 MYANMAR
Negara Myanmar terletak di Asia Tenggara. Dengan budaya yang sangat beragam, negara ini memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Sebelumnya dikenal sebagai Burma, Myanmar adalah salah satu negara terbesar di wilayah itu. Yangon adalah ibu kota negara dan kota terbesar dan pusat ekonominya. Myanmar memiliki populasi yang beragam yang berasal dari berbagai kelompok etnis dan agama. Orang-orang Burma adalah kelompok etnis mayoritas, dan agama Buddha sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari orang-orangnya.
ASEAN adalah grup negara-negara Asia Tenggara yang bekerja sama untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama ekonomi. Myanmar adalah salah satu pendiri grup tersebut. Myanmar telah banyak berkontribusi pada ASEAN. Pertama, sebagai anggota ASEAN, Myanmar telah berpartisipasi dalam sejumlah forum dan pertemuan tingkat tinggi yang diadakan oleh ASEAN untuk membahas masalah regional, termasuk masalah keamanan dan ekonomi. Selain itu, Myanmar juga telah berpartisipasi dalam upaya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut, seperti menyelesaikan konflik di perbatasan dengan Thailand. Namun, karena perkembangan politik Myanmar dan masalah hak asasi manusia, posisi Myanmar di ASEAN telah diperdebatkan..
PERPOLITIKAN MYANMAR
Myanmar selama hampir 40 tahun berada di bawah pemerintahan militer. Myanmar berada di bawah pemerintahan militer ketika Jenderal Ne Win berhasil mengkudeta pemerintahan yang berkuasa saat itu pada tahun 1962. Lalu pada tahun 1974, Myanmar mengubah konstitusi dan membentuk pemerintahan Sosialis Uni Burma yang masih dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Pada tahun 1988, terjadi kudeta oleh pemimpin militer Jenderal Saw Maung setelah terjadi demonstrasi yang menuntut demokrasi negara. Jenderal Saw Maung juga membentuk Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan hingga pada tahun 2010, Myanmar mengadopsi konstitusi baru dan dilakukan pemilihan umum yang dimenangkan oleh militer yang tergabung ke dalam Partai Persatuan dan Pembangunan. Namun, Pemilihan ini dianggap penuh dengan kecurangan setelah Partai NDP yang dipimpin Aung San Su Kyii tidak diizinkan untuk menjadi peserta Pemilu saat itu. Pada tahun 2015, Myanmar mengadakan pemilu yang bersejarah, yang mengakibatkan kemenangan partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Pemilu tersebut dianggap sebagai tonggak penting menuju demokratisasi Myanmar setelah puluhan tahun pemerintahan militer.
 Aung San Su Kyii terkenal sebagai pemimpin berpengaruh sekaligus kontroversial di Myanmar. Ia terkenal setelah memperoleh nobel perdamaian pada tahun 1991 setelah ia dengan gagah berani menantang pemerintahan militer yang berkuasa di Myanmar dalam rentang waktu 1962-2011. Ia juga sempat beberapa kali menjadi tahanan rumah pada masa berkuasanya pemerintahan militer. Pada masa Pemerintahan Aung San Suu Kyi, ia berupaya mengakhiri isolasi Myanmar dari komunitas internasional dan memulai reformasi politik. Mereka melepaskan tahanan politik, menghapus beberapa sanksi internasional, dan berusaha memperkuat institusi demokratis.
Pada masa pemerintahan Aung San Su Kyii, Myanmar dihadapkan pada konflik etnis yang berkelanjutan. Berbagai kelompok etnis di negara tersebut terus menghadapi ketidakstabilan, dan Aung San Suu Kyi harus berusaha menyelesaikan konflik ini untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Citra Aung San Su Kyii sebagai pemimpin Gerakan Pro Demokrasi menghadapi tuntutan tentang komitmenya dalam menjaga kestabilan negara terutama konflik yang berkaitan dengan etnis. Pemerintahan Aung San Suu Kyi juga dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang mendalam, terutama krisis Rohingya. Pada tahun 2017, Ratusan warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh akibat represi yang dilakukan oleh kepolisian bagian Rakhine. Kekerasan militer terhadap komunitas Rohingya dibawa ke pengadilan internasional dan menghasilkan kritik terhadap Aung San Suu Kyi karena ketidakpeduliannya terhadap perlakuan etnis Rohingya. Rezim Aung San Suu Kyi dituding tidak melakukan apa pun untuk menghentikan pemerkosaan, pembunuhan, dan kemungkinan genosida. Akibat kejadian tersebut, beberapa pihak meminta agar nobel perdamaian yang diraih oleh Aung San Su Kyii dicabut imbas dari peristiwa tersebut.
