Ambar Purwoko Viral Lagi: Dari Sepatu, Mobil Dinas, hingga Ronda Malam

Wakil Bupati Kulon Progo belakangan ini menjadi sorotan publik, bukan karena gebrakan kebijakan, melainkan karena serangkaian gestur simbolik yang viral di media sosial. Sosoknya tampil sederhana, dekat dengan rakyat, dan kerap muncul dalam momen-momen yang menyentuh, atau setidaknya, tampak menyentuh.

Dimulai dari momen 17 Agustus lalu, ketika ia menali sepatu pengibar bendera di tengah upacara. Tindakan itu sontak menjadi viral. Kamera menangkap dengan sudut yang pas, narasi emosional dibangun, dan publik pun terharu. Sebuah gestur kecil yang berhasil mengundang simpati besar.

Tak lama berselang, muncul kabar bahwa mobil dinasnya akan dipinjamkan untuk acara rakyat. Lagi-lagi, publik dibuat kagum. Mobil negara, katanya, untuk kepentingan warga. Sebuah langkah yang terdengar inklusif, meski secara logika, mobil itu memang dibeli dari uang rakyat.

Dan kini, viral lagi. Mas Wabup ronda malam bersama warga. Duduk di tikar, ngobrol santai, menyapa satu per satu. Kamera kembali hadir. Framing rapi. Publik kembali tersentuh.

Fenomena ini bukan hal baru dalam lanskap politik Indonesia. Kita pernah melihat gaya serupa dari tokoh-tokoh seperti Jokowi dan Dedi Mulyadi, dua figur yang piawai membungkus komunikasi politik dalam narasi visual. Blusukan, pelukan, obrolan warung, dan simbol-simbol sederhana menjadi alat untuk membangun kedekatan emosional dengan publik.

Namun, masyarakat Kulon Progo perlu lebih jeli. Politik pencitraan bukanlah dosa, tapi bisa menjadi tirai yang menutupi stagnasi. Ketika gestur menjadi panggung utama, dan substansi kebijakan justru kabur, maka kita perlu bertanya: apakah ini kerja nyata atau sekadar narasi sinematik?

UMKM lokal masih bergulat dengan biaya tinggi untuk ikut event pemerintah. Pariwisata belum bergerak signifikan. Batik khas Kulon Progo justru tersingkir dari seragam resmi. Tapi headline tetap: sepatu, mobil, dan ronda.

Sebagai wakil kepala daerah, peran utama adalah memastikan kebijakan berjalan efektif, mendukung kepala daerah dalam perencanaan dan pengawasan, serta menjaga komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Gestur simbolik bisa menjadi pelengkap, tapi bukan inti dari pelayanan publik. Akan jauh lebih berdampak jika kedekatan dengan warga dibarengi dengan transparansi anggaran, keberpihakan terhadap ekonomi lokal, dan keberanian mengambil keputusan yang strategis.

Masyarakat tentu mengapresiasi kehadiran pemimpin di tengah mereka. Namun, kehadiran itu akan lebih bermakna jika disertai dengan kerja yang terukur, kebijakan yang berpihak, dan hasil yang bisa dirasakan bersama.