Agaknya PBB ikut berdebar-debar selama beberapa  hari ini, terutama setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik.
Beberapa panggilan masuk membuat jantung berdegup, siapa tahu istana memanggil. Toh tetap nihil hingga pelantikan kabinet. Ketika para menteri sempat 'dijemur' oleh Jokowi di tangga istana.
Barangkali posisi nomor 2 di kementerian. Masih suwung juga.
Dari 12 wakil menteri, Partai Bulan Bintang yang didirikan Yusril itu senasib dengan Hanura dan PKPI. Sama-sama belum memperoleh jatah.
Merasa ada yang ganjil, Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor mengajukan teori untuk menenangkan publik yang seolah-olah gelisah. Alih-alih keresahannya sendiri.
Kabar yang ia dengar kemungkinannya ada posisi yang sedang dipersiapkan buat Yusril Ihza mahendra, sang ketum. Pos itu bernama badan regulasi nasional atau Pusat Legislasi Nasional, Puslegnas.
Dari pilihan katanya Ferry  tampak masih ragu, jangan-jangan Jokowi sudah lupa perjuangan PBB dalam pilpres kemarin.
Afriansyah Ferry Noor (detik.com, 25/10/2019):
"Pak Jokowi juga tahu PBB masuk ke dalam lingkaran itu bukan sekadar masuk, tapi bekerja dan memenangkan Pak Jokowi. Beliau tahu betul bagaimana kerja kami."
Perihal Puslegnas, Jokowi sudah menyampaikan gagasan itu dalam debat pilpres awal tahun ini.
Dasar pemikirannya adalah kesimpangsiuran peraturan yang sangat ruwet dalam birokrasi kita.
Tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, juga ego sektoral antar kementerian.
Tidak heran jika tempo hari Mahfud MD menyatakan menko punya hak veto. Yang dimaksudkan menkopolhukam adalah kewenangan untuk memangkas peraturan menteri yang tidak selaras dengan narasi utama program dan visi misi presiden.
Hal ini tampak mendapat penekanan juga ketika Jokowi meminta para menteri untuk mematuhi koordinasi yang dilakukan menko masing-masing. Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden.
Soal hak veto Desmond Mahesa menanggapi bahwa kewenangan tersebut harus dibicarakan dengan DPR. Menurutnya presiden tidak bisa begitu saja memberikan hak veto kepada menteri koordinator tanpa berbicara dengan DPR.
Tampaknya Sekretaris Fraksi Gerindra itu lupa, yang sedang dibicarakan Mahfud semangatnya adalah urusan internal eksekutif. Wajar kalau presiden ingin para pembantunya kompak dan tertib.
Di luar keinginan Jokowi untuk menertibkan kerja kabinet, Setara Institute juga ikut mendorong Jokowi untuk membentuk Puslegnas.
Usulan tersebut didasarkan hasil penelitian yang menemukan adanya 32 perda diskriminatif dan intoleran di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat.
Jika Puslegnas dibentuk seperti apakah wujudnya?
Pakar hukum tata negara  Agus Riewanto mengatakan bahwa lembaga tersebut cukup diletakkan di bawah salah satu kementerian.Bisa di bawah Kemenkumham, Kemensesneg, atau Setkab.Â
SDM-nya selain melibatkan 3 kementerian tadi, perlu melibatkan Kemendagri yang memiliki tugas membina pemerintah daerah.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kemenkumham Prof. Benny Riyanto mengklaim bahwa saat ini proses penyusunan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah sudah berjalan dengan benar. Proses tersebut telah melalui kajian akademik melibatkan para ahli dan akademisi dari berbagai fakultas hukum di Indonesia.
Berkaitan dengan rencana pembentukan Puslegnas, Prof. Benny  lebih melihat pada kemungkinan peleburan dua institusi yang berada di dalam Kemenkumham sendiri. Yang pertama BPHN sebagai hulu  dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan sebagai hilir dari proses penyusunan RUU pemerintah.
Bagaimana akhir cerita realisasi Puslegnas tersebut, Jokowi belum memberikan isyarat. Perlu jeda sebentar setelah beberapa hari ini kelelahan men-casting dan melantik para pembantunya di kabinet.
Juga soal sosok yang akan memimpinnya, apakah sesuai harapan Sekjen PBB Ferry ataukah yang lain.
Semoga centang perenang perundang-undangan kita dapat segera dibenahi. Jangankan investor, kita sendiri jadi ragu-ragu untuk melangkah tanpa adanya kepastian hukum.***
Catatan:
*) Godot, nama diambil dari naskah drama karya Samuel Beckett, "Waiting for Godot" .
