Menurut laporan awal, operasi senyap di Mandailing Natal ini memiliki kejanggalan. Salah satunya adalah laporan bahwa dari enam orang yang diamankan. Hanya lima yang ditetapkan sebagai tersangka (Kompas.com, 2025; Antara News, 2025; Kompas.com, 2025).
Klaim yang beredar dalam diskusi awal menyebut bahwa satu orang yang tidak diumumkan adalah seorang perwira menengah polisi. Namun informasi spesifik mengenai ini tidak dapat dikonfirmasi dari sumber resmi. Dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Figur Topan Ginting sendiri merupakan studi kasus. Tentang bagaimana patronase politik dapat melambungkan karir seseorang. Kedekatannya dengan Bobby terjalin erat sejak Pilkada Medan 2020.
Di mana Topan, saat itu menjabat sebagai Camat Medan Tuntungan, berperan vital dalam tim kampanye (Kompas.id, 2025).
Kesuksesannya diganjar promosi kilat. Hanya empat hari setelah Bobby dilantik sebagai gubernur, Topan langsung diangkat menjadi Kadis PUPR Sumut (Tempo.co, 2025), sebuah langkah yang menggarisbawahi betapa istimewanya posisinya.
Penguasaan Birokrasi dan Proyek Bermasalah
Pengaruh Bobby tak berhenti pada satu orang. Ia secara sistematis menempatkan sejumlah pejabat dari Pemko Medan. Pada posisi-posisi strategis di pemerintah provinsi untuk mengamankan kendalinya.
Nama-nama seperti Alexander Sinulingga, Sutan Tolang Lubis, dan Sulaiman Harahap turut dibawa untuk menguasai pos-pos krusial seperti Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) (Hastara.id, 2025; Tempo.co, 2025; Jurnalx.co.id, 2025).
Penempatan ini dikritik karena mengabaikan merit system. Serta membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan menempatkan loyalitas di atas kompetensi (Hastara.id, 2025; Waspada.co.id, 2025).
Warisan kepemimpinan Bobby juga diwarnai oleh serangkaian proyek jumbo yang sarat masalah.
- Revitalisasi Lapangan MerdekaÂ
Proyek dengan anggaran fantastis lebih dari Rp 600 miliar (Antikorupsi.org, 2025; Mitramabes.com, 2023) ini jadi contoh paling mencolok.Â
Proyek ini bahkan dapat dukungan dana hibah. Sebesar Rp 100 miliar dari Pemprov Sumut di masa Gubernur Edy Rahmayadi (JPNN, 2022; Republika, 2021).Â
Namun, pelaksanaannya dikritik tajam. Oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan FITRA. Karena masalah transparansi dan rekam jejak kontraktor yang meragukan (Antikorupsi.org, 2025; Antikorupsi.org, 2025).
- Proyek Lampu PocongÂ
Proyek lanskap lampu hias senilai Rp 25,7 miliar ini. Secara terbuka diakui sebagai proyek gagal total oleh Bobby sendiri (Detik.com, 2023; Kompas.com, 2023).Â
Ia bahkan minta kontraktor untuk mengembalikan dana senilai Rp 21 miliar. Karena hasilnya tak sesuai spesifikasi (Detik.com, 2023; BPK Sumut, 2023).Â
Kasus ini sempat viral. Dan memicu permintaan maaf publik dari Bobby atas kegagalan tersebut (Detik.com, 2024).
Jejak Politik dan Bayang-Bayang Dinasti
