugas seperti ini mobilisasi bonus demografi akan mudah untuk diwujudkan.

Pendapatan Perkapita 

Pendaptan perkapita adalah besarnya pendaptan rata-rata penduduk disuatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB perkapita."Rata-rata Penadapatan perkapita rakyat Indonesia pada tahun 2004 sebesar US$ 1.161. sembilan thun kemudian atau di akhir 2013 meningkat hingga US$ 3.475," ungkap SBY sat menyampaikan pidato kenegaraan RUU APBN 2015 di jakarta, jumat (15/8/2014). 

Dalam kurun  waktu yang sama angka pengangguran terbuka di Indonesia juga tercatat menurun setengahnya. Pada tahun 2005, angka pengangguran masih sebesar 11,2 persen.

"dengan kerja keras dan komitmen yang kuat dari pemerintah, angka tersebut berhasil diturunkan menjadi 5,7 persen pada pebruari 2014." Tandasnya (SBY).

Meskipun angka pendapatan perkapita mengalami kenaikan dan angka pengangguran mengalami penurunan pemerintah tidak boleh berbangga dahulu karena potensi pengangguran bisa bertambah jika tidak dibarengi oleh pembukaan lapangan-lapangan kerja baru.bonus demografi yang dimana banyak usia produktif juga tidak akan bisa memaksimalkan mobilisasi penduduk jika pada masyarakat usia ini tidak terserap sepenuhnya oleh lapangan kerja yang sedikit, bahkan akan menjadi beban demografi.

Dari catatan di atas dapat disimpulkan bahwa jika aspek-aspek dari GNH dapat terpenuhi ditambah satu aspek GDP yaitu peningkatan pendapatan perkapita maka bukan tidak mungkin lagi bahwa Indonesia akan menjadi negara adi-daya yang baru jika tantangan dan mobilisasi bonus demografi dapat terwujudkan. Karena faktor ketahanan ekonomi dan kebahagiaan sudah didapat oleh masyarakat Indonesia saat bonus demografi itu berlangsung.