Kemiskinan adalah masalah yang belum bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah. Kemiskinan seakan sudah menjamur dan semakin bertambah buruk di Indonesia. Sebagai warga negara dan mahasiswa, saya wajib prihatin melihat kondisi seperti ini dan ikut berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di indonesia.Â
Walaupun mungkin kontribusi saya untuk negara bisa dibiliang tidak cukup atau belum memadai, setidaknya saya ikut berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Bicara soal kemiskinan, ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah Indonesia. Peran besar Presiden sangat menentukan apakah kemiskinan dapat teratasi ataupun malah akan bertambah buruk nantinya. Oleh karena itu, dengan terpilihnya Presiden kita Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk yang kedua kalinya, bisa merealisasikan program beliau dan dapat mengatasi masalah kemiskinan yang semakin menjadi-jadi di Indonesia ini.
Purwokerto, kota yang terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa tengah. Kota dimana para orang-orang ngapak berkumpul, bercanda riang gembira. Setiap daerah pasti akan mengalami masalah yang satu ini, tidak terkecuali kota Purwokerto.
Wakil Bupati Banyumas Budhi Setiawan mengatakan, walaupun Pemkab Banyumas berhadil menurunkan angka kemiskinan, namun program untuk mengentaskan kemiskinan dinilai masih belum maksimal.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas, namun angka penurunan kemiskinan tidak menunjukkan penurunan yang begitu tajam dan signifikan. Selain itu, angka penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai angka satu persen.
Bahkan Wabup menyatakan, apabila diukur dari tingkat PDRB (Pendapatan Domestik Rasio Bruto) pada tahun 2015, angka kemiskinan makro di Banyumas tercatat ada 236,455 rumah tangga atau sebanyak 837,400 ribu jiwa. Dengan data ini, berarti lebih dari separuh penduduk Banyumas termasuk dalam kategori rakyat miskin.
Apabila kemiskinan tidak kunjung teratasi, maka akan menjadi masalah yang serius bagi perencanaan dan pembangunan kabupaten. Dampak yang akan terjadi apabila masalah tak kunjung teratasi antara lain terciptanya lingkungan kumuh yang tak layak huni, pembangunan bangunan-bangunan liar di lahan pemerintah untuk tempat tinggal.
Pemerintah banyumas membutuhkan suatu upaya jitu untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Upaya yang dapat mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di kabupaten Banyumas secara tepat dan akurat.
Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan (Sidatuk). Aplikasi yang digagas oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapedalitbang) yang ditujuan untuk penanggulangan masalah kemiskinan di Kabupaten Banyumas.
Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan bahwa kemiskinan adalah permasalahan yang ada di setiap bangsa, yang disebababkan oleh berbagai faktor dan dipengaruhi oleh berbagai variabel. Pengaruh ini masuk secara internal maupun global dan dan bersifat dinamis dari waktu ke waktu.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlu adanya penanganan secara komprehensif, lintas sektor, sistematik dan berkelanjutan, serta berbagai pihak dituntut untuk terlibat dalam upaya tersebut, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta (dunia usaha) maupun warga daerah, terutama warga miskin.
Kota yang dijuluki kota SATRIA ini memiliki indeks kemiskinan yang bisa dibilang tinggi yaitu sekitar 18,44 persen pada tahun 2013. Dan persentase dari tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif yaitu dari 18,44 persen menjadi 17,05 persen.
Bupati banyumas mengatakan bahwa pencapaian terakhir dari upaya ini dari tahun 2013-18 sebesar 16,84 persen, adapun yang ditetapkan untuk target pada tahun 2019 yaitu sebesar 15,53 persen. Namun menurut beliau, penurunan kemiskinan ini belum signifikan. Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas masih di atas Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2017 sebesar 13,01 persen. Kabupaten Banyumas bahkan masuk ke dalam 15 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi, yang menyebabkan kabupaten banyumas masuk ke dalam kategori kabupaten merah.
"Dengan kondisi seperti itu, dibutuhkan kerja keras dari kita semua, karena keberhasilan pembangunan di suatu daerah salah satunya ditandai derngan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat atau semakin menurunnya angka kemiskinan" ujarnya.
Salah satu penyebab kurang optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan yaitu masyarakat miskin kurang terlibat dalam perencanaan. Sebab, selama ini program-program penanggulangan kemiskinan bersifat top down, sehingga belum mencerminkan kebutuhan masyarakat miskin yang sesungguhnya.
Di lain sisi, sampai sekarang juga belum ada aturan yang secara spesifik melibatkan masyarakat miskin dalam proses perencanaan pembangunan. Padahal, mereka yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan perlukan.
Husein, Bupati Banyumas memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas disusunnya model penetapan prioritas program penanggulangan berbasis masyarakat miskin dan Sidatuk yang digagas dan dikembangkan oleh Bapedalitbang Kabupaten Banyumas, maupun aplikasi system informasi terpadu penganggulangan kemiskinan (simpadu-pk) yang dikembangkan oleh Sekretariat TKPKD Provinsi Jawa Tengah.
Bupati mengharapkan dengan hadirnya aplikasi SIDATUK dan SIMPADU-PK ini dapat menjadi solusi yang tepat dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Banyumas, karena melalui aplikasi ini, warga miskin bisa mengusulkan program-program yang menjadi prioritasnya.
Tujuan dari aplikasi Sidatuk adalah aplikasi system informasi data kemiskinan dan proses kependudukan yang terpadu dan terintegrasi, yang dikembangkan dengan teknologi berbasis web (client server) untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih efisien, mudah, cepat, dan tepat sasaran.
Aplikasi ini akan membangun basis data tumah tangga miskin yang akurat dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan serta bisa digunakan untuk mengevaluasi hasil program penanggulangan kemiskinan yang terukur dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Harapan bagi pemerintah dan juga semua masyarakat di kabupaten Banyumas, yaitu kemiskinan bisa segera teratasi. Dan terlaksananya pembangunan kota yang memadai dalam segi infrastruktur dan fasilitasnya agar membuat masyarakat semakin nyaman untuk tinggal di Kabupaten Banyumas.
