Beberapa hari ini berita-berita tentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM semakin ramai menghiasi media massa. Pro-kontra mulai bermunculan terhadap rencana pemerintah tersebut. Pemerintah beralasan harga BBM harus naik karena jika beban subsidi BBM tidak dikurangi, maka akan mempengaruhi kondisi keuangan Negara (merdeka.com). Namun ternyata alasan pemerintah tersebut tidak serta-merta bisa diterima oleh banyak pihak. Pihak-pihak yang mengkritisi bahkan yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM ini menganggap alas an pemerintah tersebut tidak sepenuhnya bisa diterima.
Menurut Danil Azhar Simanjuntak, ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memang tidak bisa dielakkan. Tetapi argumentasi pemerintah yang hanya menitikberatkan pada beban subsidi di APBN yang sudah tidak rasional dan bisa membahayakan keuangan negara tidak sepenuhnya bisa diterima karena apabila alasanannya hanya itu, menurut Dahnil, masih banyak opsi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek, seperti melakukan penghematan belanja pos-pos perjalanan dinas dan belanja pegawai lainnya.(RMOL)
Selain itu Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon, memertanyakan dasar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Juga, alasan pemerintah mengedepankan BLSM.
"Apakah benar itu hanya sebagai dampak proteksi inflasi dari kenaikan BBM? Terus, kenapa BBM dinaikkan?" ujar Effendi (Tribunnews.com).
Sedangkan dari Fraksi PKS PKS secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik serta merusak harmoni sosial. (kabarpks.com)
Lain lagi dengan Pengamat Ekonomi Destry Damayanti menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi penting bagi ekonomi Indonesia karena ketimpangan harga dengan BBM non-subsidi sudah semakin besar.
"Secara ekonomi kenaikan harga BBM bersubsidi itu sangat urgent, distorsi harga sudah besar sekali, yang satu Rp9.700 (pertamax) yang satu Rp4.500 (premium)," kata Destry (Yahoo!News)
Lalu bagaimana dengan pendapat/respon publik terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut?Lembaga Survei Nasional (LSN) mengatakan berdasarkan survei yang dilakukannya sebanyak 86,1 persen responden menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Berdasarkan ahasil survei LSN, 86,1 persen menolak rencana kenaikan harga BBM, 12,4 persen setuju dan 1,5 persen responden menyatakan tidak tahu," kata peneliti utama LSN, Dipa Pradipta di Jakarta, Ahad (2/6).
Dipa mengatakan ada tiga alasan publik menolak kenaikan harga BBM, pertama akan memberatkan ekonomi masyarakat. Hal itu mengakibatkann harga kebutuhan pokok naik dan semakin tidak terjangkau oleh pendapatan rakyat kecil. "Kedua, kebijakan itu tidak akan menolong kesehatan fiskal karena beberapa kali kenaikan harga BBM di masa lalu tidak efektif menyelamatkan APBN," ujarnya.
Ketiga menurut dia, publik menilai ada motif-motif politik praktis di balik kebijakan menaikkan harga BBM. Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenikan harga BBM dinilai sebagai skenario mendongkrak elektabilitas partai pemerintah. "Menurut temuan LSN, mayoritas masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah menolak kenaikan harga BBM," katanya.(ROL)
Berbagai pendapat baik yang pro maupun yang kontra terhadap rencana kenaikan BBM oleh pemerintah tersebut semakin banyak dibicarakan, apalagi rencana penaikan harga BBM tersebut diiringi dengan BLSM (“Balsem”) sehingga menjadi tambah panas saja isu ini.
