Berkaca dari hal itu, maka pilihan PPKM adalah pilihan yang paling bijak bagi pemerintah. Sebab PPKM tetap masih memberikan cekah bagi masyarakat untuk tetap dapat mencari nafkah. Sehingga tercapai win-win solution antara kedua belah pihak.
Pertimbangan yang lain adalah keuangan negara. Lockdown identic dengan beban negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat seluruh negeri. Hal ini jelas tidak mungkin. Keuangan pemerintah sudah terkuras begitu banyak dalam penanganan pandemic ini. Mulai dari biaya perawatan pasien, insentif nakes, pembelian obat dan vaksin, dan berbagai bantuan sosial.
PPKM dengan kata lain pemerintah ingin berbagi dalam menanggung beban masyarakat. Bantuan sosial dari pemerintah, jelas tidak akan mungkin mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tapi dengan PPKM, masyarakat masih punya peluang untuk mencari nafkah.
Namun ternyata semua itu tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Berbagai aksi penolakan menunjukkan bahwa rakyat tidak menghendaki hal itu. sehingga tidak heran jika sebagian pengamat mengkhawatirkan PPKM justru menjadikan pemerintah dan rakyat saling berhadapan. Upaya pemerintah yang bertujuan menghentikan laju penyebaran Covid-19, justru ditanggapi sebagai aksi menyengsarakan rakyat.
Hal inilah yang sangat mengkhawatirkan. Pelaksanaan PPKM harus diakui pasti bersinggungan dengan aspek ekonomi. Namun di lapangan tetap harus ada standar prioritas. Menjalankan keduanya secara bersamaan, jelas tidak mungkin. Mengedepankan perekonomian, pasti akan melahirkan ribuan kritik dari para epidemiolog.
Pilihan sulit inilah yang dihadapi oleh pemerintah di negara mana pun. Mengedepankan perkembangan ekonomi, akan berdampak pada makin menggilanya penyebaran Covid-19, dan ujung-ujungnya rakyatlah yang menjadi korban. Di sisi lain, focus pada upaya penghentian pandemic tanpa memperdulikan aspek ekonomi, akan menghancurkan perekonomian negara. Dan lagi-lagi, rakyatlah yang menjadi korban. Sebuah pilihan yang sulit, memang.
Lembah Tidar, 21 Juli 2021
