Akhirnya, untuk mencari solusi menyeluruh, dibutuhkan dialog nasional yang inklusif dan netral. Dialog ini harus melibatkan berbagai elemen pemerintah, tokoh adat, agama, akademisi, hingga masyarakat sipil guna membangun masa depan Papua yang adil, damai, dan berkelanjutan.
                                                                 Â
Kesimpulan Hasil Wawancara: Konflik dan Infrastruktur di Papua
Dalam wawancara ini, narasumber Muhammad Alidaitullah, mahasiswa PAI angkatan 2024, menyampaikan pandangannya mengenai tantangan dan solusi terkait konflik serta pembangunan di Papua.
1. Tantangan Penegakan Hukum Positif
Tantangan terbesar dalam menegakkan hukum negara (hukum positif) di Papua adalah minimnya sosialisasi hukum oleh pemerintah, sehingga masyarakat Papua lebih mengandalkan hukum adat yang telah lama mereka kenal dan terapkan. Akibatnya, terjadi resistensi terhadap hukum negara yang belum dianggap relevan dengan kehidupan mereka.
2. Strategi Memperbaiki Iklim Ekonomi Politik
Narasumber menilai bahwa strategi paling efektif adalah dengan sosialisasi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di Papua. Pemerintah perlu menjalin ikatan politik yang sehat dengan Orang Asli Papua (OAP), menghindari kekerasan, dan memberikan pendampingan nyata agar OAP mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri.
3. Langkah Membangun Kepercayaan Negara OAP
Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat OAP harus dimulai dari komunikasi yang terbuka dan intensif. Pemerintah juga perlu menunjukkan keberpihakan melalui tindakan konkret, seperti pendampingan dan keterlibatan OAP dalam proses pembangunan. Hal ini diharapkan mampu menghilangkan miskomunikasi dan menciptakan hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat Papua.
Demikian hasil wawancara saya dengan narasumber saya apabila ada yang salah atau kurang valid terkait informasi yang di jelaskan sesuai dengan hasil mengutip dari artikel orang kurang lebih nya mohon maaf. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Article Analysis: "Papua and the Neglect of the Conflict-Development Nexus" by Vidhyandika D. Perkasa
This article highlights a crucial issue concerning the strong interconnection (nexus) between conflict and development in Papua, particularly through a case study in Jayawijaya Regency. The author argues that development cannot be separated from the longstanding conflicts in Papua, and that these conflicts stem from deep-rooted structural inequality, especially as experienced by Indigenous Papuans (OAP).
1. Conflict as a Result of Inequality and Neglect
The author emphasizes that the conflict in Papua is not merely an economic grievance but a response to historical and structural injustice experienced by OAP. The inequality is not just due to poor development policy targeting, but stems from a destructive political economy in which political power has often been used to seize the economic and social rights of Indigenous communities.
