LPSK Lebih Optimal dalam Melindungi Saksi

(news.detik.com)

Namun, ketika keputusan sedang berjalan, tiba-tiba Bapak Bambang sebagai saksi ahli, pakar Kebakaran hutan lahan yang membantu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK  justru digugat balik oleh PT. JJP.  Dalam gugatannya itu  PT. JJP menemukan celah kelemahan hukum dari bukti Peraturan Menteri Lingkungan.

Regulasi mewajibkan laboratorium lingkungan memiliki sertifikasi akreditasi dan laboratorium IPB belum memilikinya.  Logikanya sebagai institusi , IPB dimana telah menerima akreditasi program studi termasuk di dalamnya sarana dan parasarana kampus.  Tentu hal ini tidak dapat dipisahkan antara IPB sebagai institusi dan Laboratorium sebagai prasarana.  Jika institusi sudah terakreditasi otomatis prasarana pun juga sudah terakreditas.

Di sinilah dampak psikologis dari para saksi yang utamanya adalah cendekiawan atau kaum akademisi.   Mereka jadi takut dan khawatir jika mereka punya idealisme untuk membantu Pemerintah dalam kehancuran pembakaran hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sekarang malah mereka balik digugat masuk penjara.

Bukan hanya efek psikologis ketakutan, tapi juga intimidasi dari para pemilik perusahaan yang notabene pelaku usaha bermodal ekonomi kuat, mereka mampu membayar para birokrat hukum untuk melakukan apa yang mereka minta.

Jika akademisi saja dapat dijadikan kriminalisasi dalam kasusnya, apalagi mereka yang awam dalam soal jadi saksi.  Ketika mereka maju jadi saksi tidak ada bantuan hukum baik itu pengacara atau LBH atau LPSK . Saksi yang awam dalam hukum seharusnya didampingi atau dibantu supaya tidak terjebak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):

Sebuah Lembaga negara dengan nama lengkapnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat dengan nama LPSK.  Dibentuk dan disahkan sebagai lembaga negara pada tahun 2015    sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 .Merupakan Lembaga yang independen , langsung bertanggung jawab kepada Presiden.  Perjalanan panjang selama hampir 10 tahun menyertai LPSK untuk melakukan fungsi dan tanggung jawab dan weweangan utamanya untuk perlindungan saksi dan korban dalam bidang pidana.

Tentu dinamika perubahan sosial, hukum pidana dan pidata telah banyak sekali  perubahannya.   Di hari ulang tahunnya yang ke-10 , sangat mengapresiasi harapan yang besar bagi LPSK untuk mengikuti perubahan besar dalam dinamika sosial itu dengan memperluas cakupan perlindungan perkara.   Bukan hanya perkara pidana saja, namun juga perkara perdata, tata usaha  negara, “whistleblower" dari tempat atau negara lain.   Disamping itu, juga perlu adanya perlindungan bagi penegak hukum yang sudah menjalankan tugas beratnya dan ternyata jadi korban.  Oleh karena itu diberlakukan perlindungan kepada penegak hukum, jaksa, hakim, aparat penegak hukum lainnya seperti US Marshal yang dibentuk pada tahun 1789.

Harapan besar ini tentunya membuat masyarakat dan warga makin terlindungi dari berbagai kekuatan kekuasaan atau intimidasi yang berasal dari pihak yang tak berwenang.

Diharapkan agar LPSK sebagai Lembaga Pendampingan Saksi Korban dapat mendampingi saksi selama menjadi saksi di Pengadilan .  Juga mengusahakan untuk pengesahan Rencana Undang Undang atau payung hukum yang kuat seperti  Strategic Lawsuite Against Public Participation (anti-SLAPP) .  Apabila SLAPP itu sudah selesai, harapan besar agar LPSK memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin menjadi saksi agar tidak perlu khawatir lagi karena perlindungannya sangat kuat.

Namun, sebaliknya jika  anti -SLAPP belum selesai, diharapkan LPSK mengikuti perkembangan dan mendukung untuk penanda-tanganan dan pengesahannya.