Sebenarnya ini bukan berita baru, dan sudah tentu banyak kompasianer yang menulis dengan topik serupa tapi tak sama, tetapi ijinkanlah saya ikut membahas dari kacamata saya sebagai mahasiswa yang masih cupu dan tentunya rakyat kecil. Miris, sedih, bingung dan tentu saja kecewa. Hal itu yang dirasakan setelah membaca berita di salah satu surat kabar terbesar di Indonesia. Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, Kementrian Agama menduduki peringkat terbawah, di atas nya kemudian adalah Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Rendah nya peringkat tersebut menunjukkan indeks integritas yang rendah. Hal ini mengindikasikan masih banyak praktik suap dan gratifikasi dalam pelayanan publik. Pengertian gratifikasi sendiri, menurut KPK yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Adapun bidang dalam kementrian agama yang rawan akan korupsi adalah mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Sedang dalam Kemnakertrans adalah izin menggunakan tenaga kerja asing dan di Kementrian UKM dan Koperasi adalah pelayanan data akses pasar domestik.
Yang membuat tambah kita menjadi lebih prihatin adalah karena ketiga kementrian tadi di pimpin oleh partai yang notabene nya berbasis islam. Sebut saja Surya Darma Ali, bos di Kementrian Agama, berasal dari Parta Persatuan Pembangunan, Muhaimin Iskandar, bos di Kemnakertrans, dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Sarif Hasan dari Kementrian UKM dan Koperasi, merupakan mantan aktivis HMI.
Apabila suatu lembaga, yang tentu saja diisi oleh orang orang yang paham agama, paham mengenai dosa dan tidak asing lagi mengenai neraka justru menjadi ladang yang subur untuk korupsi, mau di bawa kemana negeri ini?