Belakangan ramai-ramai para civitas akademika dari berbagai kampus menyatakan sikap atas praktik nepotisme yang terjadi pada pemilu 2024. Secara khusus pernyataan sikap ini menuju langsung pada salah satu paslon, yang pencalonannya dinilai cacat hukum dan etika berpolitik.
Pernyataan sikap para civitas akademika mendapat berbagai sorotan pro dan kontra dari masyarakat. Mereka yang mendukung menyatakan jika pernyataan sikap dari sekelompok civitas akademika ini sudah tepat.
Para akademis memang sudah seharusnya bersikap demikian. Membela moral dan etika ketika keduanya sedang babak belur dipermainkan oleh segelintir kelompok elit politik kurang ajar demi kepentingan kekuasaan.
Akan tetapi bagi mereka yang menolak mempertanyakan mengapa pernyataan sikap ini baru muncul belakangan. Ada keterlambatan yang nampak sangat terlambat dari para civitas akademika merespon isu politik moral dan etika.
Keterlambatan pernyataan sikap para civitas akademika ini kemudian 'di goreng' oleh sekelompok elit politik sebagai sebuah setingan.
Apalagi faktanya tidak semua civitas akademika menyatakan hal yang sama. Media massa bahkan ada yang memberitakan jika sebagian civitas akademika lainnya justru bersikap sebaliknya. Mereka malah mendukung dan memuji berbagai capaian dari rezim, yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali dengan perilaku rezim yang sedang dikritik. Mengapa justru malah terjadi perbedaan di antara para civitas akademika sendiri? Dan pernyataan besarnya tetap lah, mengapa pernyataan sikap ini datang sangat terlambat?
Keterlambatan sikap ini sulit untuk dapat dijawab secara jelas, melainkan hanya dapat diperkirakan. Salah satunya mungkin saja banyak pertimbangan yang dilakukan oleh para civitas akademika ini sebelum mereka menyatakan sikapnya. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah Indonesia sikap civitas akademika dalam merespon persoalan politik yang terlambat bukan kali ini saja terjadi. Â
Pada akhir masa rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, Indonesia mengalami kerusakan politik dan ekonomi yang sangat parah. Bencana ekonomi yang ditandai dengan inflasi menembus angka 200%. Angka pengangguran, kelaparan, gizi buruk dan lain-lain sangat lah tinggi.
Menariknya meskipun kondisi tersebut sudah diperkirakan dan terlihat sejak pertengahan tahun 1960-an sebagai periode puncak rezim Orde Lama, protes-protes yang dilakukan oleh kelompok akademik tidak cukup terlihat. Baru kemudian ketika terjadinya peristiwa G30S, ketika militer berhasil memegang kendali para akademik berani bersuara secara terbuka.
Kemudian keterlambatan sikap para citivas akademika juga terjadi pada masa pemerintahan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang mempraktikan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sejak tahun-tahun pertama pemerintahannya.
Jejak keterlambatan, atau paling tidak ketidak kompakan kelompok akademik sudah terlihat sejak peristiwa Malari 1974, 1978, munculnya Petisi 50, sampai dengan periode puncak rezim Orde Baru di tahun 1980-an hingga 1990-an.
