Mohon tunggu...
George
George Mohon Tunggu... Konsultan - https://omgege.com/

https://omgege.com/

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Agar Pengendalian Inflasi Pangan Pokok Menyejahterakan Petani

9 April 2018   07:26 Diperbarui: 16 Juni 2018   17:21 1739
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber foto: Kontan/Carolus Agus Waluyo

Dibandingkan emak-emak istri tukang batagor, seorang presiden lebih takut pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Sebab itulah salah satu indikator penting berhasil-tidaknya pemerintah. Apalagi, sejarah kejatuhan pemerintahan di Indonesia adalah sejarah lonjakan harga-harga, terutama harga pangan pokok.

Saya lebih sreg menggunakan frasa "mengendalikan inflasi" dibandingkan "menjaga stabilitas harga". Saya khawatir khalayak pahami istilah stabilitas harga sebagai harga tetap, bukan sebagai persen selisih antara harga patokan dengan rata-rata pergerakan harga pada tingkat yang dapat ditoleransi.

Harga tidak mungkin konstan. Inflasi (sesekali deflasi) adalah keniscayaan. Pertama karena tidak ada perekonomian yang sanggup menjadikan semua kebutuhan pokok sebagai administered price. Kedua, tidak ada pemerintahan yang sanggup menjaga administered price tanpa penyesuaian dalam kurun waktu tertentu. 

Tugas pemerintah adalah mengendalikan fluktuasi harga agar tidak menembus persentase yang jadi patokan dan mengendalikan inflasi bulanan dan tahunan pada tingkat yang wajar (misalnya 4 persen plus/minus 1).

Inflasi yang terlampau tinggi akan menyebabkan peningkatan pendapatan nominal rakyat keteter mengimbangi laju harga riil kebutuhan hidup. Sementara fluktuasi harga yang tidak terpola akan menyulitkan industri dan rumah tangga melakukan perencanaan keuangan, baik untuk investasi atau untuk konsumsi.

Soal prestasi mengendalikan inflasi, kita harus jujur memberikan kredit kepada Pemerintahan Jokowi dan Bank Indonesia. Tingkat inflasi dalam 3 tahun ini (2015, 2016, 2017) belum ada yang tembus angka 4 persen. Bandingkan dengan kondisi 2013 dan 2014 yang di atas 8,3 persen.

Bicara pemerintahan Jokowi berarti bicara kementerian terkait seperti Kemendag, Kemenperin, Kementan, hingga Kementerian Kelautan. Ya, berterima kasihlah kepada mereka. Tetapi jangan berlebihan juga agar mereka tidak melupakan sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak untuk dibenahi.

***

Artikel ini tidak dibuat untuk menyanyikan puja-puji atau melitanikan cemooh kepada pemerintah. Saya hanya hendak memberi masukan sebagai orang awam, siapa tahu ada benarnya dan sedikit berguna.

Saya tidak bicarakan inflasi umum, melainkan fokus pada pengendalian harga pangan pokok karena sejumlah alasan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun