Masyarakat, kita semua, juga punya tanggung jawab terwujudnya SDI. Tetapi pemerintah punya mandat untuk menyelesaikan SDI. Supaya, pemerintah tidak sembarangan membuat kebijakan. Ingat, tiap kebijakan taruhannya hidup rakyat. Apakah kebijakan yang diambil akan memberikan berkat atau dosa bagi pengambil kebijakan dan rakyat?
Jika SDI belum siap, lalu berdasarkan apa Bahlil menetapkan pelarangan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut per 1 Februari 2025? Padahal kalau bicara data, pemerintah tampak paling pinter. Tiap mau jadi pejabat selalu adu data dalam kampanye, debat atau fit and proper test. Lagi-lagi, data mana yang mereka ungkap itu? Tapi, bisa saja pejabat yang sama, menggunakan "data" untuk mengancam pengeritiknya, "Kamu jangan asal ngomong, mana datanya? Kalau tidak tarik ucapanmu, saya akan tuntut kamu secara hukum!"Kompas.id
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
