Oligarki di Indonesia nampak semakin jelas menunjukkan dirinya di ruang publik. Sistem demokrasi yang mulai terkontaminasi oligarki menuntut warga negara Indonesia bersikap lebih kritis. Polemik yang menunjukkan akan menguatnya sistem oligarki di Indonesia mulai meningkat, rambu-rambu menuju kehancuran demokrasi nampak semakin jelas.
Pada dasarnya oligarki merupakan suatu sistem yang bertolak belakang dari demokrasi, sehingga dapat dipastikan bahwa sistem oligarki yang terus dihidupi akan menenggelamkan nilai-nilai demokrasi. Taransparansi tidak lagi dijunjung tinggi, partisipasi politik akan diambil alih para elit, nilai-nilai keadilan dan kebenaran menjadi milik segelintir orang yang berkuasa.
Demokrasi yang terjebak oligarki akan mengorientasikan kepentingan eksklisif para penguasa dan elit politik, sehingga demokrasi seakan kehilangan jati dirinya. Dalam keadaan seperti ini demokrasi memerlukan para demokrat yang sanggup memandang jauh ke depan dengan mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Munculnya tokoh-tokoh politik yang siap berkompetisi dalam pilkada 2020 dengan mengandalkan negosiasi berhasil menimbulkan kontraversi. Wajah-wajah baru yang tak asing bermunculan. Diantaranya dikenal karena kedekatan atau hubungan kekeluargaan dengan para politikus yang sudah populer -- atau para elit yang sudah menduduki posisi politik strategis.
Fenomena demikian dapat memicu interpretasi kita berdasarkan berbagai sudut pandang tertentu.
Pertama, tindakkan tersebut menurunkan kualitas instrumen negara. Kepala daerah adalah instrumen Negara yang dipakai untuk menyejahterakan rakyatnya, sehingga hanya mereka yang sungguh paham dan sanggup yang layak memangku jabatan -- bukan orang yang bernegosiasi dengan "orang dalam" dan memaksakan diri untuk sanggup menjadi pemimpin.
Kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia saat ini juga disebabkan oleh kualitas aparat negara yang tidak memiliki integritas. Aparat negara yang tidak memiliki integritas hanya akan memunculkan masalah baru di tanah air, seperti kasus dugaan suap dan korupsi. Kepala daerah yang tidak memiliki integritas akan mudah dibawa arus -- terombang ambing tanpa pendirian yang jelas, mudah menerima uang suap dan korup.
Kedua, tindakan tersebut semakin menjauhkan Indonesia dari harapan untuk sejahtera. Peran aparat negara sangat dibutuhkan dalam menyejahterakan masyarakatnya.
Hal ini bisa terjadi mengandaikan bahwa aparat negara memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ketika popularitas dan gaji yang tidak diimbangi keterampilan menjadi orientasi aparat negara, maka apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat? Right man on the ringht place harus menjadi dasar pegangan untuk mencapai Indonesia sejahtera.
Oligarki membuka peluang yang sangat besar bagi timbulnya perpecahan di bumi Indonesia ini, karena semangat yang hidup dalam sistem oligarki membuka peluang untuk menentang cita-cita bangsa yang termaktub dalam pancasila. Dalam hal ini spiritualitas destruktif tidak dapat dimungkiri akan lahir dari sistem oligarki.
Ir. Soekarno menyebut Pancasila sebagai Philosofische Grondslag atau fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya dari Indonesia merdeka yang akan berdiri kekal abadi. Namun, ego para penguasa dapat melenyapkan kristalisasi budaya indonesia tersebut.
Oligarki dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan dari pihak masyarakat. Demo untuk menuntut keadilan pasti akan lahir -- bahkan akan ada yang memberontak dan memilih memisahkan diri dari Negara Indonesia, lantaran nilai-nilai pancasila yang mempersatukan sudah mulai diabaikan. Â
Langkah strategis yang dapat diupayakan adalah masyarakat harus berkontribusi secara aktif dalam memerangi sistem demikian. Keberanian berargumentasi harus ada dalam diri masyarakat, apalagi saat melihat realitas yang tidak sesuai dengan konstitusi -- masyarakat harus segera mengambil langakah pencegahan agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah.
"Karena kita tidak bisa memecahkan masalah kita dengan pemikiran yang sama pada saat kita menciptakannya" demikian sebuah pembelajaran yang diambil dari kisah Albert Einstein. Temuan nuklir oleh Einstein malah menimbulkan masalah yang tidak mudah dipecahkan. Begitu pula yang akan dialami Indonesia ketika menciptakan sistem tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
Pemerintah sendiri harus bertindak tegas terhadap fenomena demikian -- upaya membangun politik dinasti. Kebijakan hukum dan aparat hukum yang tegas harus ditetapkan dan ditempatkan oleh kepala negara. Selalu melakukan kontrol dan penyelidikan, agar tidak terjadi penyelewengan dalam pilkada. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menanggapi secara serius kasus tersebut -- masyarakat juga harus jelih dan kritis terhadap situasi politik yang ada.
