Menunggu Prabowo Kuasai Tanah Jawa

Langkah taktis Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadapi Pilkada serentak 2018 patut diapresiasi. Jika masih berhalusinasi dengan jargon lawas, prediksi PDIP akan terjungkal di Pemilu 2019 mendekati kenyataan.

Sebenarnya kesepakatan koalisi Gerindra, PKS dan PAN di 5 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku Utara,  Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, tidak terlalu mengejutkan. Usai Pilpres 2014, Gerindra dan PKS selalu bergandengan tangan. 

Kemesraan keduanya kian intens usai kemenangan di beberapa daerah pada kontestasi PIlkada 2017 seperti Banten dan DKI Jakarta. PAN yang sempat merapat ke kubu Istana, perlahan juga balik kandang, terutama ketika menyikapi isu-isu strategis dan sensitif, termasuk UU Ormas.  

Prabowo masih menjadi figur perekat ketiga partai tersebut. Tidak salah jika Prabowo kemudian meyakini PKS dan PAN akan mendukung siapapun calon yang diajukan.  Hal itu terlihat saat Prabowo begitu leluasa menetapkan calon yang sebelumnya tidak diunggulkan, meski Gerindra bukan partai yang bisa mengusung calon tanpa koalisi.

Prabowo membuat kejutan pertama ketika menetapkan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Prabowo sama sekali tidak terpengaruh dengan peta politik yang sudah hampir final, padahal Gerindra hanya memiliki 11 kursi sehingga harus berkoalisi. 

Sementara saat itu PKS dan PAN sudah mengikat janji koalisi dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan Deddy Mizwar -- Ahmad Syaikhu. Namun Prabowo tak gentar dan keputusannya kini mengubah konstelasi politik Jabar. 

Dengan bergabungnya PKS dan PAN, maka Deddy Mizwar sangat mungkin kehilangan perahu. Perubahan dukungan Partai Golkar dari Ridwan Kamil kepada kadernya sendiri, Dedi Mulyadi, ikut menaikkan tensi politik di Bumi Parahiyangan tersebut. 

Demikian juga ancaman PPP dan PKB yang akan meninggalkan Ridwan Kamil karena berebut untuk menempatkan kadernya di posisi calon wakil Gubernur.

Kejutan kedua terjadi di Jawa Tengah. Meski tidak sedramatis Jabar karena nama Sudirman Said sebelumnya juga sering disebut-sebut, tetapi keputusan untuk tidak mengusung Ferry Juliantono- kadernya sendiri sudah sejak setahun melakukan sosialisasi, tetap memberikan efek kejut. 

Siapa pun calon yang akan diusung PDIP, dipaksa berkeringat karena mendapat lawan tangguh. Sudirman Said adalah tokoh anti korupsi yang- menurut para pendukungnya, terjungkal dari kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena -- antara lain, membongkar skandal Papa Minta Saham dengan aktor utama mantan Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi pesakitan di KPK dalam kasus korupsi e-KTP.

Publik kembali terkejut ketika Prabowo dikabarkan sudah menyetujui Moreno Soeprapto sebagai calon Gubernur Jatim, Keputusan Prabowo bukan juga saja mengejutkan, namun akan langsung mengubah konstelasi politik di Bumi Nahdliyin. 

Meski dalam deal koalisi baru menyetujui 5 provinsi minus Jatim dan PKS juga sudah menyatakan dukungannya pada pasangan Saifullah Yusuf -- Azwar Anas, tetapi masih sangat mungkin PKS akan putar haluan manakala elektabilitas Moreno bisa didongkrak. 

Bagaimana pun PKS lebih nyaman berada di Koalisi Merah Putih yang sudah terbentuk sejak Pilpres 2014 lalu, daripada sepanggung bersama PDI Perjuangan.

Hal yang sama juga akan dilakukan PAN. Meski sempat cenderung ke kubu Khofifah Indar Parawansa -- Emil Dardak, tetapi PAN merasa lebih sreg untuk melanjutkan koalisi dengan Gerindra. 

Sebab jika ketiga partai ini berkoalisi di 3 Pilkada di daerah dengan mata pilih terbesar di Indonesia dan mampu memenangkannya, maka seluruh Jawa telah mereka kuasai menyusul Banten dan Jakarta. Pemilu dan PIlpres 2019 pun sudah dalam genggaman mereka.

Munculnya nama Sudrajat, Sudirman Said dan Moreno, tentu bukan igauan seorang Prabowo melainkan sebuah strategi politik yang brilian dan tidak bisa dianggap entang.

Pertanyaannya mampukah calon-calon yang masih "hijau" di pentas politik nasional itu, memenangkan "peperangan" di tanah Jawa. Kini fokuskan bahasan pada sosok Moreno. 

Pada Pemilu 2014 lalu, Moreno terpilih menjadi anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V dengan perolehan lebih dari 52.000 suara. Tetapi perolehan tersebut bukan sebuah jaminan.

Juara I Formula BMW Asia di Shanghai tahun 2004 ini hanya bisa memenangkan pertarungan jika mampu menarik pemilih mengambang (swing voter) dan suara Nadliyin yang juga nasionalis. 

Banyak kader-kader PDIP maupun Golkar yang juga warga Nahdlatul Ulama (NU). Suara mereka terpecah antara Khofifah dan Saifullah. Moreno harus mampu meyakinkan mereka dan menyatukannya di bawah "atap" baru tanpa menanggalkan identitas lamanya. 

Dengan bahasa lain, tetap menjadikan mereka sebagai Nahdliyin yang nasionalis namun terbuka dengan cara pandang berbeda. Tentu tidak mudah karena berbenturan langsung dengan keyakinan. Tetapi bukan pula mustahil. 

Moreno tidak sedang mencampur air dengan minyak, karena masih dalam satu "kiblat" dan imam, sehingga peluangnya tetap terbuka.

Namun demikian, jika melihat peta politik saat ini, tanpa bermaksud mendahului suara warga Jatim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan calon pemimpinnya, peluang Moreno tetap tidak sebesar Khofifah maupun Saifullah. 

Mungkin hal ini juga yang membuat PKS dan PAN belum berani memutuskan untuk ikut mendukung.

Salam @yb

PS: sebagian materi artikel ini sudah diposting di sini