Sutan Syahrir, si Bung yang Tersisih (2)

Hal-hal semacam inilah yang memancing sikap jengkel dari Syahiri. Pendapat Soekarno dengan mengatakan "bekerja sama": dengan pemerintah colonial Jepang, dianggap sebagai langkah yang lembek. Tak ubahnya mengemis untuk mendapatkan kemerdekaan.

Setelah melalui berbagai drama, akhirnya proklamasi kemerdekaan pun terlaksana. Ada kompromi politik antara para pemuda dengan Soekarno-Hatta, atas mediasi Achmad Soebarjo. 

Dan sampai di sini semua baik-baik saja. Sutan Syahrir dan Soekarno-Hatta tetap berdiri di sisi masing-masing. Dengan cara berjuang bagi negara mud aini dengan cara masing-masing.

Kiprah Sutan Syahrir muncul lagi saat dengan kemampuan diplomasinya, mampu melengserkan Mr. Kasman Singodimejo sebagai ketua KNIP, yang dianggap tidak mampu. Sehingga pada tanggal 16 Oktober 1945, lahirlah BP KNIP dengan Sutan Syahrir sendiri sebagai ketuanya. Sebuah langkah yang luar biasa strategis.

Melalui BP KNIP ini, Sutan Syahrir melakukan serangkaian langkah strategis. Salah satu di antaranya adalah berhasil meyakinkan Presiden Soekarno agar mengubah pertanggungjawaban para Menteri pada BP KNIP. Selain itu diusulkan pula anjuran untuk pembentukan partai-partai politik.

Konsekuensi dari perubahan ini adalah lahirnya jabatan Perdana Menteri, walaupun secara resmi jabatan ini baru diatur nanti pada UUDS 1950. Dan sebelum muncul aturan itu, Perdana Menteri bertanggung jawab pada BP KNIP. 

Jabatan ini dipilih oleh presiden. Dengan berbagai lobby yang terjadi, Sutan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri mulai 14 November 1945 -- 3 Juli 1947.

Posisi inilah yang kemudian membuat Sutan Syahrir semakin berkibar. Kemampuannya berdiplomasi, membuat dirinya banyak terlibat dalam kegiatan internasional. 

Termasuk di antaranya mewakili Indonesia dalam siding PBB. Dengan Agus Salim, dia berhasil meyakinkan PBB untuk terlibat dalam konflik RI -- Belanda yang terus terjadi pasca proklamasi kemerdekaan.

Salah satu langkah besar Sutan Syahrir adalah menyetujui isi perjanjian Linggajati pada November 1946. Seperti yang telah diketahui, isi perjanjian sangat tidak memuaskan bagi pemerintah Indonesia. 

Pengakuan secara de facto atas Jawa, Sumatra, dan Madura bukanlah harapan Indonesia. Pengakuan seluruh wilayah yang diharapkan.