KUDETA MYANMAR
Kudeta militer Myanmar pada tahun 2021 merupakan peristiwa penting dalam sejarah negara tersebut. Kudeta tersebut mengakibatkan penasihat negara yang juga memegang posisi sentral di Myanmar ditangkap oleh militer dan disembunyikan di Naypidaw. Â Pada tanggal 8 November 2020, Myanmar mengadakan pemilihan umum yang merupakan pemilu kedua sejak negara tersebut mengalihkan kekuasaan dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil pada tahun 2011. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu dengan kemenangan yang besar, yakni 82 persen suara seperti yang terjadi dalam pemilu sebelumnya pada tahun 2015, sedangkan Partai Persatuan dan Pembangunan (USDP) hanya memperoleh suara sebanyak 6 persen. Lalu, Militer atau Tatmadaw mengklaim bahwa pemilu tersebut penuh dengan kecurangan sehingga protes mulai dilakukan.
Setelah itu, Militer Myanmar mengeluarkan peringatan bahwa mereka akan bertindak jika dugaan kecurangan pemilu tidak diatasi. Mereka memperingatkan pemerintah sipil dan meminta Komisi Pemilihan Umum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu. Dikabarkan bahwa Tatmada telah mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja pada 29 Januari 2021 di Burma. Pada tanggal 1 Februari 2021, militer Myanmar melakukan kudeta dengan menangkap Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya. Internet negara dipalorkan terputus sejak pukul 03.00 pagi. Kudeta ini dilakukan sambil mengumumkan keadaan darurat nasional dan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima militer Myanmar. Selama kudeta, banyak pemimpin sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, menteri-menteri, dan anggota parlemen, ditahan dan ditempatkan di bawah tahanan rumah atau penahanan.
Masyarakat Myanmar langsung menanggapi kudeta dengan mengadakan protes dan demonstrasi massal untuk menuntut pembebasan pemimpin sipil dan mengutuk kudeta. Demonstrasi ini melibatkan banyak kelompok masyarakat, termasuk aktivis pro-demokrasi, pemuda, dan pekerja. Dilaporkan bahwa demonstrasi ini menewaskan hingga 18 orang setiap harinya. Selain itu, protes besar-besaran menyebabkan kericuhan. Militer menanggapi demonstrasi dengan keras, menggunakan kekerasan, dan menangkap orang-orang yang berunjuk rasa. Laporan penggunaan peluru tajam dan kekerasan telah menyebabkan cedera dan kematian warga sipil.
Banyak lembaga HAM telah marah tentang hal ini. Pada Senin 1 Maret 2021, Burma Human Rights Network (BHRN), Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK), International Federation for Human Rights (FIDH), Progressive Voice (PV), US Campaign for Burma (USCB), dan Women Peace Network (WPN) mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa tindakan militer melanggar hak asasi manusia. Selain itu, mereka meminta perusahaan dan negara asing memberlakukan sanksi. International community menanggapi kudeta Myanmar. Banyak negara mengutuk kudeta dan menuntut pemimpin sipil dibebaskan. Beberapa negara memberlakukan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap militer Myanmar.
Perjuangan untuk kembalinya demokrasi di Myanmar berlanjut, dengan demonstrasi dan protes yang berlanjut di seluruh negara. Organisasi-organisasi internasional dan pemerintah asing berusaha untuk mediasi dan mendukung upaya pemulihan demokrasi. Namun, hingga saat ini Junta Militer masih memegang penuh kendali negara serta memutus berbagai pelayanan social dan internet. Pemerintahan militer tidak menginginkan adanya kebebasan berpendapat serta membatasi aplikasi seperti facebook, whatsapp dan Instagram untuk menghindari adanya kritik terhadap pemerintahan junta militer.
