Pemerataan pelayanan Kesehatan.
Hidup di Indonesia yang mendapat sebutan Negeri Plaza Bencana, membuat kita terbiasa mengalami berulangnya berbagai jenis bencana dengan salah satu dampaknya yaitu timbulnya korban luka dan korban jiwa yang masif jumlahnya. Hal ini menimbulkan kesedihan bagi masyarakat setanah air. Namun dengan cepat kita segera kembali kepada rutinitas, seakan segera lupa kejadian yang memilukan dan lupa melakukan upaya mitigasi bencana.
Masyarakat juga mudah empati terhadap suatu musibah transportasi yang menyebabkan korban dalam jumlah besar. Peristiwa dramatis tenggelamnya kapal motor atau jatuhnya pesawat terbang mengundang perhatian karena selain faktor besarnya jumlah korban, juga adanya kompleksitas proses  SAR serta kegiatan investigasi maupun politisasi kasus.
Sekarang mari kita bandingkan sikap kita menghadapi bencana dengan persoalan derajat kesehatan wanita. Jujur saja, pernahkah kita prihatin dan berpikir serius tentang masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yang pada tahun 2015 mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup <1>. AKI meskipun merupakan parameter pembangunan kesehatan, tetapi luput dari perhatian masyarakat dan dianggap biasa karena mungkin terkait budaya serta keyakinan bahwa hal tersebut adalah resiko dan takdir ibu hamil atau ibu melahirkan.
Sikap memandang sepele kesehatan perempuan, untuk tidak disebut abai, pernah penulis alami saat merencanakan bakti sosial pemeriksaan papsmear dan IVA untuk skrining penyakit kanker leher rahim (kanker serviks) dengan adanya komentar "ah papsmear lagi, IVA lagi". Pernyataan tersebut merupakan gambaran resistensi dan menganggap sebagai hal yang tidak penting. Padahal di luar takdir dan peran domestiknya, terdapat hak perempuan untuk mendapatkan keadilan, peran sentralnya dalam pembangunan kesehatan maupun nilai ekonomi efisiensi bila wanita aktif terlibat dalam program pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
Upaya pemerintah melaksanakan pemerataan pelayanan kesehatan diwujudkan dengan program menuju tercapainya kondisi Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. UHC merupakan kondisi di mana seluruh warga negara dalam upayanya memperoleh akses pelayanan kesehatan, telah terjamin melalui keikutsertaannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS-Kesehatan (BPJS-K). Dari aspek keadilan, JKN telah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat termasuk perempuan untuk mendapatkan kesejahteraan peningkatan derajat kesehatan.
Bila ditelisik, 25% anggaran BPJS-K untuk membeayai penyakit katastropik, yaitu penyakit yang tergolong pengobatannya berbiaya tinggi, jumlahnya banyak dan beresiko tinggi <2>. Kanker termasuk didalamnya kanker serviks  dan kanker payudara tergolong sebagai penyakit katastropik. Tentu saja kita semua sependapat akan lebih banyak perempuan dapat diselamatkan dari keganasan penyakit tersebut dan efisiensi beaya kuratif bisa dialihkan untuk peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan lainnya, bila kita bersama serius melakukan upaya kesehatan preventif mendukung terwujudnya kesejahteraan keluarga.
Kegiatan skrining penyakit yang menghantui para perempuan yaitu kanker serviks dan kanker payudara merupakan bagian dari upaya kesehatan preventif. Kegiatan ini dapat dilaksanakan mandiri oleh individu maupun oleh fasilitas kesehatan dipadukan dengan berbagai program kesehatan lainnya. Di lingkungan TNI papsmear dan pemeriksaan skrining  kanker payudara oleh tenaga medis (sadanis) bagi anggota militer dan PNS wanita dilaksanakan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan berkala.
Data menunjukkan bahwa perempuan usia muda pun tidak bebas dari resiko kanker leher rahim. Untuk itu TNI berkepentingan melindungi para anggotanya, militer dan PNS wanita dengan melakukan skrining karena sebagian besar pasien kanker diketahui datang ke dokter sudah dalam stadium lanjut. Dengan demikian para anggota TNI dan PNS wanita dapat memanfaatkan fasilitas ini berkesinambungan sesuai prinsip cegah dini.
Sementara itu bagi isteri anggota TNI dapat melaksanakan papsmear dan sadanis di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) satuan yang telah berkoordinasi dengan laboratorium klinik di wilayah setempat dengan mekanisme pembeayaan BPJS-K. Tugas para pembina kesehatan dan pengelola FKTP satuan  untuk menggerakkan para ibu di pangkalan masing-masing. Memang  terdapat pembatasan kuota, namun pemanfaatannya dapat disiasati dengan bergantian.
Mencegah kanker serviks tidak harus dengan fasilitas canggih di rumah sakit. Di daerah perifer di mana dokter spesialis kebidanan-kandungan dan faslitas laboratorium terbatas, cukup diperlukan bidan terlatih untuk mendeteksi kanker serviks dengan metoda IVA (Inspeksi Visual Asamasetat). Sadanis dapat dilaksanakan bersama dengan deteksi dini kanker serviks.
Jadi mencegah kanker serviks  dan kanker payudara dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan dasar di Puskesmas atau Klinik TNI bekerjasama dengan Laboratorium klinik di wilayah setempat. Selanjutnya tugas para Komandan Satuan untuk memfasilitasi para anggotanya, militer maupun PNS wanita serta para isteri angggota agar aktif menjadi bagian dari upaya kesehatan preventif dengan mengikuti skrining IVA, papsmear maupun sadanis.
