Ini karena perusahaan aplikasi (aplikator) terus menerus merekrut driver baru tanpa terkendali. Maka, terjadilah over supply di jasa ojol ini. Hingga kini belum ada data valid mengenai jumlah driver ojol.Â
Pihak aplikator pun tak mau membuka data tersebut. Namun Presidium Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia Igun Wicaksono memperkirakan jumlahnya hingga akhir 2019 mencapai 2,5 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana 50% di antaranya berada di wilayah Jabodetabek.
Salah satu indikator terjadinya kelebihan driver ojol ini bisa dilihat dari banyaknya driver yang nongkrong atau ngetem menunggu penumpang. Sebagian di antaranya sudah mendapatkan order, sebagian lagi sedang menunggu order. Dulu, penumpang yang menunggu ojol. Kini, justru ojol yang menunggu penumpang.
Nasib driver ojol makin diperparah dengan sikap aplikator yang bisa men-suspend secara sepihak, hanya lantaran ada komplain dari konsumen. Dalam hal ini, posisi driver sangat lemah, mereka tidak punya kesempatan untuk membela diri.
Di tengah situasi kelebihan ojol ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) justru berencana menaikkan tarif ojol dari Rp 2.000,-/Km menjadi Rp 2.500,-/Km. Wah, ini tentu bisa berdampak buruk bagi kelangsungan pekerjaan driver ojol itu sendiri.Â
Masyarakat bisa beralih dari ojol ke moda transportasi lain yang lebih murah, seperti angkot dan Transjakarta. Oleh karena itu, kenaikan tarif ojol tidak serta merta akan meningkatkan penghasilan driver. Kemungkinan terburuk yang terjadi adalah, penghasilannya justru makin menurun.
Lalu ada dampaknya terhadap aplikator? Mereka tentu saja juga rugi. Gojek misalnya, dari Rp 44,2 triliun penghasilannya selama 2018---seperti hasil riset LD FEB-UI di atas, 78% di antaranya berasal dari Gofood dan Goride yang notabene dilayani oleh para driver ojol tersebut.
Dari uraian dan kondisi di atas, maka akan timbul pertanyaan: masih menarikkah pekerjaan sebagai driver ojol?