INDONESIA MENJUAL SENJATA KE JUNTA MILITER MYANMARÂ
Junta militer yang disebut Tentara Pertahanan Nasional Myanmar (Tatmadaw) mengambil alih kekuasaan secara de facto dan menetapkan berbagai kebijakan setelah dua tahun berkuasa secara de facto. Banyak orang di dalam negeri dan di luar negeri telah menentang dan menentang kebijakan ini. Junta militer mengumumkan keadaan darurat nasional sebagai tanggapan atas kudeta. Ini memberi mereka otoritas tambahan secara konstitusional untuk mengontrol negara dan bertindak tanpa izin pemerintah sipil. Junta militer juga menghentikan aktivitas legislatif dan membubarkan parlemen yang terpilih. Selain itu, mereka menghilangkan otoritas dan otonomi pemerintah daerah. Militer mengambil tindakan tegas untuk mengontrol media dan komunikasi.. Mereka menghentikan akses ke internet, situs web, dan jejaring sosial, serta membatasi jumlah laporan media independen yang dapat diakses. Selain itu, aktivis pro demokrasi, pekerja, mahasiswa, dan orang lain yang terlibat dalam demonstrasi dan perlawanan ditahan. Salah satu ciri paling kontroversial dari rezim junta adalah penindakan terhadap mereka. Junta militer juga melarang demonstrasi dan berkumpul di tempat umum; berkumpul lebih dari lima orang dilarang dan jam malam dilarang. Kebijakan-kebijakan ini telah memicu reaksi keras di dalam negeri, dengan demonstrasi dan perlawanan yang berkelanjutan. Mereka juga telah dikritik di tingkat internasional, dengan negara-negara di seluruh dunia menuntut pemulihan pemerintahan sipil. Sejak kudeta, politik Myanmar tetap tidak stabil dan sangat bergejolak, dan penindakan terhadap mereka yang menentang pemerintah masih berlangsung.
Indonesia mengecam segala kebijakan yang dilakukan oleh junta militer karena dianggap tidak manusiawi serta membatasi segala aktivitas Masyarakat yang membuat Masyarakat hidup dalam suasana ketakutan yang luar biasa serta tidak adanya kebebasan bagi masyarakatnya untuk menentukan hidupnya. Namun, di luar kecaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Baru-baru ini terdapat desas-desus bahwa 3 BUMN Indonesia menjual senjata ke pemerintahan Militer Myanmar yang membuat Indonesia mendapatkan sorotan dari berbagai Lembaga baik nasional ataupun internasional.
Sejumlah aktivis dan organisasi Hak Asasi Manusia melaporkan tiga BUMN Indonesia yang diduga memasok senjata untuk Pemerintahan Junta Militer Myanmar. BUMN yang dilaporkan, yakni DEFEND ID yang membawahi PT Pindad Indonesia, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Laporan tersebut memuat dugaan bahwa ketiga Perusahaan tersebut telah menjual dan memasok senjata lebih dari satu dekade ke Negara tersebut termasuk ketika pemerintahan militer berkuasa semenjak 1 Februari 2021. Pengaduan tersebut diajukan oleh Marzuki Darusman, mantan ketua misi pencari fakta PBB di Myanmar; Salai Za Uk Ling, pemimpin Organisasi Hak Asasi Manusia Chin, dan Proyek Akuntabilitas Myanmar, sebuah kelompok hak asasi manusia internasional. Investigasi mereka menyebutkan senjata dari tiga BUMN Indonesia ke Myanmar dipasok lewat perusahaan Myanmar bernama Tue North Company Limited. Perusahaan itu dimiliki Htoo Htoo Shein Oo, putra dari Menteri Perencanaan dan Keuangan dalam junta militer Myanmar, Win Shein. Indonesia yang dikenal bersuara sangat kuat mengenai pembebasan terhadap otoritarianisme Junta Militer di Myanmar kini tersandera oleh dugaan penjualan senjata yang dilakukan oleh BUMN Indonesia. Ini menjadi tamparan keras buat Indonesia yang pada KTT ASEAN di Labuan Bajo, Jokowi menyatakan bahwa tidak boleh ada pihak yang mengambil untung dari konflik yang terjadi. Di Forum yang sama, Indonesia juga menyampaikan poin yang berisi lima resolusi damai dari konflik yang terjadi. Apabila hal ini merupakan fakta, maka akan menghancurkan wajah Indonesia di muka dunia serta mengkhianati tujuan negara Indonesia.
Meskipun demikian, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmodjo mengaku belum mendengarkan hal itu
"Belum dengar saya soal itu," kata Kartika di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Wakil Menteri BUMN mengaku belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Pihak DEFEND ID juga membantah terkait tuduhan yang mengatakan bahwa BUMN menjual dan memasok senjata ke Militer
"Holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID) menegaskan tidak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar pasca-1 Februari 2021 sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar," kata DEFEND ID.
DEFEND ID selalu mematuhi peraturan kebijakan luar negeri Indonesia. Holding tersebut mengumumkan bahwa PT Pindad, salah satu anggotanya, telah berhenti mengekspor barang-barangnya ke Myanmar sejak dua tahun yang lalu.
"Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) ke Myanmar terutama setelah adanya imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," tulis DEFEND ID.
Selasa, 17 Oktober 2023 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengirimkan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai dugaan penjualan senjata api oleh pemerintah Indonesia kepada Junta Militer Myanmar. Koalisi sipil melaporkan kepada Ombudsman tentang peran tiga perusahaan swasta (PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia) dalam dugaan pengiriman senjata api ke Myanmar. Mokhammad Najih, ketua ORI, mengatakan bahwa mereka akan mengkaji laporan tersebut dan berbicara dengan koalisi masyarakat sipil terkaitnya. ORI juga akan berbicara dengan Komnas HAM tentang masalah suplai senjata.
"Bahwa jika secara formal pemerintah benar-benar melakukan seperti apa yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil tadi tentu akan sangat bertentangan dengan Konstitusi," kata Najih di kantor ORI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (17/10).
"Ombudsman akan bekerja sesuai dengan domain wilayah kerjanya dan jika ada irisan dengan lembaga lembaga lain tentu juga akan bekerja sama dengan lembaga terkait," sambungnya.
TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF
Salah satu teori sosiologi yang mempelajari konflik sosial dalam masyarakat adalah teori konflik kepentingan, yang dikembangkan oleh sosiolog Jerman Ralf Dahrendorf pada tahun 1959 dalam bukunya yang berjudul "Kelas dan Konflik Kelas dalam Masyarakat Industri." Dalam teori ini, ketidaksetaraan dalam masyarakat industrial menyebabkan konflik social. Menurut Dahrendorf, masyarakat terdiri dari berbagai lapisan dan kelas sosial. Dia membagi konflik dalam masyarakat menjadi dua kategori: konflik antar-kelas dan konflik dalam kelas. Jenis pertama terdiri dari konflik yang terjadi antara kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah konflik dalam masyarakat kapitalis antara kelas pekerja (atau proletariat) dan kelas pemilik modal (atau borjuis).
Menurut teori Dahrendorf, konflik dalam kelas adalah konflik yang terjadi di dalam kelompok sosial atau kelas, yang disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya atau perbedaan status sosial. Dia mengakui bahwa konflik adalah bagian alamiah dari masyarakat, dan jika ditangani dengan benar, mereka dapat berdampak positif. Dahrendorf juga menggambarkan bahwa ketidaksetaraan dan konflik adalah hal yang tak terhindarkan dalam masyarakat industrial modern, tetapi penting untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Dia menekankan pentingnya peran lembaga sosial, seperti hukum dan pemerintah, dalam mengatur konflik dan menjaga stabilitas sosial.
Dalam kasus ini, kita dapat melihat adanya ketidak setaraan kelas yang terjadi karena konflik. Serta munculnya kelas social pasca industri yang membuat konflik menjadi suatu hal yang dianggap berdampingan dengan Masyarakat serta konflik tidak akan dapat dihindari akibat adanya kepentingan. Konflik antara Aung San Su Kyii dengan militer akibat adanya perbedaan kepentingan yang bersifat horizontal. Aung San Su Kyii memiliki tujuan agar pemerintah militer sebelumnya berkuasa agar memiliki rasa keadilan terhadap pihak yang berseberangan dengan mereka, selain itu Aung San Su Kyii memiliki kepentingan agar Myanmar hidup di bawah payung demokrasi serta memberikan kebebasan bagi masyarakatnya. Tetapi konflik vertikal antara Aung San Su Kyii dengan Etnis Rohingya mempunyai kepentingan untuk mengutamakan etnis asli Myanmar dalam setiap akuisisi terhadap konsumsi publik serta menindas etnis yang dianggap tidak asli Myanmar. Konflik dengan Militer akibat adanya perbedaan cara pandang bernegara, Aung San Su Kyii berpegang teguh pada Demokrasi konservatif sedangkan Militer Junta memiliki cara bernegara ala Fasisme.
Dalam kasus Indonesia, terdapat kasus konflik yang bersifat positif, dimana konflik ini memberikan keuntungan pada pabrik senjata BUMN Indonesia, DEFEND ID. Keuntungan dari hasil penjualan atau memasok senjata ini akan memberikan keuntungan bagi industri senjata indonesia. Hal ini sama seperti halnya Amerika ketika konflik Ukraina dan Rusia yang memasok senjata hingga ratusan juta dollar ke Ukraina. Bagi industri senjata, terjadinya konflik merupakan suatu keuntungan bisnis yang menjanjikan meskipun banyak darah yang menjadi korban. Sebut aja seperti Blackrock dan Vanguard yang merupakan industri kontraktor pertahanan yang selama ini menjalankan state missionnya Amerika Serikat.
Â
DAFTAR PUSTAKA :
Lubina, M. (2019). The Moral Democracy. The Political Thought of Aung San Suu Kyi. Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z oo.
Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, 2(2).
https://majalah.tempo.co/read/opini/169961/penjualan-senjata-junta-militer-myanmar
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66992361
https://www.antaranews.com/berita/3756666/defend-id-bantah-tudingan-jual-senjata-ke-myanmar
