Keberuntungan Indonesia Memilih Sistem Pemerintahan Demokrasi Sejak Lahir

Bahasan terkait sistem politik negeri ibaratkan napas yang setiap detik terhirup, tiada habisnya. Tampaknya, meski saat ini telah merambah abad ke- 21 yang diketahui bagaikan abad yang telah mutahir dengan seluruh teknologinya serta ilmu pengetahuannya, demokrasi masih jadi opsi utama di dunia pada bermacam negeri sebagai suatu sistem politik yang terbaik tidak luput negeri kita sendiri Negara Indonesia.

 Diterimanya demokrasi selaku sistem terbaik di Indonesia sebab demokrasi sanggup untuk menyatukan kemajemukan segala kalangan serta mempunyai prinsip agar seluruh rakyat di Indonesia bisa hidup silih berdampingan antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya diskriminasi ras, suku, bahasa, agama ataupun kalangan. 

Tiada habisnuya demokrasi diperbincangkan diberbagai golongan mulai dari warga yang lagi hangout di warung sampai dengan warga elit paling utama di golongan politisi dan dapat dipastikan sebagai konsumsi publik tiap hari di negara ini. Tidak hanya itu, demokrasi seakan- akan tidak lagi jadi perihal yang ambigu serta pantas buat diteliti lebih jauh lagi, terlebih pasca pembukaan krandemokrasi lewat reformasi 1998 yang dibuka seluas- luasnya, serta siapapun dapat mengakses untuk mengamati serta terjun secara langsung didalamnya.

Dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri demokrasi tidaklah suatu perihal yang baru diterapkan dalam sistem kenegaraan kehidupan berbangsa serta bernegara. Akan tetapi, dalam prosesnya demokrasi tidak tidak sering menuai bermacam-macam hambatan ataupun bahkan ancaman. Salah satu ancaman terbanyak yang lagi dialami oleh demokrasi Indonesia dikala ini merupakan keputusasaan terhadap demokrasi itu sendiri yang belum searah dengan tujuannya, dan melemahnya kekuatan gerakan demokrasi dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan kalangan anti demokrasi. 

Ekspedisi demokrasi sendiri di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan semenjak awal lahirnya Republik ini sampai saat ini. Secara singkat, kenaikan dan penurunan demokrasi di Indonesia ini berkaitan erat dengan tingkah laku para elitnya, apakah mereka berhati luas dan lapang ataupun mereka malah sangat picik serta tidak bertanggungjawab. Perilaku miopik serta parokial ini paling utama bersumber pada keadaan lemahnya kultur ke-negarawan-an yang dianut oleh sebagian besar politisi di Indonesia (Kartodirdjo, 1986: 28).

Indonesia betul-betul beruntung sebab semenjak awal mula berdiri, masyarakatnya telah memilah untuk menganut sistem politik demokrasi untuk mengendalikan negeri yang baru lahir. Penduduknya yang kebanyakan beragama islam juga nyaris tidak terdapat yang alergi dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Perihal ini tidak bisa dipungkiri berkat terdapatnya didikan secara berkepanjangan yang diberikan oleh para pemimpin Indonesia dikala itu (the founding fathers). Realitas ini ialah modal yang sangat berarti buat dibesarkan dengan tata cara yang lebih bertanggungjawab serta elok. Walaupun hasilnya masih belum serupa dengan tujuan yang diharapkan sebab terdapatnya kekurangan, kesalahan serta kelemahan pemimpin negeri ini dalam permainan politik. 

Upaya untuk memperbaiki sistem ini sejatinya harus secara selalu dicoba tanpa harus merasa letih serta putus asa, sekalipun pada realitasnya hasilnya kerap tidak cocok harapan serta menyakitkan. Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan politik akan efektif jika tersedia ruang yang cukup luas dalam hubungan rakyat dengan negara. 

Ruang partisipasi ini disebut sebagai ruang publik (public sphere). Melalui ruang publik inilah, individu atau asosiasi warga mengaktualisasikan aspirasinya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan negara. Negara yang menyediakan ruang publik yang cukup luas dan masyarakat yang memanfaatkan ruang tersebut untuk berinteraksi dengan negara inilah yang akhirnya membentuk sebuah masyarakat sipil (civil society).

Demokrasi yang dianut di Indonesia, ialah demokrasi bersumber pada Pancasila, masih dalam fase pertumbuhan serta menimpa sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat bermacam tafsiran dan pemikiran. Namun yang tidak dapat disangkal jika sebagian nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Tidak hanya dari itu Undang-Undang Dasar pula menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu, serta yang dicantumkan dalam uraian mengenai Sistem Pemerintahan Negeri, ialah: pertama, Indonesia yakni negeri yang bersumber pada hukum (rechtsstaat). Negeri Indonesia bersumber pada atas hukum (rechtsstaat), tidak bersumber pada kekuasaan belaka (Machtsstaat). Kedua, Pemerintah bersumber pada atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bertabiat Absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas).