Kembali ke 1998 dengan Menganalisa Tragedi Glodok 1998

Indonesia memiliki beribu suku bangsa, agama, budaya, dan ras. Keberagaman yang dimiliki Indonesia ini merupakan suatu alat pemersatu bangsa. Namun, bagaimana jika keberagaman yang dimiliki negara ini justru disalah gunakan sebagian orang guna menindas kelompok orang lain yang mungkin karena orang tersebut merupakan golongan minoritas ? Sila kedua Pancasila menjelaskan perihal kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berarti setiap orang wajib untuk menjunjung tinggi kemanusiaan kepada semua orang tanpa memandang bulu.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini menunjukan bahwa setiap manusia Indonesia harus memiliki rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan ini diterapkan tidak hanya kepada mereka yang memiliki kesamaan jenis, tetapi kepada semua orang tanpa mengenal umur dan status.

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Yunita mengungkap cerita di balik kerusuhan Mei 1998 di kawasan Glodok Jakarta dan sekitarnya.

Tragedi ini dikelompokan menjadi 4 tahap. Tahapan pertama yakni provokasi dari orang luar yang merasuk hingga orang dalam. Tahap pertama ini terdapat massa aktif dan pasif. Massa aktif merupakan kumpulan orang yang tidak tinggal di daerah sekitar Glodok dan pergerakannya sangat teroganisasi.

Sementara massa pasif ialah kumpulan orang yang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian. Kumpulan orang itu kemudian terprovokasi provokator untuk membuat keributan.Selanjutnya mereka yang telah terprovokasi melakukan aksi pengrusakan berupa pelemparan botol atau batu. Kemudian dilanjutkan dengan aksi penjarahan. Semua barang yang ada di dalam berbagai pusat perbelanjaan dan pertokoan habis dijarah. Terakhir, mereka membakar gedung -- gedung tersebut.

Kerusuhan ini juga berdampak pada kaum minoritas, yaitu pemerkosaan etnis tionghoa. Setidaknya ada 85 kasus kekerasan seksual dan dari 85 kasus, 52 di antaranya merupakan jenis pemerkosaan secara beramai-ramai. 

Dari jumlah kasus pemerkosaan tersebut, 14 di antaranya dilakukan dengan penganiayaan, 10 kasus penganiayaan seksual, dan 9 pelecehan seksual. Sayangnya dari 52 kasus itu, hanya tiga kasus yang didapat dari pengakuan korban secara langsung. Sementara sisanya berasal dari dokter, rohaniawan, dan pihak keluarga. Ini terjadi karena Etnis Tionghoa dapat dikatakan sebagai golongan triple minority; karena mereka (1) perempuan, (2) berasal dari etnis Tionghoa yang minoritas, dan (3) beragama non-Muslim sehingga mereka paling tepat dijadikan korban dalam kerusuhan berbasis politik tersebut, karena mereka pasti akan sulit membela diri.

Masalah yang terjadi sangat brutal dan tidak berkemanusiaan. Mereka hanya menginginkan kepuasan diri semata. Mereka terprovokasi lalu meluapkannya dengan merusak fasilitas dan memperkosa etnis tionghoa. 

Tindakan ini sangat dikecam dan tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila yang terutama mengenai kemanusiaan. Perakaran masalah yang terjadi adalah bersumber pada satu hal yakni politik. Hal seperti ini tidak dibenarkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi dan bukan negara yang tertuju pada seseorang saja. 

Masalah politik di Indonesia selalu menyebabkan konflik. Seharusnya sebagai masyarakat, kita diapahamkan akan demokrasi dan perbedaan, sehingga perbedaan yang terjadi dapat digunakan sebagai pemersatu, bukan sebagi pemecah belah. Pengalaman yang telah terjadi ini dapat dijadikan sebagai pengalaman agar tidak terjadi lagi kedepannya.