Pemerintah sepertinya tengah berupaya sekuat tenaga menahan diri untuk tidak sampai menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis Pertalite. Meskipun "godaan" untuk memberlakukan kebijakan itu sebenarnya sudah sangat membikin "gatal".
Hal itu terlihat dari pernyataan berulang yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya yang menyinggung besarnya angka subsidi yang mesti dikeluarkan untuk mempertahankan harga BBM agar tidak sampai naik harga.
Angka 504 triliun rupiah beberapa kali disinggung. Dan sepertinya dari kalangan wakil rakyat juga terkesan memiliki rasa "gatal" yang sama untuk segera menyetujui usulan kenaikan harga BBM dari pemerintah.
Namun, sayangnya hal itu masih belum terlaksana. Entah karena pertimbangan efek inflasi yang pasti akan menjulang tinggi, atau terkait tahun politik yang semakin mendekati periode puncaknya. Apalagi pendaftaran partai politik (parpol) baru saja usai dalam rangka menyambut pesta demokrasi yang sudah sebentar lagi.
Terlepas dari apapun alasan yang melatarbelakanginya, sampai saat ini Pertalite masih konsisten dengan harganya. Tidak turun, tidak juga naik harga. Besaran beban subsidi yang kabarnya sudah mulai jebol untuk menutupi asupan kebutuhan Pertalite masyarakat coba disiasati melalui penggunaan aplikasi My Pertamina. Dengan harapan BBM subsidi dapat tersalurkan tepat sasaran.
Selama beberapa bulan My Pertamina diberlakukan secara berkala, hal itu sepertinya masih belum membuahkan hasil. Keluhan masih saja disampaikan oleh pemerintah bahwa beban subsidi BBM negara sudah cukup mengkhawatirkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada pengumuman tengah malam dimana publik harus siap bahwa Pertalite akan dijual dengan harga yang lebih tinggi.
Jikalau situasi tersebut sampai terjadi maka itu artinya pemerintah sudah menyerah dengan besarnya beban subsidi yang harus ditanggung sejauh ini. Juga sebagai bentuk pengakuan bahwa My Pertamina ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Sekadar strategi normatif yang tidak memberikan efek positif mengelola subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
Memang bukan perkara mudah untuk mengelola negara ditengah masa-masa sulit seperti sekarang ini. Seandainya keputusan berat menaikkan harga Pertalite mesti diambil maka pemerintah harus bersiap dengan segala risikonya. Percuma saja berkeluh kesah dihadapan rakyat dan berharap agar publik menerima.
Karena yang paling tidak diinginkan dari kenaikan harga BBM ini adalah naiknya harga-harga barang kebutuhan yang lain. Yang pada akhirnya menjadikan kehidupan akan lebih sulit.
Tantangannya akan semakin berat kedepan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pemerintah mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada sekaligus menghindarkan terjadinya tumpukan masalah yang lainnya?
Salam hangat,
Agil S Habib
