Tahun politik 2019 semakin dekat. Para Politikus dan agen partainya menyebar ke segala lini, menyebarkan citra demi citra demi meraup suara. Isu demi isu digodog dan diramu untuk kemudian pusatnya adalah kinerja dari penguasa.
Atas inisiatif pribadi, Salah satu televisi swasta menggagas terselenggaranya debat dan tanya Capres-Cawapres maka diputuskanlah bahwa rencana ini akan live. Bukan hanya akan mendulang banyak penonton tetapi juga akan memeras banyak argumen-argumen yang saling tarung-menarung antara capres-cawapres yang bersaing. Itulah demokrasi.
"Kita sudah belajar di Politik Uang Menuju Politik Koruptor ,Rakyat Kepedasan Politik Cabai , Saat Kecintaan Politik Lebih Tinggi daripada Kecintaan kepada Nabi, Hakikat Sebuah Partai , Pertarungan Jangka Panjang dan Jangka Pendek. Waktunya kita turun gunung." Ucap Pak Cokro
"Pak Munir, Besok kita datang ke Acara Debat Capres-cawapres, tidak? Waktunya kita menelanjangi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan besar." Ucap Pak Cokro
"Tentu,Pak." Pak Munir menjawab singkat
...
Sampai di hari-H, Pak Cokro dan Pak Munir mendatangi acara itu yang kebanyakan didatangi oleh hanya pendukung calon-calon. Sebut saja mereka adalah cebong dan kampret.
Capres-cawapres paslon 1 yakni Jokojok dan Aman datang terlebih dahulu, seperti biasa doktrin kental sekali dengan slogannya "bersih, merakyat dan kerjanyata". Slogan ini perlu kita kritisi kembali. Selang beberapa menit, datanglah Capres-cawapres paslon 2 yakni Kobowoko dan Paswordo.
Semua salam-salaman dengan pembawa acaranya yang bernama Cak Durasim. Hingga Cak Durasim memberikan kesempatan untuk penonton dalam sesi tanya jawab.
"Silakan bagi penonton untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun saran dan kritik kepada para paslon."
Sementara Para paslon berdiri dari duduknya sambil senyum-senyum penuh tandatanya : antara citra dan kejujuran.
Pak Cokro mengangkat tangan tanda ingin bertanya,
"Selamat malam. Pertanyaan buat para paslon. Sebelum 17 Agustus 1945 seluruh tanah dan air di Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda adalah milik 140 lebih Raja dan Sultan. Sekarang, ketika Hindia Belanda menjadi NKRI, siapa pemilik dan pemegang saham di Indonesia? Siapa pemilik konstitusional tanah, air, daratan dan lautan beserta isinya? Apakah para Raja dan Sultan tetap pemilik sah-nya? Ataukah kehilangan haknya yang sebelumnya berabad-abad ada di tangan mereka?"
