Langkah-langkah konkret yang bisa diambil antara lain, meningkatkan keamanan informasi dan transaksi keuangan yang terkait dengan pejabat publik, memperketat pengawasan terhadap para pejabat publik, serta menindak tegas jika ada indikasi penyimpangan atau tindakan korupsi yang terjadi.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap para pejabat publik. Masyarakat perlu diberikan informasi yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam hal pengawasan terhadap para pejabat publik. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengaduan dan whistleblower protection agar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika melaporkan tindakan korupsi atau penyimpangan yang terjadi di lingkungan pejabat publik.
Dalam situasi seperti ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Pemerintah harus membuka diri dan memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang aset dan transaksi keuangan para pejabat publik. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah dan cepat untuk memperoleh informasi ini, sehingga dapat memperkuat pengawasan mereka terhadap para pejabat publik.
Sistem Deteksi Dini : Lihat Saja Gejala Awalnya
Untuk mencegah tindakan korupsi, penting bagi kita untuk memperhatikan gejala awal yang patut dicurigai. Dalam perspektif manajemen risiko terhadap tata kelola organisasi publik yang baik dan benar, kita dapat melihat tanda-tanda awal dari tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini tindakan korupsi. Pertanyaan tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan pencegahan korupsi yang diinginkan.
Berikut adalah 17 gejala awal yang dapat mengarah adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik jabatan :
1. Adanya tindakan yang tidak wajar atau tidak adil dalam pengadaan barang dan jasa, seperti pengalokasian dana atau proyek kepada perusahaan atau individu tertentu tanpa melalui proses seleksi yang transparan.
2. Terjadi peningkatan drastis dalam kekayaan pejabat atau kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan penghasilan dan jabatan mereka.
3. Adanya tindakan pungutan liar atau permintaan uang dalam pengurusan administrasi publik seperti izin, perizinan, atau pelayanan publik lainnya.
4. Adanya kegiatan yang melanggar aturan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur atau properti publik.
5. Terdapat pemalsuan dokumen atau informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
6. Adanya penggunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
7. Terdapat kegiatan penggelapan anggaran negara atau kegiatan keuangan yang tidak sah.
8. Adanya pelanggaran dalam penegakan hukum atau kebijakan publik.
9. Terjadi penghindaran pajak, penggelapan aset, atau penipuan dalam laporan keuangan.
10. Adanya koneksi atau hubungan khusus dengan perusahaan atau individu tertentu yang mempengaruhi keputusan atau tindakan sebagai pejabat.
11. Terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan atau etik jabatan yang berlaku.
12. Adanya perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi kinerja yang dicapai.
13. Terdapat penyimpangan atau manipulasi data dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi publik.
14. Adanya tindakan yang merugikan kepentingan publik atau lingkungan hidup.
15. Terdapat kegiatan yang melanggar hak asasi manusia atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
16. Adanya perbedaan yang signifikan dalam kualitas dan kuantitas output atau produk yang dihasilkan.
17. Terdapat tindakan yang melanggar peraturan dan etik dalam hubungan dengan rekan kerja, konstituen, atau pihak lain yang terkait.
Mengidentifikasi gejala awal ini dapat membantu mencegah tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik jabatan. Sehingga perlu diwaspadaian oleh seluruh stakeholder baik pihak berwenang maupun masyarakat agar bisa segera menindaklanjutinya
17 Pertanyaan Awal Untuk Pejabat yang Mendadak Tajir Melintir
Audit Foresnsik Harta Kekayaan Pejabat ‘Tajir’ sepertinya perlu dilakukan secara intens, sistematis dan masif. Ini penting, karena selain bisa merugikan negara, juga merugikan masyarakat secara serius. Lebih jauh, seorang sosiolog bahkan mengingatkan bahwa harta kekayaan bisa berpengaruh pada tindak kekerasan (Kompas, 7/03/2023).
Untuk membuktikan dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran etik jabatan oleh seorang pejabat yang diduga melakukan tindakan tidak sah, itu tidak mudah. Namun, beberapa pertanyaan penting ini dapat diajukan kepada mereka. Baik oleh penyidik, penegak hukum, aktivitas anti korupsi, maupun pengamat kebijakan public. Pertanyaan itu meliputi :
