[caption id="attachment_362834" align="aligncenter" width="630" caption="Sumber: solopos.com"][/caption]
Pasca sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, hari-hari terakhir SBY disibukkan dengan kecaman dari berbagai kalangan masyarakat. alih-alih bermain taktik dalam arena sidang paripurna dengan aksi walk out kini partai demokrat dan SBY menerima kecaman dari masyarakat.
Arena sidang paripurna yang riuh dan berjalan alot saat proses pengesahan RUU Pilkada nampaknya hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat kendati RUU tersebut telah diketok palu dengan hasil RUU Pilkada diterima dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung.
Awalnya sidang berlangsung dengan alot dan penuh dinamika, dua opsi, menolak RUU Pilkada, dan menolak RUU Pilkada berkembang menjadi tiga opsi, yakni menolak RUU PIlkada dengan 10 (sepuluh) poin persyaratan. Sebagaimana kita ketahui sidang molor hingga larut malam untuk pencapaian lobi-lobi politik beberapa fraksi, namun akhirnya tidak dicapai kesepakatan, kendati dipertengahan sidang partai PKB, PDI, dan Hanura menunjukkan sinyalemen menyetujui opsi yang disampaikan oleh Partai Demokrat.
Lagi-lagi terjadi kegaduhan politik, hingga partai demokrat mengambil keputusan walk out. Tentunya hal ini disayangkan oleh fraksi-fraksi yang menolak RUU PIlkada, namun apa boleh dikata, situasi dalam sidang yang penuh dengan manuver, kita semua tidak tahu apa motivasi dibalik walk out tersebut. banyak kalangan menyebut, bahwa skenario walk out tersebut memang telah dirancang sejak awal sidang, dan memang bertujuan untuk melakukan bargaining position.
Partai besutan SBY ini memang memegang peran kunci, ada dan tiadanya partai demokrat dalam arena sidang sangat menentukan kemenangan pihak-pihak yang berseberangan dalam pengambilan keputusan RUU Pilkada tersebut. Walhasil, dalam voting penentuan untuk RUU Pilkada pasca fraksi Demokrat walk out konstelasi politik berubah drastis, dan akhirnya RUU PIlkada di sahkan dengan opsi Pilkada tidak langsung.
Presiden SBY yang notabene juga merupakan ketua umum partai demokrat mengaku kaget dengan aksi walk out anggotanya. Saat ditengah-tengah keberadaanya di Washington, Amerika Serikat. Segera saja mengelar konfrensi pers untuk menyikapi hasil sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada. Lewat konfrensi pers tersebut SBY menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan atas persetujuan RUU dan aksi walk out anggotanya dalam sidang paripurna tersebut. akibat dari ketidak nyamananya tersebut SBY pun berencana untuk mengajakan judicial review atas RUU tersebut.
Menanggapi dualisme sikap antara ketum PD dan fraksi partai demokrat tersebut, tidak sedikit kalangan yang menganggap bahwa SBY sedang melakoni drama kepura-puraan. Secara politik kekecewaan SBY yang disampaikan, sejatinya tidak beralasan. Jika kita menilik mekanisme keputusan yang diambil oleh PD, sangat kecil kemungkinan akan terjadi penghianatan atas keputusan Ketua Umum. Namun sebaliknya, “titah” SBY lah yang selalu menjadi garis penentu sikap politik partai demokrat saat ini.
RUU Pilkada yang dianggap menghianati semangat demokrasi tersebut, sampai saat masih menuai kecaman dari masyarakat. atas sikap ini SBY seakan berada pada tengah-tengah pusaran opini publik. Tentunya sebagai Presiden yang dilahirkan dari proses pemilihan langsung itu, SBY membawa beban politik yang berat ketika berada ditengah-tengah penghujung purna tugasnya. SBY dianggap telah menorehkan nokta hitam demokrasi yang akan memperburuk citranya.
Sikap politik fraksi partai demokrat yang memilih jalan walk out tersebut sejatinya adalah modus mencari aman yang selama ini dimainkan oleh partai tersebut. ketidak tegasan jalan yang diambil yang sediannya untuk penyelamatan citra partai dihadapan publik justru dinilai sebagai sikap cuci tangan atas tangung jawab demokrasi yang harus diambil PD.
Sikap politik yang diambil partai demokrat terhadap RUU Pilkada tersebut nyatanya membawa dampak buruk bagi citranya. Tidak berselang lama dari kepulangan SBY dari lawatannya, SBY di bully masyarakat dalam twitter dengan hastag #SameonYouSBY, tidak membutuhkan waktu yang lama langsung menjadi trending topic dunia. Tindakan bully tersebut telah jelas menjadi barometer tingkat partisipasi dan perhatian masyarakat terhadap kelangsungan demokrasi. Presiden SBY harusnya faham apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, bahwa jalan demokrasi yang dipilih saat ini sudah menemukan porosnya. Jika situasi tersebut dikembalikan mekanisme nya kepada DPRD terhadap pemilihan kepala daerah, sesungguhnya telah memasung kebebasan dan hak konstitusional warga negara Indonesia untuk menentukan pemimpinnya.
Dimasa-masa akhir jabatan seharusnya sebagai negarawan SBY tidak melakukan blunder politik yang justru akan merugikan reputasinya sendiri, lebih jauh reputasi partai demokrat akan semakin tergerus dengan sikap konyol politik yang mereka ambil. Saat ini masyarakat membutuhkan kejelasan sikap politik, sudah tidak laku lagi bermain pragmatis politik disaat-saat penentuan nasib bangsa.
Apa Alasan Fraksi Partai Demokrat Walk Out?
Jika dianalisa secara mendalam sikap walk out demokrat ini sejatinya dilatar belakangi oleh sebuah motivasi politik yang teramat penting bagi Partai Demokrat. Kepentingan jangka pendek yang ingin dicapai oleh Partai Demokrat adalah sebuah tawaran politik kepada partai yang akan menjadi penguasa lima tahun kedepan. Sudah barang tentu agenda yang diusung dari bilik tersembunyi adalah pengamanan kebijakan Pemerintah SBY saat ini untuk bisa tetap dijalankan oleh Pemerintah mendatang. Ketika lobi politik tersebut tidak menemui jalannya, maka sudah jelas sikap politik walk out lah yang akan diambil. Situasi politik fraksi demokrat sejatinya hanya memberikan tawaran itu hanya kepada partai penguasa mendatang.
Nyatanya situasi ini sejatinya tidak hanya terbaca pada proses sidang ini saja, bahkan jauh sebelum itu, bargaining position partai demokrat terhadap partai pemenang Pilpres juga telah dilancarkan. Pengamanan kebijakan pemerintah ini terbukti dengan sikap partai demokrat menjelang pilpres yang lalu. Partai demokrat mempraktekkan permainan politik cantik dengan bermain di dua kaki sekaligus. Disatu sisi kader-kader demokrat melakukan eksodus besar-besar ke KMP (koalisi merah putih), pada sisi lain PD pun menyisipkan beberapa anggotanya ke koalisi Jokowi JK.
Partai demokrat yang saat ini menjadi partai penguasa, memang memiliki PR (pekerjaan rumah) yang teramat berat. Dimana mereka tidak mampu melakukan regenerasi kepemimpinan SBY pada kekuasaan lima tahun mendatang. ditambah lagi, pemenang Pilpres saat ini adalah PDIP yang notabene merupakan partai oposisi selama pemerintahan SBY. Dengan demikian, tugas berat yang diemban partai maupun SBY sendiri untuk memastikan kebijakan yang diambil yang masih akan dibawa oleh penguasa mendatang akan terus dilaksanakan. Hal inilah yang menjadikan, baik SBY maupun partai demokrat gelap mata, dan menabrak norma-norma demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bangsa.
