Sebagai gantinya, oligarkilah yang nantinya akan bertindak sebagai sebuah regulator yang berusaha untuk melindungi dan juga mempertahankan oligopoli media agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Hal tersebutlah yang lama-kelamaan akan terakumulasi menjadi sebuah capital dalam bisnis oligopoli media yang kemudian hari akan sangat mungkin berevolusi dan melahirkan adanya kolomerasi media di Indonesia.
Berkembangnya media di Indonesia dimulai dengan runtuhnya orde baru menuju ke masa reformasi yang dimana ditandai dengan lahirnya partai politik baru. Ada beberapa pemilik partai politik yang berusaha untuk melebarkan sayap dengan mengakuisisi beberapa media seperti Chairul Tanjung yang mendirikan TransTV, Hary Tanoesudibjo yang mengakuisisi TPI dan RCTI guna mendirikan Global TV, dan Surya Paloh yang mendirikan Metro TV (Tapsell: 2017). Sebagai sebuah oligarki media Hary Tanoesoedibjo terlibat langsung pada saat pemilihan umum tahun 2019.
Hal tersebut bisa dilihat ketika ia mendeklarasikan mendukung salah satu paslon yaitu pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang dimana ia menjamin bahwa pemberitaan yang dibawakan oleh media MNC Group akan memberitakan pemberitaan yang positif bagi paslon tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk membuat persepsi yang baik terhadap publik atas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Bukan hanya itu, Hary Tanoesoedibjo juga mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin karena menginginkan perlindungan atas sebuah persoalan dan mendapatkan jabatan yang diduduki oleh putranya sebagai menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta partai Perindo berkemungkinan mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan . Selain itu menjelang kontestasi pilpres 2024 nanti partai politik Nasdem yang menjalin koalisi dengan calon presiden Anies Baswedan memberikan framing pemberitaan yang baik di setiap media yang sama-sama dikuasai oleh Surya Paloh seperti Metro TV, Media Indonesia dan lain-lain.
Persepsi publik terhadap adanya oligopoli media dan juga oligarki yang ada tentu saja sangat dapat merugikan publik itu sendiri, yang dimana pemberitaan yang netral dan juga independen sangat penting bagi publik. Indonesia yang merupakan sebuah Negara demokrasi dan kekuasaan berada di tangan rakyat tentu saja seharusnya rakyat mendapatkan pemberitaan yang sebaik-baiknya guna menjalin arus komunikasi politik dengan ekosistem yang baik. Adanya framing dan agenda setting yang terjadi di antara media sejatinya merusak sebuah esensi normatif sebuah media pemberitaan.
Simpulan dan Saran
Simpulan
Di era digitalisasi dan perkembangan media komunikasi seperti saat ini menjadikan media adalah salah satu kebutuhan bagi kebutuhan rakyat untuk menopang berbagi macam kebutuhan salah satunya tentang meleknya masyarakat terhadap politik di Indonesia ini. Bila dilihat dari sudut pandang media adanya oligopoli dan juga konglomerasi media sangatlah lumrah sebab mengingat hal tersebut adalah bagian dari kebutuhan politik tentang kompromisasi demi sebuah kepentingan.
Bila berkaca dari pilpres 2019 maka ditemukan bahwa Hary Tanoesoedibjo sangat vocal dengan menyuarakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin demi sebuah kepentingan kedudukan, berlindung dari sebuah masalah dan juga kedudukan di dalam cabinet pemerintahan. Hal tersebut juga bisa dilihat pada masa sekarang dimana media surya paloh sangat vocal memberitakan framing yang baik terhadap calon yang diusung oleh Nasdem atau partainya sendiri.
Saran
