Kepolisian Harus Tegas Terhadap Paham Radikalisme

Purwakarta-Pleno PBNU adalah laporan atas lembaga dan tanggapan pengurus Besar NU atas kinerja yang dilakukan lembaga dan banom di lembaga NU. Pada pleno PBNU ada beberapa sidang komisi meliputi komisi organisasi, program, rekomendasi.

Pleno PBNU bertema konsolidasi Nahdlatul Ulama  menuju muktamar ke -34 dan diharapkan menjadi momentum organisasi untuk menunjukkan kinerjanya lewat laporan tahunan, termasuk menyiapkan muktamar tahun 2020 agar terselenggara dengan baik dan nantinya program masing-masing lembaga agar mempunyai program untuk satu tahun ke depan di setiap provinsi. 

Ungkap Ketua Pleno PBNU KH. Abdul Manan A.Ghani pada saat memberikan sambutan dihadapan peserta pleno PBNU di Ponpes Al Muhajirin Purwakarta Jawa Barat, Jumat (20/09/2019). 

Hadir ribuan peserta pada pertemuan ini, pengurus PBNU beserta lembaga dan banom, Pengurus PWNU Se Indonesia, Gubernur Jabar, Gubernur Jatim, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bupati Purwakarta, Kapolres/Kapolresta, Tokoh Ulam Se Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Prof. Dr. Said Aqil Sirodj mengatakan, bahwa akhir-akhir ini semakin terang-terangan beberapa paham radikalisme yang melakukan upaya membikin gaduh bahkan sering menghina para  tokoh nasional, namun belum ada tindakan yang tegas dari pihak kepolisian. Oleh karena itu Ketia Umum PBNU meminta kepada Kepolisian lewat mimbar ini agar lebih tegas dalam menghadapi kelompok radikal, bukan hanya HTI tapi kelompok lainnya yang radikal. 

Kyai Said Aqil menambahkan, Politik NU adalah politik kebangsaan, NU memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas selesainya RUU KUHP yang sudah direncanakan sejak orde lama dan selesai, dengan adanya RUU KUHP tidak menggunakan warisan penjajah atau belanda.

RUU Pesantren, mayoritas DPR sudah mendukung, kenapa penting ada RUU Pesantren karena sangat penting dalam rangka membesarkan pondok pesantren baik pesantren di kalangan NU, maupun organisasi islam lainnya. RUU pertanahan agar dipending dulu, karena masih banyak menguntungkan para pengusaha besar atau konglomerat dibandingkan untuk rakyat kecil. 

Banyak dalam keberhasilan dalam kepemimpinan yang dipegang oleh KH. Said Aqil Sirodj untuk kepentingan NU, seperti kehadiran Kampus NU di beberapa daerah yang legalitasnya NU, selain itu PBNU melakukan penataan tanah wakaf NU dibeberapa daerah agar status tanah tidak diambil oleh orang lain atau mengalami gugatan dikemudian hari.