Serikat Pekerja Pertamina sudah dengan terang-benderang menolak Ahok. Penolakan itu, terlepas apapun alasannya, harus dihargai sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Paling tidak, pekerja sudah berani menyuarakan pendapatnya. Apakah pendapat itu nanti akan didengarkan atau diabaikan, semuanya tergantung pemerintah sebagai pemegang saham Pertamina. Serikat Pekerja tidak punya kewenangan secara aturan untuk menolak keputusan pemerintah.
Karena pekerja Pertamina sudah menolak, bagaimana dengan perusahaan BUMN lain? Terutama PLN, perusahaan pelat merah yang kelasnya setara dengan Pertamina. Bertipe A, yang punya aset hingga ribuan triliun rupiah. Juga memonopoli penyediaan listrik dari Sabang sampai Merauke. Tak punya kompetitor. Berbeda sedikit dengan Pertamina yang masih harus bersaing dengan perusahaan migas nasional dan asing di sektor hulu.
Dengan kata lain, persoalan di PLN tak kalah rumit dengan Pertamina. Program seratus persen elektrifikasi seluruh Indonesia, salah satunya. Bahwa hingga kini masih ada warga negara Indonesia di pelosok Nusantara yang masih belum merdeka dari listrik. Masih gelap gulita. Jumlahnya tak main-main, mencapai 1 juta warga. Itu berdasarkan data Kementerian ESDM per Maret 2019.
Uniknya, keterbatasan akses listrik tersebut bukan hanya diakibatkan beratnya tantangan alam dan medan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakatnya. Kasus ini seperti dilansir CNBC terjadi di Jawa Timur, di mana masyarakatnya masih hidup pas-pasan sehingga tak mampu membayar penyambungan listrik ke tempat tinggalnya.
Itu baru soal elektrifikasi untuk kebutuhan masyarakat. Belum menyangkut pembangunan pembangkit listrik yang kini digenjot pemerintahan Jokowi. Pembangkit listrik ini tak kalah rumit seperti yang kita saksikan dalam kasus PLTU Riau-1. Ada banyak dugaan kongkalikong di dalamnya yang melibatkan banyak pihak seperti anggota DPR dan pejabat tinggi PLN itu sendiri.
Kemudian, bagaimana memperkuat PLN ke depan agar kasus 'blackout' yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali. Kan malu, sekelas Ibu Kota Negara masih saja mati listrik. Tantangan seperti ini sangat penting dituntaskan segera.
Ahok merupakan sosok yang cukup tepat menyelesaikannya. Berbekal keberanian dan ketegasannya, Ahok niscaya akan sukses mendobrak kebuntuan yang selama ini sulit dilewati direksi PLN. Kita membayangkan di tangan Ahok, PLN akan maju pesat. Seluruh warga Indonesia menikmati listrik, baik yang tinggal di pedalaman maupun perkotaan. Yang miskin, setengah miskin, atau sepertiga miskin, seluruhnya berhak menikmati listrik sesuai Konstitusi.
Pertanyaannya, apakah pekerja PLN mau dipimpin Ahok? Inilah pertanyaan yang penting dijawab. Barangkali Menteri BUMN Erick Thohir perlu melempar wacana ini. Tujuannya untuk mengetahui apakah pekerja PLN bersedia atau menolak bila dipimpin Ahok. Anggap saja 'testing the water' agar warna suara pekerja PLN bisa diketahui dengan jelas. Apakah hitam atau putih, dan siapa tahu abu-abu.
