Dinamika Perubahan dan Tantangan Kurikulum di Indonesia

Kurikulum merupakan inti dari sistem pendidikan, karena dari kurikulumlah arah, tujuan, dan metode pendidikan ditentukan. Di Indonesia, perjalanan kurikulum sangat dinamis, mencerminkan perubahan politik, sosial, dan kebijakan pemerintah dari masa ke masa. Setiap perubahan kurikulum hadir dengan semangat baru, namun juga membawa tantangan tersendiri yang tak jarang menyulitkan pelaksanaannya di lapangan. Kurikulum idealnya disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan peserta didik, tetapi dalam praktiknya sering kali tidak lepas dari kepentingan birokrasi dan pergantian kekuasaan. Kurikulum pertama yang berlaku di Indonesia adalah Kurikulum 1947, yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Kurikulum ini lebih menekankan pada hafalan dan penguasaan materi, bukan pada pengembangan karakter atau keterampilan hidup. Seiring berjalannya waktu, kurikulum mengalami pembaruan menjadi Kurikulum 1952, 1964, dan 1968. Namun, kurikulum-kurikulum ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh karena lebih banyak menekankan pada penguasaan isi materi dibanding pengembangan kompetensi peserta didik.

Perubahan mulai terasa signifikan ketika Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984 diperkenalkan. Kurikulum ini mulai memasukkan pendekatan tujuan dan proses dalam pembelajaran, dan memberikan peran lebih besar pada guru dalam perencanaan pengajaran. Meskipun demikian, penerapannya di lapangan masih terkendala oleh minimnya pelatihan guru serta fasilitas belajar yang belum memadai. Kurikulum ini masih bersifat sentralistik, dengan guru sebagai pusat pembelajaran, dan siswa berperan pasif dalam menerima materi. Memasuki era reformasi, muncullah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Kedua kurikulum ini mengusung semangat desentralisasi dan memberi keleluasaan bagi sekolah untuk merancang kurikulum sesuai dengan kondisi lokal. Sayangnya, banyak guru belum siap dengan perubahan ini, baik secara konseptual maupun praktik. Kurangnya pelatihan dan pendampingan menyebabkan pelaksanaan kurikulum tidak berjalan maksimal dan seringkali hanya formalitas.

Kemudian, Kurikulum 2013 diperkenalkan dengan pendekatan ilmiah, pembelajaran tematik, dan penekanan pada penguatan karakter. Kurikulum ini bertujuan menyesuaikan pendidikan Indonesia dengan tantangan global abad ke-21. Namun, pada kenyataannya, kompleksitas administrasi, kurangnya pendampingan, serta kesenjangan kualitas guru antarwilayah membuat kurikulum ini sulit diterapkan secara merata. Terbaru, Kurikulum Merdeka diluncurkan dengan semangat fleksibilitas, diferensiasi, dan pembelajaran berbasis projek. Walau terlihat lebih progresif, pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan lama: disparitas pendidikan, keterbatasan sumber daya, dan ketidaksiapan sebagian besar tenaga pendidik. Dengan melihat dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia masih sering berfokus pada kebijakan struktural, bukan pada kesiapan di tingkat praktis. Perubahan yang terlalu cepat tanpa evaluasi mendalam, serta kurangnya pelatihan yang merata, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kurikulum yang ideal seharusnya tidak hanya responsif terhadap perubahan zaman, tetapi juga membumi pada kondisi nyata pendidikan Indonesia. Maka dari itu, diperlukan kesinambungan kebijakan, dukungan infrastruktur, dan pelibatan aktif para guru agar kurikulum benar-benar menjadi alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar dokumen administratif yang berubah-ubah tanpa arah yang jelas.