Relaksasi Kredit, Bagaimana Opini Masyarakat?

Namun bagaimana dengan debitur yang berpenghasilan tetap? Di tengah sulitnya perekonomian di kala pandemi ini, debitur yang memiliki penghasilan tetap masih diharuskan untuk membayar kredit sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentu saja mereka merasa tidak adil bukan? Meskipun persyaratan untuk mendapatkan relaksasi kredit tersebut harus melewati proses yang tidak sebentar, namun disinilah muncul sisi kontra dalam skenario ini.

Perlu diingat lagi tujuan awal diberikannya relaksasi kredit ini, yaitu untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, debitur dengan penghasilan tetap dinilai masih mampu untuk melakukan kegiatan perekonomian dengan atau tanpa adanya relaksasi kredit. Berbeda dengan debitur dengan penghasilan yang tidak tetap. 

Jika mereka tidak memiliki ruang likuiditas yang cukup, maka mereka cenderung akan mengurangi kegiatan perekonomian mereka, yang mana bisa menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap stabilitas sektor keuangan.

Namun, kebijakan ini tidak serta merta dapat dinikmati oleh debitur. Meskipun mereka berhak untuk menerima relaksasi kredit ini, bukan berarti mereka langsung bisa mendapatkannya dengan mudah. Mereka masih harus mengajukan permohonan relaksasi kredit kepada bank/leasing terlebih dahulu. 

Setelah itu, barulah dilakukan proses assesment oleh pihak bank/leasing yang bersangkutan untuk menentukan apakah debitur yang mengajukan permohonan masuk dalam kriteria penerima relaksasi kredit atau tidak. Selain itu pihak bank/leasing  juga mempertimbangkan penghasilan debitur yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk juga mempertimbangkan kemampuan bayar si debitur untuk menentukan jangka waktu relaksasi kreditnya.

Meskipun nantinya harus melewati beberapa proses untuk mengajukan permohonan, sangat besar harapan bahwa dengan adanya kebijakan ini pihak bank dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Karena tanpa adanya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, maka tidak akan bisa efektif juga penerapan kebijakan ini. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong pihak perbankan untuk senantiasa membantu debiturnya yang mengalami kesulitan dalam mengurus proses pengajuan permohonan relaksasi kredit yang telah ditetapkan.

Sehingga bisa disimpulkan, bahwa sebenarnya pemerintah telah mempertimbangkan dengan baik setiap kebijakan yang akan dikeluarkannya. Meskipun terkesan berat sebelah, namun adanya perbedaan seperti itu dilakukan agar terjadi keseimbangan antara satu sama lain. Pemerintah telah berupaya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dirasa mampu dan efektif untuk tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. 

Adanya pro kontra yang terjadi di tengah masyarakat merupakan suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, keberhasilan dari kebijakan ini tidak bisa dinilai dari satu sisi saja. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat juga turut menyumbang poin dalam mencapai keberhasilan.