Menapaktilasi 10 Tahun LPSK Memanifestasi Harapan Saksi dan Korban Menyambut Kepemimpinan Baru

Manifestasi Harapan Perlindungan Saksi dan Korban Lebih Optimal

 Keadilan tertelan angan bagi korban, intimidasi menjadi amunisi membungkam saksi, kebenaran menanti orang-orang yang memperjuangkannya dengan ketulusan hati. Sayangnya kebenaran tak bisa terus-menerus menanti, harus ada sistem pelaporan yang dapat mendorong saksi maupun korban memberanikan diri mengungkap kebenaran di balik ketidakadilan, di sinilah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) mengambil peranan penting. 

Berlatar UU (Undang-Undang) Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, diperlukan lembaga yang ditugaskan bertanggung jawab mengakomodasi saksi agar dapat memberi keterangan di pengadilan dengan rasa aman serta terpenuhinya kompensasi dan restitusi bagi korban. LPSK mengemban pijar-pijar harapan kehidupan baru bukan hanya untuk saksi dan korban, tapi juga untuk menjadi tempat pengaduan publik yang dipercaya terkait dengan masalah-masalah perlindungan saksi dan korban. Seperti yang tertuang dalam misi LPSK sebagai berikut :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan  hak-hak saksi dan korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban

Keberadaan LPSK seperti sebuah jawaban untuk jeritan pencari keadilan yang merongrong patung Lady Justitia yang menutup mata melihat ketidakadilan, itu dibuktikan dari meningkatnya permohonan perlindungan saksi dan korban setiap tahun, yang terbaru sepanjang tahun 2017 tercatat 1.901 permohonan yang masuk, jumlahnya bertambah 174 permohonan dari tahun 2016 yang tercatat 1.727 permohonan.

gambar-lpsk-1-png-5bf4313a12ae9438197b43b2.png

Meningkatnya permohonan perlindungan saksi dan korban setiap tahun, memberi gambaran mereka tidak ingin berjuang sendirian mendobrak ketidakadilan. Jika kalian pernah menonton drama Korea berjudul Suits yang dirilis tahun 2017 tentu familiar dengan kalimat Choi Kang-Seok di episode 8 'Keadilan adalah mengembalikan kepada semua orang apa yang pantas mereka dapatkan', LPSK sebagai rekan dalam memperjuangkan keadilan tentunya diharapkan mampu mengembalikan kebebasan saksi dari ancaman fisik maupun psikis, serta kompensasi dan restitusi yang pantas korban dapatkan.

Harapan publik pada LPSK sepertihalnya akar yang harus dirawat dengan baik, agar batang yang bernama kepercayaan tidak goyah. Menjawab harapan publik tentu tidak mudah bagi LPSK, masih belum maksimalnya pemenuhan hak-hak saksi dan korban menuai kritik masyarakat, belum cukup kuatnya LPSK sebagai lembaga menjadi salah satu faktornya. 

Guna memperkuat kelembagaan LPSK maka diterbitkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kuatnya kelembagaan LPSK berdampak pada diperluasnya definisi korban penerima kompensasi yang awalnya hanya korban pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat ditambah menjadi korban tindak pidana terorisme. 

Selain itu korban penerima hak bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis juga diperluas bukan hanya untuk korban pelanggaran HAM berat, melainkan juga untuk korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

Perbaikan Anggaran Untuk LPSK Lebih Baik Bersama Kepemimpinan Baru

Tidak bisa dipungkiri UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadikan bibit-bibit harapan publik pada LPSK mulai bermekaran, itu dibuktikan dengan mulai dibentuknya perwakilan LPSK di berbagai daerah. Tata cara pembentukannya diatur dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang bertujuan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah. 

Dampaknya permohonan perlindungan saksi dan korban dari berbagai daerah terus meningkat, di sisi lain hal itu berpotensi memperlambat proses persetujuan diterima atau tidak permohonan perlindungan saksi dan korban. 

