Kebohongan Pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo  

 Dalam sepekan terakhir, publik kembali dihebohkan dengan kabar dari gedung Parlemen. Kabar heboh tersebut muncul saat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengagendakan rapat komisi yang juga dihadiri oleh Jaksa Agung HM Prasetyo. Sesuai schedule, rapat komisi III tersebut akan membahas masalah kasus Freeport “Papa Minta Saham”.

Akan tetapi, dalam rapat tersebut sontak menghebohkan publik, karena saat HM Prasetyo dicecar dengan pertanyaan masalah “Papa Minta Saham”, justru memberikan jawaban yang tidak memuskan para anggota Komisi III, karena pimpinan Jaksa Agung tersebut bukan menjawab pertanyaan para anggota Komisi III, akan tetapi malah curhat tentang masalah SMS, dengan mengaku ia mendapat ancaman dari pesan singkat tersebut.

Namun, dibalik kabar heboh di atas, ada pernyataan inkonsistensi, bahkan kebohongan yang dilontarkan oleh HM Prasetyo selaku Jaksa Agung. Dimana, dengan bangga dan membusungkan dada di depan para anggota DPR komisi III, menyatakan bahwa dalam menangani kasus tersebut, ia tidak ada sama sekali unsur politis dan mengaku bahwa dia bukan lagi anggota Partai. http://www.merdeka.com/peristiwa/jaksa-agung-saya-bukan-politikus-saya-penegak-hukum.html  

Mendengar pernyataan prasetyo di atas. penulis merasa tersentak dengan mengelus dada. Pernyataan Prasetyo sangatlah jauh dari kebenaran. Pasalnya, diketahui pada hari Jum’at 15 Januari 2016 kemarin, Partai yang dikomandani oleh Surya Paloh (NASDEM) mengadakan acara Konsolidasi kader partainya di seluruh Indonesia, bertempat di Bali yang berlangsung selama dua hari. http://news.detik.com/berita/3119977/ini-hasil-rapat-konsolidasi-nasdem-di-bali  

Acara tersebut juga dihadiri oleh Prasetyo. Diketahui dari foto yang tersebar di jejaring sosial, Prasetyo sedang duduk santai bersama kader NASDEM lainnya dengan senyuman yang terpancar di wajahnya.

Ini jelas-jelas kebohongan besar yang dilakukan oleh Prasetyo terhadap publik. Maka wajar, bila dilihat dari penanganan kasus yang ia tangani selalu ia politisasi. Kepentingan kelompoknya selalu ia utamakan daripada kepentingan rakyat. Terbutkti saat ia menangani kasus Korupsi dana Bansos SUMUT yang juga menyeret Sekjend NASDEM Patrice Rio Capella serta Ketua dewan Mahkamah Partai NASDEM OC Kaligis. Prasetyo enggan mengurusnya, yang akhirnya KPKlah yang menangani kasus tersebut.

Melihat kebohongan pernyataan Prasetyo di atas, penulis sangat berharap kepada Presiden Joko Widodo yang mempuinyai hak otoritas tertinggi dalam kepemerintahan Republik Indonesia saat ini, agar Prasetyo dipecat dari jabatannya sebagai Jaksa Agung. Karena, sangat tidak pantas, bila Jaksa Agung diduduki oleh seseorang yang terbukti aktif di salah satu partai. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada penangan berbagai kasus yang ia tangani.