Menakar Kembali Sumber Kekuatan KIB dalam Memposisikan Sikap Politiknya Pasca Ditinggalkan PPP

Seperti pandangan anggapan para pengamat, partai ini kehilangan tradisinya, dimana setiap kader dan elitnya punya jiwa petarung semua. Sejak 2014 semacam ada operasi melemahkan partai ini, dan mengompongkan taringnya sekaligus 2019. Banyak elit partai atau kader serta basis yang mulai enggan di cap Golkar, yakni lunturnnya party ID. Istilahnya yakni partai macan menjadi partai jinak-jinak merpati, untunglah 2024 jika tidak jadi merpati goreng. Padahal dulu ada lelucon jika ditanya agamanya pada orang di dusun-dusun, jawabannya Golkar. Sebagai idiom bagaimana kentalnya party ID dari partai Golkar.

Lihat selengkapnya perolehan suara partai ini pasca reformasi.

a. Peringkat 1 Pemilu 2004: 24.480.757 (21,58%) suara

b. Peringkat 2 Pemilu 2009: 15.037.757 (14,45%) suara

c. Peringkat 2 Pemilu 2014: 18.432.312 (14,75%) suara

d. Peringkat 3 Pemilu 2019: 17.229.789 (12,31%) suara

Dari trend ini apakah Golkar akan bertahan di nomor 3 secara kursi atau suara? Dengan variabel dan parameter serta rentetan peristiwa politik (fenomena perubahan tradisi partai). Pendapat saya secara pribadi sepertinya partai ini akan terjungkal dari lima besar. Hitungan sederhana, ada, 1. Gerindra, 2. PDI-P, 3. Nasdem, 4. PKB, 5. Demokrat, 6. PKS, 7. PPP, hal itu dari daftar partai koalisi yang solid kali ini. Prediksi nomor berapakah 8. Golkar, dan 9. PAN perolehan suara dan kursi nya secara nasional jika KIB bubar dan gabung ke koalisi lainnnya?

Jika PAN langkah preventif sudah dilakukan, bagaimana dengan Golkar? Akankah terulang kejadian 2014 yang merembet pada 2019 atau akan melakukan tindakan politik semacam 2004? Sejarah kadang menjadi pelajaran berharga dan menjadi preseden baik atau buruk bergantung kepemimpinan Golkar sekarang, ada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Etik, Mahkamah Partai, Badan dan Lembaga.

Pendapat saya, AH mengambil langkah seperti Akbar Tandjung pada 2004. Sebagai Ketua Umum lebih mengkonsolidasikan internal partai menghadapi fakta tersebut serta fokus bagaimana resolusi permasalahan tersebut dan meningkatkan semangat tempur dengan menyelenggarakan konvensi calon usungan kandidatnya di Pilpres, kader internal atau simpatisan eksternal boleh ikut, semacam 2004 misalnya. 

AH sebagai Capres usungan Golkar adalah produk Munas, sedangkan untuk merubah tersebut dengan jalan Munaslub sarat akan banyak tunggangan. Hasil Rakernas Awal Juni definisinyan mulai fleksibel, Ketua Umum yakni AH "menetapkan" Capres dan Cawapres usungan Golkar serta koalisi. Apakah cukup waktu Golkar meniru Nasdem menetapkan AB sebagai Capres usungan koalisi KPP, semacam GP dari koalisi GCIM kini, yang terkecuali KIR bagaimana PS08 adalah elit teras partai, beda dengan GP dan AB. 

Bahkan AB bukan kader partai, dulunya hanya simpatisan elit ormas Nasdem sebelum berubah menjadi partai. Pun GP tidak seistimewa Jokowi, dan selentingan terdengar hanya reaksioner elit-elit PDI-P dari manuver-manuver koalisi yang ada untuk mengambil GP sebagai Cawapres atau Capres bahkan. Reaksioner dari antisipasi perpecahan internal serta basis jika GP diusung bukan oleh PDI-P, malah koalisi-koalisi lainnya. Hal ini tentu perlu konfirmasi kebenarannya.