Potensi perlambatan proses persetujuan bisa terjadi jika LPSK terlalu selektif akibat anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah permohonan yang masuk. Sehingga dapat disimpulkan LPSK membutuhkan tambahan sumber daya dan anggaran untuk memperluas dan mempercepat proses permohonan perlindungan saksi dan korban. 

Institute for Criminal Justice Reform menyatakan bahwa pada tahun 2017 Pagu anggaran LPSK sebesar Rp. 74.589.002.000, sekitar 27,65% digunakan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban, sementara untuk program penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban hanya 3,48%, penyerapan anggaran terbesar justru untuk program tata kelola LPSK sesuai kaidah Good Governance mencapai 68,87%. 

Penyerapan anggaran untuk program yang berseinggungan langsung dengan perlindungan saksi dan korban terbilang kecil tidak sampai setengah dari pagu anggaran, padahal angka kejahatan setiap tahun terus meningkat yang tentunya berbanding lurus dengan permohonan perlindungan saksi dan korban.

Penyelesaian masalah tidak selalu dengan uang, tapi jika masalah tidak kunjung terselesaikan maka makin banyak uang yang terbuang. Begitupun dengan kondisi LPSK saat ini yang berupaya meningkatan pagu anggaran guna membantu program-program kepemimpinan baru LPSK periode 2018-2023 terkait perlindungan saksi dan korban yang lebih optimal. 

Sayangnya tidak berjalan mulus, hal itu tercermin dari pernyataan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawaipagu via Humas LPSK bahwa pagu anggaran indikatif untuk tahun 2019 turun 11,21%. Turunnya jumlah anggaran LPSK dari 2018 sebesar Rp80 miliar menjadi Rp. 71.030.581.000 untuk pagu anggaran indikatif 2019, membuat LPSK mengusulkan tambahan pagu anggaran indikatif 2019 sebesar Rp52.448.904.000 pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). 

Jika terealisasi maka pagu anggaran indikatif LPSK tahun 2019 menjadi Rp 123.479.485.000. LPSK mengusulkan tambahan anggaran bukan tanpa alasan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan menjalankan sejumlah program di bawah kepemimpinan baru LPSK tahun 2019. Alokasi anggaran paling mendesak berkaitan dengan pembayaran kompensasi kepada korban tindak pidana, khususnya terorisme. 

Pada Peringatan Hari Internasional Mengenang dan Menghormati Korban Terorisme, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawaipagu menyampaikan bahwa hingga saat ini LPSK telah menangani 94 korban terorisme di Indonesia melalui pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial, rehabilitasi psikologi, dan pemberian kompensasi. 

Padahal Brigjen Pol Herwan Chaidir sebagai Direktur Perlindungan BNPT pada Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan Korban Aksi Terorisme di Bali tahun 2017 manyampaikan bahwa korban terorisme dari tahun 2002-2017 berjumlah 1.107 korban.

Artinya masih ada sekitar 1.000 korban yang berpeluang mendapatkan kompensasi, menjadikan tambahan pagu anggaran indikatif LPSK tahun 2019 sangat penting guna membuat LPSK lebih optimal dalam implementasi perlindungan saksi dan korban. Kepemimpinan baru LPSK nantinya diharapkan dapat mengalokasikan anggaran tersebut secara tepat.

Perjalanan 10 tahun LPSK pantang menyerah mendapingi saksi dan korban menapaki duri-duri problematika terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban membuktikan pejuang keadilan di negeri ini menolak mati dalam ketidakadilan. Regulasi perlindungan saksi dan korban yang semakin kuat, menggenggam erat harapan kehidupan berkeadilan di masa mendatang. 

Memperbesar anggaran diupayakan agar urat-urat nadi program LPSK berdenyut lebih kencang mendorong saksi dan korban menyuarakan kebenaran. Kepemimpinan baru LPSK perode 2018-2023 dipersiapkan menerjang tantangan yang bertubi-tubi menghadang, semua dilakukan agar perlindungan saksi dan korban lebih optimal.