Dalam perspektif kebangsaan dan keislaman, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda : "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari & Muslim)
Pemimpin daerah harus mampu menjalankan tugas dengan prinsip keadilan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)
Dalam konteks ini, seorang pemimpin daerah baik itu Gubernur, Bupati dan/atau Walikota harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya golongan tertentu. Prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam mengelola pemerintahan daerah akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Pelantikan 961 Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 kemarin, harus menjadi momentum strategis bagi daerah, termasuk Kota Cilegon, untuk berbenah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa setiap pemimpin daerah harus menjadi pelayan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Sejalan dengan amanat Bapak Presiden tersebut, maka sebagai salah satu kota industri strategis di Indonesia, Cilegon saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari kepemimpinan Robinsar - Fajar Hadi Prabowo yang baru saja dilantik. Dalam hal ini, ada beberapa catatan (baca : tantangan) utama yang harus segera diselesaikan oleh Robinsar - Fajar yaitu sebagai berikut :
1. Defisit Anggaran dan Beban Hutang Daerah
Pada akhir Tahun Anggaran 2024 yang lalu, Pemerintah Kota Cilegon mengalami defisit anggaran yang cukup besar, dengan utang kepada pihak ketiga mencapai sekitar Rp100 miliar. Faktor utama penyebabnya adalah pengelolaan keuangan yang belum optimal serta penurunan pendapatan daerah akibat perlambatan sektor industri dan ekonomi global. Dalam konteks ini, amanat Presiden Prabowo mengenai transparansi dan efisiensi anggaran menjadi relevan. Pemerintah daerah harus mengedepankan prinsip keadilan dalam distribusi anggaran serta menghindari praktik korupsi yang dapat semakin memperburuk kondisi fiskal daerah.
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Tata Kota
Salah satu proyek strategis yang mengalami kendala adalah pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) di beberapa Kecamatan dan Kelurahan. Tantangan utama dalam realisasi proyek ini meliputi keterbatasan anggaran serta permasalahan pengadaan lahan. Peningkatan infrastruktur yang merata adalah bagian dari visi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi pembiayaan, seperti skema investasi swasta atau kerja sama publik-swasta, menjadi kebutuhan mendesak.
3. Ketimpangan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
Sebagai kota industri, Cilegon memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dibandingkan daerah lain di Banten. Namun, ketimpangan sosial masih menjadi isu krusial. Banyak masyarakat yang masih berjuang mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, serta kesempatan kerja yang adil. Amanat Presiden Prabowo mengenai pentingnya kebijakan pro-rakyat harus menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam merancang program yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan berbasis industri lokal dan pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM.
Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat visi dan misi pemerintahan daerah, seluruh kepala daerah termasuk Walikota dan Wakil Walikota Cilegon yang telah dilantik akan mengikuti kegiatan Retreat Kepala Daerah di Magelang. Berdasarkan informasi dari beberapa media cetak dan online, kegiatan retreat ini dijadwalkan akan berlangsung selama 7 hari mulai tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025, yang tentu saja memiliki urgensi strategis sebagai wadah konsolidasi dan penyelarasan kepemimpinan dan kebijakan daerah dengan arahan Pemerintah Pusat. Dimana beberapa titik berat kegiatan retreat tersebut antara lain adalah :
a. Penyelarasan Visi Kepemimpinan : Retreat ini menjadi momen refleksi bagi kepala daerah untuk memahami lebih dalam amanat Presiden mengenai keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan kepada rakyat.
b. Strategi Penguatan Ekonomi Daerah : Diskusi mengenai optimalisasi pendapatan daerah dan strategi pengelolaan anggaran akan menjadi bagian utama dalam retreat ini, sejalan dengan tantangan fiskal yang dihadapi Kota Cilegon.
c. Penguatan Integritas dan Transparansi : Kepala daerah diharapkan dapat memahami pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, sebagaimana ditekankan dalam amanat Presiden.
d. Kolaborasi Antar Daerah dan Pemerintah Pusat : Retreat ini menjadi wadah membangun sinergi antara daerah dalam menyelesaikan masalah infrastruktur, sosial, dan ekonomi melalui kerja sama lintas daerah serta dukungan dari pemerintah pusat.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum bagi Kota Cilegon untuk mengakselerasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tantangan defisit anggaran, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan sosial, diperlukan kepemimpinan yang visioner, adil, dan amanah. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo, serta nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam, harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Sebagai rekomendasi, beberapa langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kota Cilegon adalah :
a. Optimalisasi Pendapatan Daerah, dengan meningkatkan efisiensi pajak dan menggali potensi ekonomi lokal.
b. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur, melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta.
c. Mendorong Kesejahteraan Sosial, dengan kebijakan pro-rakyat, seperti peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
d. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk menghindari kebocoran dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Dengan adanya kegiatan Retreat Kepala Daerah di Magelang, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat, serta mampu menjadi katalis bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan slogan Cilegon Juare (Jujur, Amanah dan Relegius) dan arah kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, kita semua berharap semoga melalui kepemimpinannya, Robinsar - Fajar Hadi Prabowo mampu menjadikan Cilegon sebagai kota yang lebih relegius, maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Aamiin
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
