Mohon tunggu...
Agung MSG
Agung MSG Mohon Tunggu... Wiraswasta - Selalu saja ada satu cara yang lebih baik, dan lebih baik lagi dengan berbagi

Hidup untuk mengasihi, menyayangi, berbagi, dan berkarya mulia. @agungmsg #haiedumain

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Kekayaan Pejabat Publik yang Mencurigakan: Apakah Ada yang Berhasil Lolos dari Pertanyaan Ini?

9 Maret 2023   06:41 Diperbarui: 9 Maret 2023   06:41 249
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Perlu dikembangkan sistem deteksi dini untuk mengawasi kekayaan pejabat publik dan mencegah potensi tindak pidana korupsi | Pixabay.com/Tumisu  

1. Apa yang menjadi dasar kekayaan Anda dan bagaimana Anda memperolehnya?
2. Apakah Anda pernah menerima uang atau hadiah dari pihak lain dalam rangka menjalankan tugas Anda sebagai pejabat?
3. Apakah Anda meminta atau menerima komisi atau fee dari proyek atau kontrak yang diberikan kepada pihak tertentu?
4. Apakah Anda pernah mengintervensi atau memengaruhi keputusan yang seharusnya dilakukan secara netral, seperti dalam pemberian kontrak, pengadaan barang atau jasa, penerbitan perizinan atau peraturan, atau dalam keputusan peradilan?
5. Apakah Anda memiliki atau terlibat dalam bisnis yang berkaitan dengan tugas Anda sebagai pejabat?
6. Apakah Anda memiliki harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya atau melebihi pendapatan resmi Anda?
7. Apakah Anda memanfaatkan fasilitas negara atau anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau keluarga Anda?
8. Apakah Anda memiliki hubungan atau koneksi dengan pihak tertentu yang terlibat dalam proyek atau kontrak yang diberikan kepada Anda sebagai pejabat?
9. Apakah Anda pernah menggunakan jabatan atau pengaruh Anda sebagai pejabat untuk mempromosikan atau memberikan keuntungan pada perusahaan atau individu tertentu?
10. Apakah Anda memaksa atau mengancam pihak lain agar memberikan hadiah, uang atau keuntungan lainnya kepada Anda sebagai syarat untuk memperoleh proyek atau kontrak tertentu?
11. Apakah Anda pernah mengubah keputusan atau hasil seleksi atau pengadaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu?
12. Apakah Anda melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat, seperti menghindari pajak, memanipulasi laporan keuangan, atau menyembunyikan kegiatan yang tidak sah?
13. Apakah Anda mempunyai transaksi keuangan yang mencurigakan, seperti transfer uang yang besar dan tidak wajar, atau mempunyai banyak rekening bank tanpa alasan yang jelas?
14. Apakah Anda memiliki harta atau aset yang tidak sejalan dengan penghasilan dan jabatan Anda, dan jika ada, bagaimana Anda memperolehnya?
15. Apakah Anda pernah memberikan atau menerima suap dalam bentuk apa pun, baik dalam bentuk uang atau hadiah lainnya, untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu?
16. Apakah Anda memiliki koneksi atau hubungan dengan pihak-pihak yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan Anda sebagai pejabat, dan jika ada, bagaimana Anda menangani potensi konflik kepentingan tersebut?
17. Apakah Anda pernah memanipulasi atau mengubah dokumen, data, atau informasi lainnya untuk menutupi pelanggaran atau tindakan tidak sah yang Anda lakukan sebagai pejabat?

Sejumlah pertanyaan diatas adalah pertanyaan penting dan kritis. Ini dimaksudkan agar dapat memunculkan pemikiran kritis dan pertimbangan etis terhadap tindakan pejabat publik yang mencurigakan. Juga sekaligus diharapkan dapat menghasilkan solusi atau rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi.

Pejabat yang bersangkutan dapat dianggap profesional apabila mampu menjawab pertanyaan dengan baik, benar, lengkap, dan sesuai fakta integritas.

Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu aparat penegak hukum untuk mendapatkan informasi dan bukti yang dibutuhkan. Apakah ada dan dapat dibuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran etik jabatan oleh pejabat. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus korupsi atau pelanggaran etik jabatan, dan membantu mengidentifikasi bukti yang diperlukan untuk mendukung dakwaan hukum

Namun, perlu diingat bahwa proses penyelidikan harus dilakukan secara profesional, adil, dan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan sipil semua pihak yang terlibat. Penting juga untuk diingat bahwa pejabat yang diduga korupsi atau melanggar etik jabatan memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara lainnya. Oleh karena itu, proses investigasi dan pengadilan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun