3. BOKB yang lebih mengarah ke Kampung KB
Ada lebih dari 15 kali pertemuan di Kampung KB dalam satu tahun anggaran yang didukung oleh dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Sedangkan di luar desa Kampung KB justru tidak ada. Jelas ini tidak menarik. Bahkan di Kampung KB sendiri ada juga keluhan dengan pertemuan itu yaitu karena pesertanya itu-itu terus dan dengan materi yang tidak terencana dengan baik.
4. Dana desa yang sulit diakses
Sebenarnya dana desa dalam bentuk APBDes sekarang sudah sangat besar rata-rata diatas 1 miliar tiap desa. Seharusnya dana desa bisa untuk mendukung kegiatan penyuluhan kelompok, karena untuk kepentingan warga desa yang bersangkutan.Â
Akan tetapi faktanya, usulan dari Penyuluh KB untuk paket penyuluhan sebesar 10 juta saja, tidak bisa dipenuhi, padahal jumlah itu tidak sampai 1% dari APBDes. Penyebabnya yang paling menonjpl adalah karena ego sektoral dari pihak desa, dimana pemdes berada dibawah Kementerian Desa, dan diluar itu adalah instansi lain.
Itu kira-kira beberapa penyebab sehingga penyuluhan kelompok tidak bisa terlaksana sebagaimana diharapkan di lini lapangan. Walaupun demikian diakui ini hanyalah sebuah opini dimana terbuka peluang untuk didiskusikan, karena bisa jadi ada rekan Penyuluh KB yang lain yang juga punya pendapat berbeda atau justru bertolak belakang.
Kemudian kalau mengacu pada kendala yang dikemukakan diatas, maka untuk bisa terlaksananya kegiatan penyuluhan dengan baik di lapangan, maka dibutuhkan dukungan pendanaan yang khusus untuk itu. Dalam hal ini perlu dukungan kebijakan sehingga ada anggaran untuk jajan dan transport dalam pelaksanaan penyuluhan kelompok di lini lapangan.
Untuk memulai kebijakan itu maka terlebih dahulu harus dibuatkan sebuah kajian semacam Kerangka Acuan ataupun Term of Reference dari pelaksanaan penyuluhan kelompok.
Dalam hal ini sebagai referensi dalam pembuatan Kerangka Acuan itu maka berikut beberapa masukan yang mungkin bisa ditindaklanjuti;
Biaya dan banyaknya kegiatan penyuluhan kelompok di desa
Biaya pelaksanaan kegiatan pertemuan tentu saja sudah ada standarnya, dimana untuk tingkat pusat dihitung; jajan 17 ribu, makan 41 ribu dan transport 152 ribu. Sedang di tingkat daerah berbeda-beda, dimana untuk kabupaten Lombok Timur misalnya; jajan 10 ribu, makan 25 ribu dan transport 25 ribu potong pajak.