Imunitas Komunitas dan target SDG's
Selain upaya pencegahan penyakit kanker serviks dan kanker payudara, para pembina kesehatan satuan TNI juga harus aktif mendorong seluruh keluarga di wilayah kerjanya untuk memanfaatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Peran keluarga ini relevan bila dikaitksn dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri pada tahun 2017, padahal pada tahun 1990 Indonesia telah dinyatakan bebas Difteri.
Para kepala fasilitas kesehatan satuan juga harus mengevaluasi pelaksanaan imunisasi dasar di pangkalan yang menjadi tanggungjawabnya bila terjadi KLB Difteri. Untuk mencegah resiko ancaman meluasnya penularan penyakit, maka pemerintah melakukan langkah preventif dengan melaksanakan imunisasi ulang (Outbreak Response Immunization/ORI) difteri.
Selain mengatasi masalah KLB di dalam negeri, kita juga harus mewaspadai dan mencegah penyebaran global penyakit dari luar negeri. Contoh pada tahun 2018, kasus campak merebak di Venezuela dan Brazil, serta meningkat pesat di Eropa sebagaimana telah diungkap WHO (Kompas 24 Agustus 2018)<3>.
Dalam mendukung langkah pemerintah, peran para ibu keluarga besar TNI menjadi penting, selain menjadi contoh tertibnya pelaksanaan imunisasi dasar  juga pelaksanaan imunisasi ulang pada penanganan KLB penyakit tertentu. Seiring dengan itu seyogyanya secara simultan personel kesehatan TNI bersama para kader kesehatan juga melaksanakan kegiatan promosi penyuluhan bagi para ibu di lingkungan pemukiman  dalam kawasan pangkalan.
Hal ini terkait dengan tujuan imunisasi yaitu tidak hanya memberi kekebalan individual, tetapi juga melindungi masyarakat sekitarnya  atau disebut imunitas komunitas (herd immunity). Kasus KLB difteri dapat menjadi pelajaran bagi kita semua betapa mahalnya anggaran imunisasi ulang  akibat ketidaktertiban dan rendahnya disiplin dalam melaksanakan imunisasi dasar.
Partisipasi aktif ibu-ibu keluarga besar TNI di tengah peran domestiknya juga diperlukan untuk menurunkan prevalensi penyakit tuberkulosis (TB). Salah satu ukuran keberhasilan suatu negara dalam upaya memenangkan perang melawan penyakit dan tercantum dalam target Sustainable Development Goals (SDG's) adalah penanggulangan penyakit TB. Sampai saat ini Indonesia menempati posisi kedua setelah India dengan beban penderita TB tertinggi sedunia.
Target renstra tahun 2019 adalah menurunkan prevalensi TB menjadi sebesar 245/100.000 penduduk dari 297/100.000 penduduk pada tahun 2014. Peran ibu-ibu di tengah keluarga dan lingkungan masyarakat melalui forum PKK dan organisasi isteri prajurit diperlukan untuk mendukung terwujudnya generasi muda yang produktif dan bebas dari penyakit TB dengan tertib melaksanakan imunisasi dasar BCG bagi balitanya sendiri atau mengingatkan kerabatnya dan orang lain di lingkungannya.
Selain itu bila mengetahui terdapat kasus TB di lingkungannya, para ibu dapat ikut membangun motivasi penderita untuk taat menjalani terapi  mengingat pengobatan TB memerlukan waktu lama dan tidak boleh terputus untuk mencegah penderitanya mengalami Multi Drug Resistance (MDR).  Status MDR semakin menyulitkan pengobatan dan menjadi sumber transmisi penyakit kepada orang lain.
Renungan
AKI bethubungan erat dengan Angka Kematian Bayi(AKB), dengan demikian penanganan ibu yang paripurna pada proses persalinan dan perawatan bayi, mensyaratkan rantai keterpaduan sejak Ante Natal Care (ANC). Menjadi tugas pemerintah untuk memenuhi sarana-prasarana; tenaga kesehatan dan material kesehatan yang memadai pada berbagai tingkat fasilitas kesehatan guna menjamin akses wanita mendapat pelayanan kesehatan.
Ibarat mata uang logam dengan dua sisi, demikianlah perempuan berhak mendapat keadilan dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari sasaran UHC di era JKN, di mana perlu kerja keras pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk menurunkan  AKI pada tahun 2019 menjadi 276/100.000 kelahiran hidup. Sedang pada sisi yang lain ternyata di luar peran domestiknya, perempuan dapat dimobilisasi berperan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai program yang termuat dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Khususnya para anggota militer dan PNS wanita serta isteti personel TNI dapat mengambil peran aktif di lingkungan pangkalan dengan dukungan para pembina kesehatan satuan.
Akhir kata "Selamat memperingati Hari Kartini 2019". Keadilan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan peran penting perempuan terlibat dalam peperangan melawan penyakit dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah bahan renungan bagi kita semua, bukan hanya dipikirkan sendiri oleh para perempuan, apalagi hanya menjadi alat politik meraup suara.
Bendungan Hilir, 200419.
Sumber :
1. Laporan Tahunan Direktorat Keluarga 2016.
2. Abdi, Alfian Putra. https://tirto.id>bpjs-kesehatan-penyakit-kstastropik-menjadi-beban-biaya-jkn, 13 Maret 2018.
3. Harian Kompas. 24 Agustus 2018
